Tag: pancasila memiliki nilai politik sebab pancasila sebagai
-
Pemilu Myanmar berlangsung di tengah perang saudara, apa yang perlu diketahui?
YANGON, – Myanmar menggelar pemilu pertama sejak penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi, hari ini, Minggu (28/12/2025). Namun, pemilu ini berlangsung di tengah perang saudara, dengan kelompok-kelompok bersenjata etnis dan milisi oposisi bertempur melawan militer untuk menguasai wilayah. Kendati demikian, pemilu kali ini menuai kecaman karena dianggap sebagai upaya untuk melegitimasi pemerintahan militer yang membatalkan…
-
Mengapa KUHAP baru ditentang banyak pihak
SITUASI hukum di Indonesia saat ini sedang berada dalam fase transisi kritis karena per 2 Januari 2026, Indonesia akan menerapkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Penerapan KUHAP baru ini memicu peringatan darurat dari berbagai koalisi masyarakat sipil dan akademisi, termasuk 57 ahli hukum yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi…
-
Berbagai mudarat pilkada lewat DPRD
WACANA mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kian mencuat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut saat peringatan Hari Lahir PKB pada 23 Juli 2025 lalu. Ide ini semakin menggelinding ketika Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melontarkannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam…
-
Kaleidoskop politik Sulut 2025: Mode kembali ke laptop di tahun konsolidasi
Ringkasan Berita: Parpol yang telah bertarung habis-habisan dalam Pemilu 2024 di Sulut kini memasuki fase pemulihan Olly Dondokambey kembali memegang tampuk pimpinan DPD PDIP Sulut Mor Bastian come back, langsung jadi ketua definitif – Jika 2024 adalah tahun perang total, maka 2025 layak disebut sebagai tahun konsolidasi. Partai politik (Parpol) yang telah bertarung habis-habisan…
-
Trump senang Thailand dan Kamboja akhirnya capai kesepakatan gencatan senjata: Selamat
Ringkasan Berita: Presiden AS Donald Trump merasa senang setelah Thailand dan Kamboja mencapai kesepakatan gencatan senjata. Trump pun mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Ia memuji langkah cepat kedua pemimpin tersebut dalam meredam eskalasi militer yang sempat memanas dalam sepekan terakhir. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump…
-
Negara-negara yang mendukung dan menentang serangan AS ke Venezuela
– Ketegangan diplomasi antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela memuncak menjadi serangan militer. AS menyerang kota-kota di Venezuela lalu menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro bersama sang istri, Cilia Flores pada Sabtu (3/1/2026). Komunitas internasional mulai mengamati perkembangan di Venezuela dengan saksama lantaran peta geopolitik yang telah berubah drastis. Lantas, mana saja yang berada di pihak…
-
China Sanksi Boeing Cs setelah AS Jual Senjata ke Taiwan
– Pemerintah China menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan pertahanan Amerika Serikat (AS), termasuk Boeing, setelah Presiden Donald Trump menyetujui penjualan senjata AS ke Taiwan. Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (26/12/2025) menyatakan, sanksi tersebut dikenakan terhadap 10 individu dan 20 perusahaan AS. Salah satu yang terdampak adalah pusat produksi Boeing di St Louis, Missouri. Langkah…
-
Transformasi kebijakan ala Mentan Amran dorong ekosistem pangan nasional yang tangguh
.CO.ID, JAKARTA – Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional kini memasuki fase transformasi yang lebih komprehensif. Kebijakan pertanian tidak lagi diposisikan semata sebagai program pemerintah jangka pendek, tetapi sebagai fondasi pembangunan ekosistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Akademisi Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai arah kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri…
-
Apa implikasi UU APBN 2026 yang tak kunjung dipublikasikan
YAYASAN Katalis Nusantara Lestari atau Kanal Foundation menilai ketidakpastian dan ketertutupan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 membuka ruang diskresi fiskal eksekutif yang semakin besar. Direktur Eksekutif Kanal Foundation Roy Salam menyoroti bahwa hingga hari ketiga tahun anggaran 2026 berjalan, dokumen Undang-Undang APBN 2026 beserta seluruh aturan operasional turunannya masih menjadi misteri. “Tanpa transparansi…
-
Tidak ada islah bagi pelanggar qonun asasi dan AD-ART
*Penulis adalah Alumni Pesantren Lirboyo, Pengasuh PP Babakan Ciwaringin Cirebon