Tag: contoh lembaga politik
-
Mendagri cek soal ramai warga Aceh kibarkan bendera putih
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan belum menerima laporan soal viral banyak warga Aceh yang mengibarkan bendera putih karena menyerah menghadapi banjir dan longsor. Tito mengatakan belum mengetahui soal pengibaran bendera putih oleh warga Aceh itu. “Saya belum tahu. Nanti saya cek dulu ya,” kata Tito setelah pengarahan Presiden Prabowo Subianto kepada kepala daerah Papua…
-
Waktunya Indonesia Miliki Dana Abadi Aparatur Sipil Negara
Setelah kita membahas mengenai bom waktu di balik sistem pensiun, siapa yang saat ini menanggung biaya pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN), penuaan dari sistem jaminan pensiun ASN, serta utang pensiun ASN yang belum tercatat, kini pertanyaannya menjadi jauh lebih penting dan mendesak yaitu: Apakah bangsa ini akan terus-menerus mempertahankan sistem yang lama, atau justru mulai…
-
Disertasi KH. Achmad Solechan: Peran NU di Dunia Melalui Diplomasi MiND
https://mediahariini.com, JAKARTA– Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi massa yang memiliki peran penting tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di tingkat internasional. Bekerja secara aktif dalam krisis kemanusiaan serta melakukan perundingan nyata di berbagai negara seperti Afghanistan, Thailand Selatan, dan lainnya. Begitu pula dalam forum strategis global seperti R20 (Religion of Twenty), Konferensi…
-
Kombes Pol Dedy Tabrani, Pemimpin BNN Aceh yang Pernah Tembak Mati Teroris
Ringkasan Berita: Anak Aceh, Kombes Pol Dedy Tabrani, SIK, MSi, dilantik menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, Jumat (12/12/2025). Anak laki-laki yang lahir di Kota Banda Aceh, 15 Oktober 1976 ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala BNNP Kalimantan Tengah. Kombes Pol Dedy Tabrani dilantik secara langsung oleh Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Ario…
-
Anggota DPR: Peraturan Baru Kapolri untuk 17 K/L Berikan Jaminan Hukum
Jakarta, IDN Times– Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, merespons Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025, yang menyebutkan bahwa 17 kementerian/lembaga dapat diisi oleh polisi aktif. Ia menilai tindakan ini mampu memberikan kejelasan hukum. Ia menilai, peraturan baru ini memperjelas kementerian/lembaga mana yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. Hal ini sesuai dengan…
-
Tenda Baru Viral Saat Prabowo Tiba di Aceh Tamiang, BNPB Jelaskan Kebijakan
https://mediahariini.comSedang ramai dibicarakan mengenai tenda baru yang berdiri saat Presiden Prabowo Subianto tiba di Aceh Tamiang, Aceh. Situasi Aceh Tamiang saat ini masih belum cukup stabil. Warga masih berusaha mencari lokasi yang aman untuk mengungsi. Sayangnya, keterbatasan berbagai aspek memaksa warga untuk menunggu sejenak. Sementara itu, baru-baru ini tokoh utama di Indonesia mengunjungi Aceh Tamiang.…
-
DWP DIY Jadi Pilar Etika Keluarga dan Pendamping ASN
Ringkasan Berita: Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, KGPAA Paku Alam X, menekankan peran penting anggota DWP dalam mendukung suami mereka sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Menurut Sri Paduka, integritas pegawai negeri tidak hanya dibentuk melalui aturan dan mekanisme pengawasan, tetapi berasal dari nilai-nilai yang terbentuk di dalam keluarga. https://mediahariini.comDi tengah upaya memperkuat integritas…
-
Penggugat UU Polri: Harapan Rakyat Sederhana, Polisi Patuhi Konstitusi
JAKARTA, https://mediahariini.comPengacara Syamsul Jahidin yang pernah mengajukan gugatan Undang-Undang Kepolisian kepada Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, keinginan masyarakat terhadap Polri sebenarnya cukup sederhana. Hal ini diungkapkan Syamsul menyahuti tindakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang baru saja menandatangani Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan tugas di luar struktur…
-
Mengapa UMP Jatim 2026 Belum Ditetapkan? Ini Penjelasan Wamenaker dan Pemprov
Ringkasan Berita: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menjelaskan alasan utamanya adalah menemukan waktu yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, serta mempertimbangkan situasi bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi belum mampu membahas atau menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 karena masih menunggu petunjuk teknis…
-
Aliansi Filantropi Minta Pemerintah Perbaiki Aturan Donasi
Aliansi Filantropi mengajukan permintaan agar pemerintah meninjau kembali dan mereformasi peraturan yang mengatur izin pengumpulan dana untuk penangangan bencana. Desakan ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin menggalang donasi bagi korban banjir bandang dan longsor di Sumatera sebaiknya memiliki izin sah dari Kementerian Sosial. Menurut…