Presiden Prabowo Soroti Aparat yang Lakukan Penyelundupan Timah di Bangka

Presiden Prabowo Subianto Mengkritik Penyelundupan Timah di Bangka

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet yang digelar pada Senin (15/12/2025) menyampaikan sorotan terhadap praktik penyelundupan timah ilegal di Pulau Bangka. Ia menegaskan bahwa meskipun penertiban yang melibatkan TNI dan Polri telah dilakukan secara gencar, penyelundupan tetap terjadi. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa ada indikasi keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam kegiatan tersebut.

“Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat dan beberapa instansi,” ujar Presiden Prabowo dalam sidang tersebut.

Ia memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas anggota mereka yang terlibat dalam penyelundupan timah. “Saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal. Pelanggaran hukum ini harus kita hadapi dengan serius,” tambahnya.

Operasi Besar-besaran untuk Menutup Jalur Penyelundupan

Ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyuarakan masalah penyelundupan timah ilegal di Bangka Belitung. Sebelumnya, ia juga mengkritik kondisi pertambangan yang tidak terkendali di wilayah tersebut. Ia menyebutkan adanya ribuan tambang ilegal, yang sebagian besar hasil tambangnya diselundupkan keluar daerah, menyebabkan kerugian triliunan rupiah bagi negara.

Untuk itu, Presiden Prabowo memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk melakukan operasi besar-besaran. Tujuannya adalah menutup jalur-jalur penyelundupan timah ilegal dari 1.000 lokasi penambangan di Bangka Belitung.

Di hadapan sejumlah pimpinan partai politik di Jakarta, Presiden menjelaskan bahwa operasi tersebut bertujuan untuk menutup tambang ilegal dan memblokir jalur penyelundupan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Dengan tindakan ini, potensi kerugian negara bisa diminimalkan hingga Rp22 triliun pada periode September-Desember 2025, dan bahkan mencapai Rp45 triliun pada tahun 2026.

“Bangka Belitung cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia. Itu terdapat 1.000 tambang ilegal. Mulai tanggal 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung, menutup yang selama ini hampir 80 persen hasil timah diselundupkan. 80 persen timah, kita tutup!” kata Presiden.

Penyelundupan Menggunakan Berbagai Metode

Presiden juga menyebutkan bahwa para penyelundup menggunakan berbagai metode untuk mengeluarkan hasil tambang ilegal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka menggunakan perahu-perahu kecil hingga kapal-kapal penumpang seperti kapal ferry.

“Sekarang tutup, tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar,” ujarnya.

Potensi Mineral Tanah Jarang dalam Limbah Tambang

Selain penyelundupan timah, Presiden Prabowo juga menyoroti potensi mineral tanah jarang (rare earth) yang terkandung dalam limbah tambang timah di Bangka Belitung. Ia menyatakan bahwa limbah tersebut memiliki nilai sangat tinggi karena mengandung mineral-mineral langka.

“Yang lebih merisaukan tetapi juga memberi harapan, ternyata limbahnya, limbahnya memiliki nilai yang sangat tinggi, karena limbahnya ternyata berisi mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Jadi, saudara-saudara, mungkin pejabat-pejabat kita tidak mengerti, dia kira limbah, padahal tanah jarang,” jelas Presiden.

Oleh karena itu, ia memerintahkan Bea Cukai untuk merekrut ahli-ahli kimia agar dapat mengidentifikasi kandungan tanah jarang dari material limbah bekas tambang timah.

“Inilah yang saya sekarang perintahkan Bea Cukai itu harus merekrut beberapa ahli kimia supaya (bisa) ngecek. Dia lihat pasir, padahal pasir ini nilainya luar biasa. Di bidang lain juga sama, nikel, batu bara, bauksit, hampir semua terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan banyak. Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan, dibersihkan tambang ilegal, atau diambil alih negara,” ujar Presiden.

Optimisme Aksi Bersih-bersih Tambang Ilegal

Presiden Prabowo optimistis bahwa aksi “bersih-bersih” tambang ilegal akan mencegah kebocoran dana negara, sehingga penerimaan negara meningkat.

“Inilah yang menjanjikan bahwa bila kita tegakkan ini InSya-Allah penerimaan negara jauh lebih besar, kebocoran kita tutup sehingga negara akan makmur,” sambungnya.

Kunjungan Presiden ke Bangka Belitung

Presiden Prabowo juga sempat mengunjungi Bangka Belitung pada 6 Oktober 2025. Di sana, ia menghadiri acara serah-terima aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk. Acara tersebut dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Total nilai aset yang diserahkan mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun. Nilai tersebut belum termasuk potensi sumber daya tanah jarang (rare earth atau monasit) yang diyakini memiliki nilai ekonomi jauh lebih besar.

“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam sampai tujuh triliun rupiah. Namun, potensi tanah jarang belum dihitung. Monasit itu satu ton bisa mencapai ratusan ribu dolar,” jelas Presiden.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa aktivitas tambang ilegal di wilayah PT Timah selama bertahun-tahun telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

“Kita bisa bayangkan, dari enam perusahaan saja, kerugian negara mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Kebocoran ini sudah berlangsung lama, dan sekarang saatnya kita hentikan,” tegasnya.

Usai prosesi penyerahan aset rampasan negara, Presiden Prabowo meninggalkan lokasi sekitar pukul 12.15 WIB untuk melanjutkan agenda kenegaraan di Bandara Depati Amir.