Isi Artikel
Peneguran Keras Menteri Keuangan terhadap Direktur Komunikasi Bea Cukai
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peneguran keras terhadap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, setelah ia menyatakan bahwa balpres ilegal hasil sitaan akan dikirim ke korban bencana di Sumatra. Pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi karena tidak ada kebijakan resmi yang mengizinkan hal itu.
Purbaya menilai bahwa balpres ilegal bisa membuka celah masuknya barang-barang ilegal yang berbahaya. Ia menyarankan agar bantuan yang diberikan kepada korban bencana lebih baik berasal dari produk UMKM dalam negeri yang baru, bukan pakaian impor bekas atau balpres.
“Lebih baik kita beli barang-barang UMKM dalam negeri atau produk yang baru untuk dikirim ke korban bencana,” ujar Purbaya.
Penjelasan tentang Balpres Ilegal
Awalnya, saat ditanya wartawan soal rencana pengiriman balpres ke lokasi bencana di Sumatra, Purbaya tampak kebingungan. Ia bertanya siapa yang memberi informasi tersebut kepada media. Setelah mencari tahu, ia menemukan bahwa pernyataan itu berasal dari Nirwala Dwi Heryanto.
Purbaya langsung memanggil Nirwala dan menegur dengan keras. “Nirwala, enak aja lu ngomong,” katanya sambil menggeleng-geleng kepala. Ia menegaskan bahwa semua pihak harus menjaga aturan yang benar dan tidak boleh sampai banyak balpres ilegal masuk dengan alasan bencana.
Nirwala sebelumnya menyatakan bahwa ada kemungkinan pakaian impor ilegal akan disalurkan kepada para korban bencana. Menurutnya, barang hasil penindakan bisa menjadi milik negara dan dapat dihibahkan atau dilelang. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan pemerintah melalui DJKN Kemenkeu.
Pengembangan Sistem Trade AI oleh Bea Cukai
Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan bahwa pengembangan sistem kecerdasan buatan bernama Trade AI oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sudah menunjukkan hasil, meski masih dalam tahap awal.
Dalam uji coba terhadap sekitar 145 PIB, Trade AI mampu mengidentifikasi potensi nilai yang tidak sesuai. Purbaya menyebut bahwa pada uji coba pertama saja, sistem ini telah mampu mendeteksi ketidakwajaran nilai kepabeanan hingga Rp 1,2 miliar.
“Walaupun capaian masih kecil, saya pikir sinyal awalnya sangat menjanjikan untuk menutup celah tindakan ilegal yang selama ini dilakukan oleh oknum bea cukai,” kata Purbaya.
Trade AI dikembangkan sepenuhnya secara internal DJBC. Perangkat keras maupun lunak memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, sehingga tahap awal tidak membutuhkan investasi besar. Namun, untuk memperluas dan meningkatkan kemampuan sistem ini di seluruh Indonesia, pemerintah memperkirakan perlu tambahan investasi sekitar Rp 45 miliar.
Inovasi Digital Bea Cukai
Bea Cukai juga meresmikan pemberlakuan alat pemindai peti kemas (X-Ray) yang dilengkapi fitur radiation portal monitor (RPM) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Alat ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi, meningkatkan kepatuhan, dan menutup celah kecurangan.
Selain X-Ray, Bea Cukai juga mengenalkan dua inovasi digital lainnya, yaitu Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI. Penggunaan alat pemindai kontainer serta pengembangan teknologi kecerdasan artifisial merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat transparansi dan keamanan arus barang.
Transformasi digital di sektor kepabeanan menjadi keharusan untuk menjaga kepercayaan publik dan daya saing ekonomi Indonesia. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan proses impor dan ekspor akan lebih efisien dan aman.
