Isi Artikel
Percepatan Pembangunan Papua: Pendekatan Kolaboratif dan Keterlibatan Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Papua harus dirancang melalui grand design yang memberikan ruang besar bagi masukan dari kepala daerah. Menurut Tito, desain besar pembangunan lima tahun ke depan perlu dibaca dan ditanggapi langsung oleh para gubernur, bupati, dan wali kota di Papua agar selaras dengan visi-misi serta janji politik mereka kepada masyarakat.
Kepala daerah di Papua merupakan hasil Pilkada 2024 yang dilantik pada Februari 2025, termasuk beberapa gubernur yang baru menjabat dalam hitungan bulan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membuka kesempatan bagi mereka untuk memberikan umpan balik sebelum grand design tersebut dijadikan dasar seluruh program pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Kita dengarkan dulu dari mereka, setelah itu baru disepakati bersama,” ujar Tito dalam peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Ia mengatakan, setelah masukan kepala daerah terakomodasi, seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pusat wajib berbasis pada grand design atau blueprint tersebut. Kementerian dan lembaga yang menyusun program untuk Papua juga diminta mengacu pada kerangka yang sama agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, percepatan pembangunan Papua tidak berhenti pada slogan, tetapi terlihat melalui capaian yang terukur.
Dalam pelaksanaannya, Tito menyebut Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang diketuai Velix Vernando Wanggai akan berperan sebagai perpanjangan tangan Wakil Presiden. Komite ini bekerja penuh waktu di Papua untuk memantau realisasi program dalam APBD dan APBN, mengevaluasi progres secara berkala, serta melaporkan capaian berbasis indikator kuantitatif seperti Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan stunting.
RAPPP: Kompas Pembangunan Jangka Menengah Papua
Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 sebagai turunan dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041 yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023. RAPPP disusun untuk memastikan arah kebijakan pembangunan Papua yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dapat diimplementasikan secara nyata dalam jangka menengah melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 disusun sebagai kompas pembangunan jangka menengah Papua yang menekankan pentingnya kolaborasi dan penyerapan masukan dari pemerintah daerah. RAPPP diperkenalkan kepada para pemangku kepentingan sebagai upaya menyatukan arah pembangunan pusat dan daerah agar percepatan pembangunan Papua berjalan selaras dan inklusif.
Medrilzam mengatakan, RAPPP 2025–2029 merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041. Penyusunannya melibatkan proses panjang sejak Desember 2023 hingga Oktober 2025 dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua, hingga perwakilan tokoh agama, perempuan, pemuda, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan mitra pembangunan. Keterlibatan luas ini, menurut dia, menjadi bagian dari upaya mendengarkan aspirasi daerah agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Tanggapan Gubernur Papua Tengah
Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sekaligus Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menilai Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua perlu ditopang dukungan kebijakan dan anggaran yang lebih kuat agar benar-benar berjalan di daerah. Ia mengingatkan Papua baru memiliki pemerintahan provinsi relatif belakangan dibanding daerah lain di Indonesia, sehingga membutuhkan percepatan yang nyata dari pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.
Meki menyoroti pemangkasan dana otonomi khusus Papua yang dinilainya berpotensi menghambat implementasi berbagai program percepatan pembangunan. Ia menyebut banyak wilayah di Papua Tengah merupakan daerah pegunungan dan konflik yang sangat bergantung pada dukungan fiskal pusat. Oleh sebab itu, ia berharap kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dapat dieksekusi secara konsisten, termasuk membuka ruang dialog langsung dengan Presiden agar arah percepatan pembangunan Papua tidak berhenti pada perencanaan.
Selain soal anggaran, Meki menekankan kebutuhan mendesak di bidang sumber daya manusia, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ia mengusulkan penguatan pendanaan pendidikan, pembangunan rumah sakit rujukan di setiap provinsi di Tanah Papua, serta peningkatan konektivitas internet dan transportasi antardaerah. Menurut dia, keberhasilan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat pemerintah pusat dan daerah dengan mendengarkan langsung kebutuhan riil masyarakat Papua.
Peran Infrastruktur dalam Pembangunan Papua
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penguatan konektivitas dan pelayanan dasar. Menurut dia, tanpa sarana transportasi yang memadai dan dapat dijangkau oleh seluruh provinsi di Tanah Papua, upaya pembangunan berisiko tidak berjalan optimal. “Tanpa sarana transportasi yang memadai, yang bisa dijangkau oleh setiap provinsi, ini akan memudaratkan kita untuk memelihara NKRI,” kata Rachmat saat peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.
Rachmat menyampaikan percepatan pembangunan Papua tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada komitmen dan kolaborasi para pemimpin daerah serta seluruh pemangku kepentingan. Ia mengajak para gubernur untuk aktif berkomunikasi dengan Bappenas agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. “Yang membuat Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif itu bukan hanya infrastruktur, tapi niat, tekad, dan kebersamaan kita semua,” ujarnya, seraya menyebut keberadaan komite percepatan pembangunan sebagai modal penting untuk mendorong implementasi rencana aksi tersebut.
