Tag: persuasif politik
-
FPHJ kaget dan kritisi Kemenhut bagikan ratusan hektare pengelolaan lahan hulu Citarum
Ringkasan Berita:* FPHJ Kaget Kemenhut bagikan pengelolaan hutan ratusan hektare kepada ratusan warga di Kabupaten Bandung * Hal ini bertentangan dengan surat edaran gubernur Jabar yang melarang alih fungsi lahan * Ada aturan yang bertabrakan di tengah isu lingkungan yang sedang santer , BANDUNG –Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, Eka Santosa, mengkritisi kebijakan Kementerian…
-
Opini: Hari Antikorupsi Sedunia dan Literasi Integritas
Oleh: Inosensius Enryco Mokos Dosen Ilmu Komunikasi dan Filsafat ISBI Bandung Setiap tanggal 9 Desember, dunia memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen global melawan kejahatan yang merusak sendi-sendi negara. Namun, di tengah terungkapnya berbagai kasus mega korupsi dan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, patut kita renungkan: sudahkah sistem pendidikan kita membekali…
-
Kaleidoskop 2025: Deretan manuver Prabowo wujudkan swasembada pangan
, JAKARTA — swasembada pangan menjadi ambisi besar Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya bertugas. Produksi digenjot untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, komoditas kaya protein baik darat maupun laut, dan komoditas lainnya di tahun-tahun mendatang. Prabowo sempat menyampaikan bahwa sektor pangan menjadi fokus utama pada tahun pertama pemerintahannya, lantas dilanjutkan pada target berikutnya…
-
Mengapa KUHAP baru ditentang banyak pihak
SITUASI hukum di Indonesia saat ini sedang berada dalam fase transisi kritis karena per 2 Januari 2026, Indonesia akan menerapkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Penerapan KUHAP baru ini memicu peringatan darurat dari berbagai koalisi masyarakat sipil dan akademisi, termasuk 57 ahli hukum yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi…
-
Ada Apa Dibalik Pengakuan Israel atas Somaliland?
.CO.ID,MOGADISHU – Perdana Menteri Somalia Hamza Abdi Barre menggambarkan deklarasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengakui Somaliland sebagai serangan terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara Somalia. Ia menekankan bahwa hal tersebut adalah tindakan yang tidak sah secara hukum dan agama. Dalam wawancaranya dengan Aljazirah, Barre menekankan bahwa pengakuan ini tidak memiliki dampak hukum,…
-
Etika profesi kian retak saat kekuasaan mengalahkan hati nurani
Ketika Etika Tak Lagi Menjadi Kompas Etika profesi sejatinya adalah kompas moral yang menuntun setiap individu dalam menjalankan keahliannya. Ia bukan sekadar aturan tertulis atau sumpah jabatan yang diucapkan di awal karier, melainkan nilai yang hidup dalam keputusan sehari-hari. Namun, dalam realitas sosial hari ini, etika profesi kian sering terdengar sebagai jargon normatif—indah diucapkan, mudah…
-
Apa itu negara Somaliland yang kini diakui Israel?
Israel mencatat sejarah diplomatik baru setelah secara resmi mengakui negara Somaliland. Republik Somaliland merupakan wilayah yang sejak 1991 memproklamirkan diri sebagai negara merdeka dari Somalia. Dilansir dari Reuters, keputusan Israel akui Somaliland diumumkan pada Jumat (26/12/2025) tersebut menempatkannya sebagai negara pertama yang secara resmi mengakui. Langkah ini berpotensi mengubah dinamika politik di kawasan Tanduk Afrika…
-
China Sanksi Boeing Cs setelah AS Jual Senjata ke Taiwan
– Pemerintah China menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan pertahanan Amerika Serikat (AS), termasuk Boeing, setelah Presiden Donald Trump menyetujui penjualan senjata AS ke Taiwan. Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (26/12/2025) menyatakan, sanksi tersebut dikenakan terhadap 10 individu dan 20 perusahaan AS. Salah satu yang terdampak adalah pusat produksi Boeing di St Louis, Missouri. Langkah…
-
Transformasi kebijakan ala Mentan Amran dorong ekosistem pangan nasional yang tangguh
.CO.ID, JAKARTA – Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional kini memasuki fase transformasi yang lebih komprehensif. Kebijakan pertanian tidak lagi diposisikan semata sebagai program pemerintah jangka pendek, tetapi sebagai fondasi pembangunan ekosistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Akademisi Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai arah kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri…
-
Apa implikasi UU APBN 2026 yang tak kunjung dipublikasikan
YAYASAN Katalis Nusantara Lestari atau Kanal Foundation menilai ketidakpastian dan ketertutupan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 membuka ruang diskresi fiskal eksekutif yang semakin besar. Direktur Eksekutif Kanal Foundation Roy Salam menyoroti bahwa hingga hari ketiga tahun anggaran 2026 berjalan, dokumen Undang-Undang APBN 2026 beserta seluruh aturan operasional turunannya masih menjadi misteri. “Tanpa transparansi…