Jenis huruf atau font ternyata menjadi medan persaingan kekuasaan politik. Baru-baru ini, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), mengganti jenis huruf Calibri dan memilih Times New Roman sebagai font resmi untuk jabatan Secretary of State AS. Kejadian semacam ini sangat jelas terlihat di negara yang terpecah secara politik tersebut.
Wajar jika perubahan kecil dalam aspek tertentu dapat berubah menjadi pertarungan ideologi. Selanjutnya, masyarakat mengenali bahwa ini adalah font Partai Republik atau Partai Demokrat, font yang konservatif atau liberal. Mungkin masyarakat akan tergoda dan teralihkan dari isu-isu terkait font ini dibanding fokus pada perjuangan hak-hak mereka dalam pelayanan dasar.
Apa pendapat Marco Rubio? Ia mengatakan bahwa font Calibri digunakan oleh menteri-menteri sebelumnya pada masa pemerintahan Joe Biden. Pada masa itu, font ini dianggap sebagai font yang mampu memenuhi kebutuhan keberagaman. Contohnya, desainnya yang agak renggang membuatnya lebih mudah dibaca bagi pengguna yang memiliki penglihatan yang lemah. Font ini dianggap sebagai simbol dari keberagaman. Hal ini jelas bertentangan dengan pandangan politik konservatif Marco Rubio.
Menurut Rubio, Calibri mengurangi kesan otoritas pemerintah dan kurang menarik secara estetika. Mungkin saja, sebenarnya Rubio melihat Calibri lebih cenderung ke arah DEIA atauDiversity (Kegeragaman), Equity (Keadilan), Inclusion (inklusi), Accessibility(Aksesibilitas). Hal ini bertentangan dengan ideologi partai Donald Trump. Simbol keberagaman ini sesuai dengan Partai Demokrat, yang merupakan lawan utama dari Marco Rubio.
Simbol-simbol seperti jenis font ini sebenarnya telah lama digunakan sebagai wakil dari nilai-nilai yang dimilikinya. Meskipun font-font ini pada dasarnya merupakan tipografi atau seni dalam mengatur huruf, ternyata digunakan untuk mendukung karakter seseorang.
Peristiwa semacam ini sering kali terjadi di Indonesia. Kita mungkin tidak terlalu memperhatikan jenis font yang digunakan dalam publik, seperti brosur, spanduk, atau baliho di jalan raya. Namun, dalam ruang yang lebih terbatas, misalnya di kantor, terutama ketika ada pejabat baru yang masuk, ia cenderung akan mengubah tampilan visual, seperti penggunaan font.
Saat teks menggunakan font yang diinginkan oleh pejabat, hal ini dapat mencerminkan kesetiaan, menyetujui pesan yang disampaikan oleh pimpinan baru. Pada suatu saat, pejabat mungkin akan berkata bahwa pada masa kepemimpinannya, jenis huruf yang digunakan adalah yang ini, karena huruf sebelumnya tidak rapi dan boros ruang halaman serta sebagainya.
Sebuah lambang yang menggambarkan otoritas. Di sisi lain, staf juga akan menyadari bahwa font yang sebelumnya digunakan oleh pejabat sebelumnya sudah saatnya diubah. Jika kita bertanya kepada Ludwig von Mises atau James Q. Wilson tentang hal ini, jawabannya cukup singkat. Birokrat cenderung menyukai sesuatu yang baru.
Lalu di manakah inti masalahnya? Fenomena semacam ini, baik yang terjadi di Amerika Serikat maupun di Indonesia, simbol administratif bisa berubah menjadi simbol kekuasaan. Pejabat birokrasi yang seharusnya bekerja dalam lingkup administratif tiba-tiba menjadi bersifat ideologis.
Waktu yang digunakan untuk mengurus hal-hal semacam ini berisiko, selain berpotensi menciptakan kelompok-kelompok yang saling bertentangan, juga melemahkan peran birokrasi itu sendiri. Pegawai birokrasi akan sibuk mengurusi format, margin, font, tata letak, dan sejenisnya daripada menjalankan tugas mulia melayani masyarakat.
Akibat yang tidak diharapkan juga muncul, para birokrat saling bersaing untuk menonjolkan “masa saya” dibandingkan “masa kita”. Ketergantungan pada tanda-tanda semacam ini sebenarnya berisiko, menyebabkan situasi yang tidak efektif. Sangat mungkin seorang birokrat akan diasingkan atau mendapat hukuman karena simbol tulisan ini. Pemimpin akan memanfaatkan struktur birokrasi untuk memastikan ketaatan bawahan terhadap ide mereka.
