Isi Artikel
YANGON, – Myanmar menggelar pemilu pertama sejak penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi, hari ini, Minggu (28/12/2025).
Namun, pemilu ini berlangsung di tengah perang saudara, dengan kelompok-kelompok bersenjata etnis dan milisi oposisi bertempur melawan militer untuk menguasai wilayah.
Kendati demikian, pemilu kali ini menuai kecaman karena dianggap sebagai upaya untuk melegitimasi pemerintahan militer yang membatalkan pemilihan sebelumnya.
Lantas, apa yang perlu diketahui dari pemilu Myanmar kali ini?
Siapa yang mencalonkan diri?
Dikutip dari Straits Times, Minggu, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party) yang pro-militer adalah peserta terbesar.
Menurut Asian Network for Free Elections (Anfrel), partai itu menyumbangkan lebih dari seperlima dari total kandidat.
Mantan pemimpin demokrasi, Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang meraih kemenangan telak dalam pemilu terakhir, tidak ikut serta.
Liga Nasional untuk Demokrasi dan sebagian besar partai yang ikut serta dalam pemilu 2020 telah dibubarkan.
Pemilu Myanmar hari juga bakal berlangsung dalam tiga fase dalam sebulan, dengan metode pemungutan suara elektronik.
Siapa yang akan memberikan suara?
Perang saudara yang terjadi selama bertahun-tahun membuat pemerintah kehilangan sebagian besar wilayahnya.
Pemungutan suara kali ini tidak akan digelar di wilayah yang dikuasai oleh pasukan pemberontak.
Sensus yang dilakukan oleh militer pada 2024 menunjukkan, mereka tidak dapat mengumpulkan data sekitar 19 juta dari 50 juta lebih penduduk Myanmar, dengan alasan keamanan.
Pihak berwenang juga telah membatalkan pemungutan suara di 65 dari 330 kursi terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat atau hampir satu dari lima kursi secara keseluruhan.
Lebih dari satu juta pengungsi Rohingya juga tidak akan ikut dalam pemilu.
Bagaimana penentuan pemenang pemilu?
Nantinya, kursi di parlemen akan dialokasikan berdasarkan sistem gabungan mayoritas sederhana (first-past-the-post) dan perwakilan proporsional.
Anfrel mencatat, sistem ini sangat menguntungkan partai-partai besar.
Menurut lembaga pengawas pemilu Asia, kriteria untuk mendaftar sebagai partai kini telah diperketat. Hanya enam dari 57 partai yang memenuhi syarat.
Hasil pemilu diperkirakan akan keluar pada akhir Januari 2026.
Kendati demikian, konstitusi yang disusun oleh militer menetapkan bahwa seperempat kursi parlemen harus dicadangkan untuk angkatan bersenjata.
Majelis Rendah, Majelis Tinggi, dan anggota militer masing-masing memilih seorang wakil presiden dari antara mereka.
Parlemen gabungan kemudian memberikan suara untuk menentukan siapa di antara ketiganya yang akan diangkat menjadi presiden.
Kudeta sejak 2021, mengapa baru pemilu sekarang?
Dikutip dari New York Times, para kritikus menilai, pemilu tersebut merupakan upaya untuk melegitimasi para pemimpin junta setelah hampir lima tahun pemerintahan militer.
Sejak pemerintahan militer berkuasa pada 2021, Myanmar tetap menjadi negara yang dikucilkan secara internasional dengan dukungan hanya dari China, Rusia, dan Belarus.
Dengan pemilu ini, junta berencana untuk membentuk kembali dirinya sebagai pemerintahan sipil dengan tujuan membangun kembali hubungan bisnis dengan negara-negara lain.
Apakah Myanmar pernah menggelar pemilu?
Meski telah diperintah oleh militer selama sebagian besar sejarahnya, Myanmar telah mengadakan tiga pemilihan dalam 60 tahun terakhir yang diakui sebagai sah.
Liga Nasional untuk Demokrasi, partai Aung San Suu Kyi memenangkan ketiga pemilihan tersebut dengan kemenangan telak.
Meskipun demikian, partainya jarang diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan negara.
Pada 1990, setelah Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan pemilihan pertamanya, militer menolak untuk menerima hasilnya, menempatkan Aung San Suu Kyi di bawah tahanan rumah dan terus memerintah.
Ketika pemilihan umum bebas kembali diadakan, 25 tahun kemudian, partainya menang lagi.
Kali ini, militer mengizinkan partai tersebut untuk berbagi kekuasaan. Suu Kyi menunjuk dirinya sendiri sebagai kepala pemerintahan sipil.
Namun, di bawah Konstitusi yang disusun oleh militer, para jenderal tetap mengendalikan angkatan darat.
Liga Nasional untuk Demokrasi kembali menang pada tahun 2020, mengalahkan partai yang didukung militer dengan telak.
Namun pada tahun 2021, pada hari pelantikan parlemen baru, para jenderal melakukan kudeta, serta menangkap Aung San Suu Kyi dan lebih dari 120 anggota parlemen yang baru terpilih.
