Pemerintah Kota Cirebon mulai menyiapkan arah pembangunan jangka pendek-menengah melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan pendekatan berbasis data dan target kinerja yang terukur. Perencanaan ini diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Kick Off Meeting Penyusunan Dokumen RKPD Kota Cirebon Tahun 2027 yang dibuka langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, di Bappelitbangda Kota Cirebon.
Wali Kota menegaskan bahwa penyusunan RKPD bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan fondasi strategis dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, dokumen RKPD harus mampu menjembatani visi pembangunan jangka menengah dengan implementasi kebijakan yang nyata dan terukur.
“RKPD 2027 harus menjadi instrumen yang memastikan setiap program dan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Effendi Edo.
Ia menekankan, RKPD 2027 wajib selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2025–2029 yang menargetkan terwujudnya Kota Cirebon yang setara dan berkelanjutan pada 2029. Dalam konteks tersebut, sektor unggulan daerah diposisikan sebagai penggerak utama ekonomi lokal di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi belanja nasional.
Sejak awal masa kepemimpinannya pada Februari 2025, Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan, termasuk menyikapi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Namun demikian, Wali Kota menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tetap berorientasi pada tiga sektor prioritas, yakni penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan jaminan kesehatan masyarakat.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon tercatat stabil dan cenderung meningkat, dari 4,89 persen pada Triwulan I menjadi 5,20 persen pada Triwulan III. Inflasi juga terkendali di angka 2,27 persen, yang mencerminkan daya beli masyarakat relatif terjaga.
Dampak kebijakan tersebut juga terlihat pada penurunan angka kemiskinan dari 9,02 persen menjadi 8,66 persen per November 2025, serta diraihnya sejumlah penghargaan nasional di bidang kualitas kebijakan, kesehatan kota, dan percepatan penurunan stunting.
Meski demikian, Wali Kota mengingatkan bahwa capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk perencanaan yang lebih presisi ke depan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah serta pemanfaatan peluang sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar RKPD 2027 mampu menjawab tantangan pembangunan secara komprehensif.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana, memaparkan sejumlah target indikator makro yang akan menjadi acuan dalam RKPD 2027. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan mencapai 79,11 poin, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,15 hingga 7,41 persen, tingkat pengangguran terbuka ditekan hingga 5,99 persen, indeks gini 0,417, serta angka kemiskinan diturunkan menjadi 7,00 persen.
Menurut Agus, pencapaian target tersebut menuntut konsistensi perencanaan berbasis data melalui optimalisasi e-Walidata dan integrasi Cirebon Satu Data, agar kebijakan pembangunan benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan.
“RKPD harus menjadi instrumen utama dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah secara konkret, terukur, dan berorientasi hasil,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon berharap RKPD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga peta jalan pembangunan yang mampu memastikan pelayanan publik tetap optimal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.***
Tinggalkan Balasan