– Perayaan ke-16 Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengusung tema Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat. Rencananya kegiatan tahunan ini akan diadakan di Jakarta pada malam Sabtu (20/12).
Panitia penyelenggara memilih tema setelah mengamati kondisi dan situasi yang sedang berlangsung di tengah masyarakat saat ini.
Berdasarkan pernyataan Ketua Panitia Haul Gus Dur ke-16 Alissa Wahid, tema ini diambil oleh keluarga sebagai bentuk upaya untuk menyajikan inspirasi dan contoh teladan Gus Dur dalam mendukung proses demokrasi yang dipilih oleh Indonesia dalam menjalankan sistem politiknya.
Menurutnya, tema tersebut cocok dengan keadaan dan situasi negara dalam beberapa waktu terakhir.
“Kenapa kami mengangkat tema ini? Karena Gus Dur sepanjang hidupnya memperjuangkan kedaulatan rakyat, hak-hak sipil. Itu benar-benar beliau perjuangkan. Beliau mengajarkan kepada kita, baik sikap pribadi maupun kepemimpinan. Jadi, kebijakan-kebijakan yang diambil, atau strategi yang ditempuh berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” kata Allisa dalam keterangan resmi pada Jumat (19/12).
Menurut Allisa, saat ini masyarakat semakin tersisihkan dari proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sudah tidak menjadi intinya lagi.
Pengesahan undang-undang yang dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan masyarakat, kembalinya pasukan bersenjata ke wilayah politik dan sipil, serta program pemerintah yang tidak memberikan dampak atau menjawab masalah rakyat menunjukkan ketidakmampuan supremasi sipil.
Tidak hanya itu, aspirasi, kritik, serta saran dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sering dianggap tidak penting. Masyarakat yang berani menyampaikan pendapatnya justru ditangkap oleh aparat dengan berbagai alasan.
Kondisi tersebut menunjukkan hukum yang semakin sewenang-wenang terhadap rakyat. Belum lagi, pengesahan UU KUHAP oleh DPR serta penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Alissa menekankan bahwa setiap warga negara memiliki martabat, hak, sumber daya pribadi, potensi, serta keinginan. Secara umum, tambah Alissa, tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah agar rakyatnya meraih keadilan, sejahtera, dan damai.
Oleh karena itu, segala tindakan yang kita lakukan secara bersama-sama, baik di tingkat nasional maupun negara, seharusnya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
“Dalam konsep demokrasi, arti dari rakyat adalah melibatkan rakyat. Jadi, harapan, aspirasi, dan kebutuhan mereka harus diperhatikan dalam menyusun atau mengelola kehidupan bersama. Jadi, tidak hanya menerima bantuan sosial, atau dijadikan pasar ekonomi, atau sebagai pelengkap penderita,” tambahnya.
Hari ini Alissa melihat semangat demokrasi di Indonesia mulai menghilang. Baik di tingkat rakyat maupun penyelenggara negara, terutama partai politik.
Menurutnya, keadaan tersebut layak menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia agar tidak menyimpang dari kesepakatan sistem demokrasi yang telah dipegang selama bertahun-tahun.
“Ini merupakan peringatan bagi kita semua,” tegas Direktur Jaringan GUSDURian Indonesia tersebut.
