Tag: politik
-
FPHJ kaget dan kritisi Kemenhut bagikan ratusan hektare pengelolaan lahan hulu Citarum
Ringkasan Berita:* FPHJ Kaget Kemenhut bagikan pengelolaan hutan ratusan hektare kepada ratusan warga di Kabupaten Bandung * Hal ini bertentangan dengan surat edaran gubernur Jabar yang melarang alih fungsi lahan * Ada aturan yang bertabrakan di tengah isu lingkungan yang sedang santer , BANDUNG –Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, Eka Santosa, mengkritisi kebijakan Kementerian…
-
Opini: Hari Antikorupsi Sedunia dan Literasi Integritas
Oleh: Inosensius Enryco Mokos Dosen Ilmu Komunikasi dan Filsafat ISBI Bandung Setiap tanggal 9 Desember, dunia memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen global melawan kejahatan yang merusak sendi-sendi negara. Namun, di tengah terungkapnya berbagai kasus mega korupsi dan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, patut kita renungkan: sudahkah sistem pendidikan kita membekali…
-
Apa itu negara Somaliland yang kini diakui Israel?
Israel mencatat sejarah diplomatik baru setelah secara resmi mengakui negara Somaliland. Republik Somaliland merupakan wilayah yang sejak 1991 memproklamirkan diri sebagai negara merdeka dari Somalia. Dilansir dari Reuters, keputusan Israel akui Somaliland diumumkan pada Jumat (26/12/2025) tersebut menempatkannya sebagai negara pertama yang secara resmi mengakui. Langkah ini berpotensi mengubah dinamika politik di kawasan Tanduk Afrika…
-
Alasan Mahfud MD prediksi kasus ijazah Jokowi baru tuntas 10 tahun mendatang
– Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), diprediksi berlangsung sangat lama. Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, memiliki pandangan yang sama dengan Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali terkait hal ini. Keduanya menilai bahwa kasus ini tidak akan selesai dalam satu atau dua tahun ke depan. Effendi Gazali menyebutkan bahwa polemik ijazah…
-
Ketika jabatan disangka kekuasaan
Penulis merupakan Dosen FH Unpas & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat Ada satu kekeliruan mendasar yang terus berulang dalam praktik pemerintahan kita: jabatan disangka kekuasaan. Seolah-olah begitu seseorang duduk di kursi jabatan, ia otomatis menjadi pemilik kuasa—bebas menentukan arah, bebas mengatur, bahkan bebas melampaui batas. Padahal, dalam negara hukum, jabatan justru diciptakan untuk membatasi, bukan membebaskan…
-
Refleksi awal tahun 2026: Antara hukum, etika publik, dan masa depan bangsa
Awal tahun 2026 seharusnya tidak hanya diisi dengan resolusi personal dan unggahan motivasi di media sosial. Bagi bangsa yang besar, pergantian tahun adalah momentum untuk bertanya secara jujur: Ke mana arah kita melangkah? Dalam konteks Indonesia, pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari relasi antara hukum, etika publik, dan kualitas masa depan bangsa yang sedang kita…
-
China Sanksi Boeing Cs setelah AS Jual Senjata ke Taiwan
– Pemerintah China menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan pertahanan Amerika Serikat (AS), termasuk Boeing, setelah Presiden Donald Trump menyetujui penjualan senjata AS ke Taiwan. Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (26/12/2025) menyatakan, sanksi tersebut dikenakan terhadap 10 individu dan 20 perusahaan AS. Salah satu yang terdampak adalah pusat produksi Boeing di St Louis, Missouri. Langkah…
-
Transformasi kebijakan ala Mentan Amran dorong ekosistem pangan nasional yang tangguh
.CO.ID, JAKARTA – Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional kini memasuki fase transformasi yang lebih komprehensif. Kebijakan pertanian tidak lagi diposisikan semata sebagai program pemerintah jangka pendek, tetapi sebagai fondasi pembangunan ekosistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Akademisi Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai arah kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri…
-
Apa implikasi UU APBN 2026 yang tak kunjung dipublikasikan
YAYASAN Katalis Nusantara Lestari atau Kanal Foundation menilai ketidakpastian dan ketertutupan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 membuka ruang diskresi fiskal eksekutif yang semakin besar. Direktur Eksekutif Kanal Foundation Roy Salam menyoroti bahwa hingga hari ketiga tahun anggaran 2026 berjalan, dokumen Undang-Undang APBN 2026 beserta seluruh aturan operasional turunannya masih menjadi misteri. “Tanpa transparansi…
-
Struktur lengkap kepengurusan DPD PDIP Jateng 2025-2030
DOLFIE Othniel Frederic Palit resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah periode 2025-2030. Dia menggantikan kepengurusan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Penunjukan Dolfie sebagai pemimpin baru partai banteng di Jawa Tengah ditetapkan dalam forum konferensi daerah dan konferensi cabang di wilayah tersebut. Forum lima tahunan itu digelar selama dua…