Tag: sistem politik pintu terbuka menyebabkan
-
Profil dan Karier Endipat Wijaya, Anggota DPR RI Gerindra yang Viral
https://mediahariini.com– Nama Endipat Wijaya kini menjadi topik pembicaraan masyarakat setelah pernyataannya mengenai isu bantuan bencana di wilayah Sumatra mendapat perhatian besar di media sosial. Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Kepulauan Riau ini merupakan politisi Partai Gerindra. Perhatian terhadap Endipat Wijaya dimulai dari komentarnya mengenai donasi sebesar Rp10 miliar yang dikumpulkan oleh relawan…
-
KKJ Kecam Dugaan Pencurian Karya Jurnalis Kompas TV oleh TNI
KOMITE Lembaga Perlindungan Jurnalis mengkritik dugaan ancaman dari beberapa anggota militerTentara Nasional Indonesiaatau TNI terhadap jurnalis Kompas TV Aceh, Davi Abdullah. Dalam pernyataannya, KKJ menduga beberapa anggota militer telah mengambil dan menghapus karya jurnalisme Davi saat bertugas di Posko Bersama Penanganan Bencana Alam di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, pada Kamis, 11 Desember 2025. KKJ…
-
PSIS Memasuki Babak Baru, Wali Kota: Suporter Harus Berjuang Mati-matian Berikan Kepercayaan ke Manajemen Baru
, SEMARANG– Pihak Pemerintah Kota Semarang memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan baru PSIS Semarang. – Pemerintah Kota Semarang menunjukkan dukungan sepenuhnya terhadap pengurusan baru PSIS Semarang. – Pemerintah kota Semarang menyatakan dukungan penuh terhadap manajemen baru PSIS Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan bahwa Pemkot siap menjadi mitra penting dalam mendukung pemulihan klub yang…
-
5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer R1-R5 Selesai, PPPK dan Paruh Waktu Lebih Banyak dari PNS
https://mediahariini.com, JAKARTA – Selamat pagi para pembaca setia https://mediahariini.com hari ini kami sajikanberita terpopulerSejak Jumat (12/12), proses pengangkatan R1 hingga R5 telah selesai, jumlah PPPK paruh waktu kini melebihi PNS, bahkan ada usulan tambahan dari Pemda? Simak selengkapnya! 1. Selesainya Pemilihan R1 sampai R5, Semuanya PPPK Paruh Waktu, Kapan Gajinya? Pengangkatan R1, R2, R3, R4,…
-
Dilema Kabupaten di Tengah Tambang Galian C, Catatan Penting Komisi I DPRD Bangkalan untuk Penambang
Ringkasan Berita: DPRD Bangkalan mengkritik keterbatasan wewenang kabupaten dalam mengelola izin tambang galian C karena UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menempatkan proses perizinan di tingkat provinsi, meskipun dampak ekonomi dan lingkungan dirasakan langsung oleh daerah. Tumpang tindihnya aturan dan kompleksnya proses izin menyebabkan banyak penambang beroperasi tanpa surat izin yang lengkap, menimbulkan tantangan bagi…
-
KPK ungkap strategi integrasi cegah korupsi SDA di CoSP11 Doha
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkenalkan pendekatan yang terpadu dalam pencegahan dan penanganan korupsi di sektor sumber daya alam Indonesia dalam diskusi Sidang ke-11 Conference of the States Parties (CoSP11) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) berlangsung di Doha, Qatar, Selasa, 16 Desember 2025. Petugas Deputi Monitoring KPK, Anik R. Dwiningrum, menyampaikan bahwa sektor sumber daya…
-
Kekayaan Dwi Heryanto, Pejabat Bea Cukai Disoroti Purbaya Usai Kirim Bantuan Bencana
Ringkasan Berita: Kekayaan yang dimiliki oleh Pejabat Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mencapai angka Rp. 4.620.184.413 Nirwala dikritik setelah merencanakan mengirimkan bantuan sosial atau pakaian impor ilegal yang disita kepada para korban bencana Sumatra. Pernyataan Nirwala mendapat tanggapan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. https://mediahariini.comMengintip kekayaan milik Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai,…
-
Yusril: Penugasan Polri di Jabatan Sipil Selesai Akhir Januari 2026
Penjelasan Menteri Yusril tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah untuk Pengaturan Jabatan Anggota Polri di Luar Struktur Kepolisian Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai langkah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki…
-
Pilkada melalui DPRD Dianggap Kurangi Kepuasan Publik
Wacana Pilkada Tak Langsung dan Perspektif dari Pakar Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menyatakan bahwa wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak sejalan dengan kondisi politik saat ini. Ia menilai bahwa wacana tersebut muncul di saat partisipasi publik justru sedang tinggi di ruang digital. Arifki menjelaskan bahwa ketika…
-
Jangan Bertele-Tele, Pakar Sebut Pemangkasan Roy Suryo Cs Tepat
Ringkasan Berita: Ahli Hukum Pidana dari Universitas Bhayangkara Jaya, Jakarta, Prof Joko Sriwidodo menginginkan penyidik agar tidak terlalu memperpanjang proses dalam kasus ijazah Jokowi. Ia meminta penyidik segera menyerahkan perkara tersebut agar dapat diproses dalam persidangan. Ia juga menilai larangan masuk Roy Suryo dan kawan-kawannya sudah sangat tepat. – Setelah Polda Metro Jaya mengadakan…