Presiden Prabowo Subianto Mengungkap Keterlibatan Pejabat TNI dan Polri dalam Perusakan Hutan Sumatra
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkap bahwa pihaknya telah memiliki daftar nama pejabat dari TNI dan Polri yang terlibat dalam praktik perusakan hutan di Pulau Sumatera. Hal ini menjadi perhatian serius karena kerusakan hutan tersebut berdampak pada bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa beberapa provinsi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/12/2025). Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan fakta penting terkait keterlibatan aparat penegak hukum dalam bisnis ilegal logging di Indonesia. Menurutnya, pejabat dari institusi TNI dan Polri diduga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelundupan kayu yang merusak hutan.
“Dari pihak TNI sendiri yang melaporkan, ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet.
Presiden menekankan bahwa praktik tersebut tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga mendatangkan kerugian besar bagi perekonomian nasional. Ia meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas aparat yang terlibat dalam perusakan hutan dan penyelundupan kayu ilegal.
“Ini saya benar-benar berharap, Panglima TNI, Kapolri benar-benar bisa menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini,” tegas Prabowo.
Kerusakan hutan di Sumatera telah menjadi sorotan nasional bahkan internasional, terutama setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah. Menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), bencana yang hampir terjadi setiap tahun dipicu oleh kerusakan ekosistem di kawasan Batang Toru atau Harangan Tapanuli.
Jaka Kelana Damanik, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, menjelaskan bahwa wilayah terdampak banjir dan longsor masuk kategori risiko tinggi berdasarkan dokumen kajian risiko bencana nasional Provinsi Sumatera Utara 2022-2026. Satu-satunya kabupaten yang termasuk kategori risiko rendah adalah Samosir, sementara mayoritas wilayah lainnya berada pada risiko tinggi.
“Hanya Kabupaten Samosir yang masuk ke dalam kategori kelas risiko rendah untuk bencana tersebut, sedangkan sebagian besar memiliki kelas risiko tinggi,” ujar Jaka kepada Kompas.com, Rabu (26/11/2025).
Ia menekankan bahwa pembuat kebijakan seharusnya menggunakan data risiko bencana sebagai acuan untuk menciptakan kebijakan yang pro-lingkungan dan dapat meminimalisir dampak bencana ekologis. “Padahal saat banjir tiba, terlihat banyak kayu-kayu terbawa air. Dan jika dilihat dari citra satelit, tampak kondisi hutan yang gundul di sekitar lokasi bencana,” tegasnya.
Menurut WALHI, campur tangan manusia melalui kebijakan politik dan izin perusahaan berkontribusi signifikan terhadap kerusakan hutan. Laju deforestasi di kawasan Batang Toru sulit dikendalikan karena perusahaan yang beroperasi di sana melakukan penebangan pohon dengan mengacu pada izin resmi dari pemerintah.
Batang Toru sendiri merupakan salah satu hutan tropis terakhir di Sumatera Utara yang menjadi habitat penting bagi flora dan fauna langka, termasuk orangutan Tapanuli, spesies yang paling terancam punah di dunia. WALHI menekankan bahwa bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari kegagalan negara dalam mengelola lingkungan.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak tragis akibat banjir dan longsor di Sumatera hingga Senin (14/12/2025) malam. Korban jiwa mencapai 1.030 orang, meningkat dari 1.016 korban jiwa pada hari sebelumnya. Sementara korban hilang tercatat 206 orang.
Data ini berasal dari rekapitulasi tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan penambahan korban jiwa terjadi setelah 14 jenazah ditemukan di wilayah terdampak.
“Jumlah korban meninggal dunia bertambah 14 jiwa, dari 1.016 jiwa pada Minggu (14/12/2025), menjadi 1.030 pada Senin malam,” jelas Abdul Muhari.
Banjir bandang ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerugian material yang signifikan. Rumah-rumah warga, fasilitas publik, dan infrastruktur di berbagai wilayah Sumatera mengalami kerusakan parah. Jalur transportasi terputus, sehingga evakuasi dan distribusi bantuan logistik menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan relawan.
Kritik terhadap pemerintah semakin meningkat seiring terungkapnya fakta bahwa bencana ini dipicu oleh kerusakan hutan akibat praktik ilegal logging dan deforestasi yang dilindungi oleh aparat negara. Banyak pihak menilai pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam menegakkan hukum lingkungan dan menghentikan kerusakan hutan yang berlangsung bertahun-tahun.
Selain faktor alam, para ahli lingkungan menekankan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap izin usaha hutan dan tambang. Mereka menilai bahwa bencana seperti ini akan terus berulang jika aparat penegak hukum tidak bertindak tegas terhadap praktik ilegal yang merusak ekosistem.
Sidang kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting bagi penegakan hukum lingkungan. Dengan menegur langsung Panglima TNI dan Kapolri, pemerintah pusat menunjukkan keseriusan dalam menindak aparat yang terlibat dalam bisnis ilegal logging. WALHI Sumut juga mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam melindungi ekosistem Batang Toru dan wilayah hutan lainnya di Sumatera.
Mereka menekankan bahwa perlindungan hutan tropis tidak hanya penting untuk konservasi, tetapi juga untuk mencegah bencana ekologis yang merugikan masyarakat luas. Bencana banjir dan longsor di Sumatera tahun ini kembali membuka mata publik mengenai keterkaitan antara kerusakan hutan, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan politik harus selaras dengan perlindungan lingkungan agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang. Presiden Prabowo mengingatkan, tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat dalam praktik ilegal harus segera dilakukan. Hal ini menjadi pesan jelas bahwa tidak ada toleransi terhadap pejabat atau petugas negara yang mengambil keuntungan pribadi dengan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
Dengan langkah-langkah tegas dari pemerintah, diharapkan ke depan Sumatera dan seluruh Indonesia dapat terhindar dari bencana ekologis serupa. Perlindungan hutan, penegakan hukum, dan kesadaran lingkungan menjadi kunci penting untuk menyelamatkan ekosistem dan kehidupan masyarakat.
