Tag: politik etis adalah
-
Pemilu Myanmar berlangsung di tengah perang saudara, apa yang perlu diketahui?
YANGON, – Myanmar menggelar pemilu pertama sejak penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi, hari ini, Minggu (28/12/2025). Namun, pemilu ini berlangsung di tengah perang saudara, dengan kelompok-kelompok bersenjata etnis dan milisi oposisi bertempur melawan militer untuk menguasai wilayah. Kendati demikian, pemilu kali ini menuai kecaman karena dianggap sebagai upaya untuk melegitimasi pemerintahan militer yang membatalkan…
-
FPHJ kaget dan kritisi Kemenhut bagikan ratusan hektare pengelolaan lahan hulu Citarum
Ringkasan Berita:* FPHJ Kaget Kemenhut bagikan pengelolaan hutan ratusan hektare kepada ratusan warga di Kabupaten Bandung * Hal ini bertentangan dengan surat edaran gubernur Jabar yang melarang alih fungsi lahan * Ada aturan yang bertabrakan di tengah isu lingkungan yang sedang santer , BANDUNG –Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, Eka Santosa, mengkritisi kebijakan Kementerian…
-
Mengapa KUHAP baru ditentang banyak pihak
SITUASI hukum di Indonesia saat ini sedang berada dalam fase transisi kritis karena per 2 Januari 2026, Indonesia akan menerapkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Penerapan KUHAP baru ini memicu peringatan darurat dari berbagai koalisi masyarakat sipil dan akademisi, termasuk 57 ahli hukum yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi…
-
Etika profesi kian retak saat kekuasaan mengalahkan hati nurani
Ketika Etika Tak Lagi Menjadi Kompas Etika profesi sejatinya adalah kompas moral yang menuntun setiap individu dalam menjalankan keahliannya. Ia bukan sekadar aturan tertulis atau sumpah jabatan yang diucapkan di awal karier, melainkan nilai yang hidup dalam keputusan sehari-hari. Namun, dalam realitas sosial hari ini, etika profesi kian sering terdengar sebagai jargon normatif—indah diucapkan, mudah…
-
Berbagai mudarat pilkada lewat DPRD
WACANA mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kian mencuat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut saat peringatan Hari Lahir PKB pada 23 Juli 2025 lalu. Ide ini semakin menggelinding ketika Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melontarkannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam…
-
Kaleidoskop politik Sulut 2025: Mode kembali ke laptop di tahun konsolidasi
Ringkasan Berita: Parpol yang telah bertarung habis-habisan dalam Pemilu 2024 di Sulut kini memasuki fase pemulihan Olly Dondokambey kembali memegang tampuk pimpinan DPD PDIP Sulut Mor Bastian come back, langsung jadi ketua definitif – Jika 2024 adalah tahun perang total, maka 2025 layak disebut sebagai tahun konsolidasi. Partai politik (Parpol) yang telah bertarung habis-habisan…
-
Ketika jabatan disangka kekuasaan
Penulis merupakan Dosen FH Unpas & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat Ada satu kekeliruan mendasar yang terus berulang dalam praktik pemerintahan kita: jabatan disangka kekuasaan. Seolah-olah begitu seseorang duduk di kursi jabatan, ia otomatis menjadi pemilik kuasa—bebas menentukan arah, bebas mengatur, bahkan bebas melampaui batas. Padahal, dalam negara hukum, jabatan justru diciptakan untuk membatasi, bukan membebaskan…
-
Negara-negara yang mendukung dan menentang serangan AS ke Venezuela
– Ketegangan diplomasi antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela memuncak menjadi serangan militer. AS menyerang kota-kota di Venezuela lalu menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro bersama sang istri, Cilia Flores pada Sabtu (3/1/2026). Komunitas internasional mulai mengamati perkembangan di Venezuela dengan saksama lantaran peta geopolitik yang telah berubah drastis. Lantas, mana saja yang berada di pihak…
-
Transformasi kebijakan ala Mentan Amran dorong ekosistem pangan nasional yang tangguh
.CO.ID, JAKARTA – Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional kini memasuki fase transformasi yang lebih komprehensif. Kebijakan pertanian tidak lagi diposisikan semata sebagai program pemerintah jangka pendek, tetapi sebagai fondasi pembangunan ekosistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Akademisi Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai arah kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri…
-
Apa implikasi UU APBN 2026 yang tak kunjung dipublikasikan
YAYASAN Katalis Nusantara Lestari atau Kanal Foundation menilai ketidakpastian dan ketertutupan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 membuka ruang diskresi fiskal eksekutif yang semakin besar. Direktur Eksekutif Kanal Foundation Roy Salam menyoroti bahwa hingga hari ketiga tahun anggaran 2026 berjalan, dokumen Undang-Undang APBN 2026 beserta seluruh aturan operasional turunannya masih menjadi misteri. “Tanpa transparansi…