Isi Artikel
Bencana sebagai Panggung Politik
Bencana sering kali dianggap sebagai tragedi alam yang menyebabkan kehancuran dan penderitaan. Namun, di Indonesia, bencana juga bisa menjadi panggung politik yang besar. Pejabat dan elite kerap memanfaatkan situasi ini untuk menunjukkan kehadiran mereka, memberikan bantuan instan, dan menciptakan narasi kepemimpinan yang kuat.
Pada saat masyarakat sedang dalam kondisi duka, takut, dan rentan, para pejabat dan elit politik berlomba-lomba untuk hadir dengan bantuan instan dan sorotan kamera. Bantuan tersebut tidak hanya bertujuan membantu korban, tetapi juga sebagai cara untuk membangun kepercayaan publik secara psikologis. Empati diproduksi sebagai pertunjukan, sementara akar masalah dikesampingkan.
Dalam situasi seperti ini, publik cenderung menggunakan heuristic emotional, yaitu menilai kepedulian dan kompetensi pemimpin bukan dari kebijakan atau rekam jejak, melainkan dari kehadiran simbolik yang tampak dekat dan peduli. Hal ini membuat relasi negara dengan warga menjadi sempit, hanya tentang figur yang terlihat peduli.
Konsep Moral Licensing dan Affect Heuristic
Moral licensing adalah kecenderungan individu—dalam kasus ini para pejabat—merasa telah menunaikan kewajiban moral setelah melakukan satu tindakan “baik”. Ini memungkinkan mereka mengabaikan atau menunda tanggung jawab yang lebih besar. Dalam konteks bencana, distribusi bantuan simbolik berfungsi sebagai lisensi psikologis bagi para elite untuk menunda reformasi struktural yang seharusnya mereka lakukan.
Penelitian pada data Jepang tahun 2024 menunjukkan bahwa bantuan pasca-bencana berkontribusi meningkatkan share suara partai pemerintahan. Ketika bantuan per kapita meningkat dari nol ke rata-rata, suara partai pemerintah naik 2,8–5,4 poin. Politikus atau pejabat tidak perlu menunggu lima tahun membangun infrastruktur yang benar-benar kuat. Mereka cukup hadir di lokasi banjir, memakai sepatu bot, menggendong satu karung beras, lalu disorot berbagai kamera sudah cukup bagi mereka.
Kondisi ini membuat mereka lupa untuk benar-benar mencegah bencana karena merasa berhasil terlihat peduli. Pada saat yang sama, publik pun terjebak dalam affect heuristic yang kemudian menjadi dasar penilaian politik. Ini membuat publik seakan lupa mengevaluasi kebijakan dan kinerja nyata para pejabat.
Peran Masyarakat yang Kritis dan Berkesadaran
Dalam situasi seperti ini, peran masyarakat yang kritis dan berkesadaran menjadi kunci untuk memutus siklus politisasi bencana. Emosi kolektif yang kuat cenderung menurunkan kewaspadaan kritis, yakni kewaspadaan kognitif dalam menilai niat dan kepentingan aktor berkuasa.
Publik harus menyadari bahwa empati terhadap korban atau bantuan instan saja tidak cukup. Kita harus memiliki kemampuan membedakan antara kepedulian simbolik dan tanggung jawab struktural. Masyarakat yang berkesadaran mampu melampaui penilaian berbasis figur dan mulai menuntut akuntabilitas kebijakan.
Kesadaran ini akan dapat menggeser fokus dari “siapa yang datang memberi bantuan” ke “kebijakan apa yang gagal dan harus diperbaiki”. Kesadaran kolektif juga berfungsi sebagai penangkal empathy manipulation (manipulasi empati), ketika emosi publik sengaja diarahkan untuk meredam kritik.
Empati sebagai Nilai Kemanusiaan
Di titik itulah empati kembali menjadi nilai kemanusiaan, bukan alat legitimasi, dan bencana dipahami bukan sebagai ajang pencitraan, melainkan sebagai cermin kegagalan yang harus dikoreksi bersama. Warga bisa bersama-sama menghilangkan politik bencana dengan “menghilangkan” panggungnya, yakni dengan cara tidak lagi terpukau oleh gestur sesaat, melainkan konsisten menagih tanggung jawab jangka panjang.
Dengan demikian, empati justru menjadi pintu masuk bagi tuntutan perubahan: penguatan sistem peringatan dini, tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, serta kesiapsiagaan negara yang tidak bergantung pada figur elite.
