https://mediahariini.com, SERANG– Ade Sumardi secara resmi kembali menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Banten untuk masa jabatan 2025-2030, Jumat (12/12/2025).
Pengumuman ini dilakukan dalam Konferensi Daerah (Konferda) tingkat Provinsi dan cabang Kabupaten/Kota se-Banten di Sekretariat DPD PDIP Banten, Kota Serang.
Ade Sumardi sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum DPD PDIP Banten pada masa jabatan 2020 hingga 2025.
Sementara itu, posisi Sekretaris DPD PDIP Banten diisi oleh Wanto Sugiarto, yang sebelumnya dijabat oleh Asep Rahmatullah. Selanjutnya, jabatan bendahara dipegang oleh Marinus Gea.
Pengumuman ini mendapat tepuk tangan antusias dari pengurus PDIP di Banten yang hadir dalam acara tersebut.
“Menunjuk Ade Sumardi sebagai Ketua DPD PDIP Banten, Wanto Sugiarto sebagai Sekretaris, serta Marinus Gea sebagai Bendahara,” kata pengurus PDIP saat membacakan keputusan dari DPP PDIP yang ditandatangani oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Profil dan Perkembangan Karir Ade Sumardi
Ade Sumardi memulai perjalanan politiknya pada tahun 1999 dengan menjadi anggota PDIP.
Lahir di Lebak pada 27 Juli 1972, pria ini adalah putra dari keluarga yang memiliki latar belakang politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI), partai tertua di Indonesia yang didirikan pada 4 Juli 1927.
Berdasarkan pernikahannya, Ade memiliki tiga orang anak laki-laki.
“Saya bergabung dengan partai tersebut pada tahun 1998 saat masa reformasi setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung dengan jurusan Ekonomi,” katanya kepada https://mediahariini.com.
Sebelum menentukan pilihan di dunia politik, Ade mengakui pernah melanjutkan bisnis keluarga.
Pada tahun 1999, pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan serentak pada tanggal 7 Juni 1999 dengan jumlah anggota DPR sebanyak 462 orang.
“Saya berusaha ikut serta dalam pesta demokrasi itu melalui jalur PDIP,” katanya, dilaporkan dari https://mediahariini.com.
Dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak Fraksi PDIP masa jabatan 1999 hingga 2004.
Ia mengakui, ia memasuki dunia politik tanpa memiliki pengetahuan tentang politik.
Justru pada tahun 1999 ia terjun ke dunia politik karena tidak memahami politik, dengan latar belakang keluarga Partai Nasional Indonesia (PNI) dan ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di PDI Perjuangan, tetapi jujur ia tidak tahu seperti apa politik itu, seiring berjalannya waktu ia mulai belajar selama sekitar enam bulan baru memahami,” katanya.
Pada periode 2004 hingga 2009, ia kembali mencalonkan diri dalam pemilihan DPRD dan terpilih kembali sebagai anggota Dewan DPRD Lebak dengan jabatan ketua Fraksi PDIP.
Setelah lima tahun berlalu, yaitu pada periode 2009-2013, ia menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lebak.
Berlangsung selama dua periode pada tahun 2014 hingga 2020, Ade bersama Iti Octavi Jayabaya menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak.
Pada periode 2005 hingga 2019, Ade menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Lebak.
Dan hingga kini, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten.
Posisi jabatan yang diemban olehnya, khususnya saat menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak, bukanlah hal yang sederhana.
Namun semua itu ia lalui tanpa merasakan kesedihan yang seharusnya ia terima.
“Tidak pernah merasa sedih, karena bagi saya segala sesuatu yang ditentukan oleh Sang Maha Pencipta harus kita terima, jalani saja dengan tulus sesuai dengan tupoksi kita,” katanya.
Menurutnya, tugas seorang pemimpin adalah menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat sesuai dengan kewajibannya.
“Yang paling menyenangkan bagi saya sebagai seorang pemimpin, adalah ketika keinginan masyarakat dapat diwujudkan, dan itulah kebahagiaan yang sangat luar biasa, kepuasan batin yang lebih berharga daripada segalanya,” katanya.
Bagi dia, caci maki adalah hadiah yang harus diterima oleh seorang pemimpin.
“Jika ada caci maki, anggap saja sebagai hadiah dan jangan merasa marah, siapa bilang masuk ke politik dan menjadi pemimpin. Pejabat itu diangkat oleh rakyat, pelayan masyarakat, dan tuannya adalah rakyat, jika tuannya marah, maka terima saja,” tutupnya.
