https://mediahariini.comBeberapa waktu yang lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pernah mengunjungi tempat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh serta Sumatera.
Pada kunjungannya, Dedi Mulyadi memberikan bantuan sebesar Rp 7 miliar, termasuk memperhatikan warga Jawa Barat yang terisolir.
Tidak hanya itu, setelah pulang dari lokasi bencana Aceh dan Sumatera, Dedi Mulyadi mengatakan mendapatkan pelajaran penting.
Ia mengakui setelah menyaksikan bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera, dirinya mempelajari betapa mengerikannya bencana tersebut, serta upaya penanggulangan dan pencegahan bencana.
“Saya belajar, saya kemarin ke Aceh, ke Sumbar (Sumatera Barat) lalu ke Sumut (Sumatera Utara), saya pelajari,” kata Dedi Mulyadi, dilansir dari unggahannya di Instagram, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Dedi Mulyadi, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh dan Sumatera disebabkan oleh kerusakan pada sistem lingkungan dan ekologi.
“Ketika terkena air, tanah menjadi sangat lunak, karena tidak ada lagi pohon, yang tersisa hanyalah perkebunan kelapa sawit,” katanya.
Dedi mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan di Aceh dan Sumatera terganggu akibat maraknya perubahan fungsi lahan menjadi areal perkebunan kelapa sawit.
Menurut Dedi, ciri-ciri pohon kelapa sawit berbeda dari pohon yang tumbuh di hutan.
“Kelapa sawit tidak tahan terhadap gempa, lumpur terhadap getaran, dia bukan pohon yang bisa melindungi tetapi pohon yang lemah dan perlu dilindungi,” ujar Dedi Mulyadi.
Perkebunan kelapa sawit sering dikaitkan dengan tanaman yang lembut dan membutuhkan perawatan intensif berupa air serta pupuk.
Tumbuhan-tumbuhan di hutan berbeda mampu menyerap air serta mampu menghasilkan pupuk secara mandiri.
Dedi menekankan bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan tanaman yang bersifat seragam.
Untuk diketahui, tumbuhan homogen ini merupakan tanaman yang seragam dan sejenis, tidak memiliki perbedaan variasi dengan hutan.
Gubernur Jawa Barat menekankan bahwa banyaknya tanaman seragam seperti perkebunan kelapa sawit berisiko bagi Indonesia.
“Semua menjadi seragam, yang seragam berisiko bagi Indonesia, bagi keragaman,” tegasnya.
Dedi kembali menjelaskan bahwa di lokasi bencana Aceh dan Sumatera, masyarakat telah kehilangan lahan pertanian serta lingkungan yang rusak.
Dimulai dari sungai yang terkontaminasi, lahan untuk kebutuhan pokok seperti beras hampir tidak tersedia.
Akibat bencana banjir dan tanah longsor serta isu lingkungan di Aceh dan Sumatera, Dedi Mulyadi menyampaikan rencana pembangunan yang akan dilakukan di Jawa Barat.
Jawa Barat yang merupakan daerah yang juga rentan terhadap bencana, Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan berbagai upaya pencegahan.
Ia bahkan menyampaikan bahwa sejak menjabat 10 bulan lalu, ia berfokus pada pencegahan dengan meningkatkan tata kelola lingkungan di Jawa Barat.
Seperti memulihkan peran sungai, bendungan, dan lahan di daerah yang rentan banjir, seperti Bekasi, Bogor, Bandung, dan sebagainya.
Dedi menganggap bahwa dalam 10 bulan terakhir, perbaikan dan pemulihan fungsi sungai serta pengelolaan lingkungan telah mencapai hasil yang cukup memuaskan.
Kita dapat melihat dalam 10 bulan terakhir ini, sejak saya menjabat, saya telah melakukan penanganan di Bogor, di hulu, serta di Bekasi. Sampai saat ini kondisinya relatif sangat baik.
“Kemudian kita juga akan bergerak ke Selatan, karena banyak lereng gunung itu berubah menjadi daerah permukiman dan perkebunan sayur, dengan potensi banjir dan tanah longsor yang sangat besar,” katanya.
Berdasarkan temuannya, Dedi berkeinginan untuk mengurangi risiko atau melakukan pencegahan sejak awal.
“Kami berharap dapat mengurangi, mencegah bencana di Jawa Barat dengan cara menanam pohon di gunung dan lereng, serta memulihkan fungsi persawahan dan sungai. Karena biaya pencegahan lebih murah dibandingkan dengan biaya pemulihan bencana,” tegasnya.
Selanjutnya, guna melanjutkan langkahnya tersebut, Dedi Mulyadi rencananya akan mengembangkan pembangunan di Jawa Barat dengan berbasis ekologi.
Diketahui bahwa ekologi merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji hubungan saling memengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk interaksi antar sesama makhluk hidup serta hubungan dengan faktor-faktor lingkungan fisik seperti air, tanah, udara, cahaya, dan iklim.
Memperhatikan aspek ekologis berarti setiap proses pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan kehidupan.
Manusia bukan pusat alam, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar dan saling ketergantungan dengan tumbuhan, hewan, serta lingkungannya.
Berikut adalah beberapa variasi dari kalimat tersebut: 1. Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mewujudkan kebijakan tersebut. 2. Menurut Gubernur Jawa Barat, pihaknya sudah bekerja sama dengan instansi yang relevan untuk menjalankan kebijakan tersebut. 3. Pernyataan Gubernur Jawa Barat menyebutkan bahwa kerja sama dengan dinas terkait telah dilakukan demi kelancaran kebijakan tersebut. 4. Gubernur Jawa Barat mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan instansi terkait guna mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut. 5. Dalam pernyataannya, Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan kemitraan dengan dinas terkait untuk mendorong kebijakan tersebut.
Dedi menyampaikan bahwa Pemprov Jabar berkomitmen untuk memulihkan fungsi hutan, perkebunan, dan sungai.
“Kami berharap dapat mengembalikan fungsi hutan dan perkebunan sesuai dengan tujuannya, serta memulihkan fungsi sungai yang dikelola oleh BWWS maupun PJT, agar kembali seperti semula,” tegasnya.
Dedi menyatakan bahwa lahan yang berada di sepanjang tepi sungai di Jawa Barat, secara umum dimiliki oleh negara, sering kali digunakan untuk keperluan pemukiman penduduk atau dikuasai oleh pihak lain.
Oleh karena itu, agar kebijakan tersebut dapat berjalan lancar, akan dilakukan penertiban seperti yang telah dilakukannya selama 10 bulan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Selain itu, Dedi Mulyadi mengambil tindakan dalam pengelolaan aset lahan BUMN, serta lahan yang telah memiliki sertifikat.
“Kami berharap segera dilakukan sertifikasi serta kelengkapan administrasi, seperti izin lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah lama kedaluwarsa, kami dorong agar segera diproses,” katanya.
