Ringkasan Berita:
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik Nirwala Dwi Heryanto terkait isu balpres ilegal bagi para korban bencana.
- Purbaya menegaskan bahwa tidak ada kebijakan tertentu, sebaiknya bantuan berupa produk baru dari UMKM lokal.
- Nirwala merupakan pejabat tinggi di Bea Cukai, pernah menjabat sebagai Direktur Audit Kepabeanan dan sering menjadi perwakilan DJBC.
https://mediahariini.comKepala Divisi Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, dikritik oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Mengenai pernyataan rencana mengirimkan bantuan pangan atau pakaian impor ilegal yang disita kepada korban bencana di Sumatra.
Sementara Purbaya menegaskan bahwa rencana kebijakan tersebut tidak ada
“Itu adalah barang ilegal. Paling tidak secara formal tidak ada kebijakan terkait. Hasil diskusi dengan Presiden, dia mengatakan untuk sementara jangan, kecuali berubah, hingga kini belum ada,” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025). melansir dariWartakotalive.com.
Awalnya ketika ditanya oleh wartawan mengenai bantuan yang akan dikirim ke lokasi bencana di Sumatra, Purbaya merasa bingung.
Ia bertanya kepada petugas Bea Cukai di sebelahnya siapa yang memberikan informasi tersebut kepada wartawan.
“Siapa yang berkata, siapa,” katanya.
Akhirnya diketahui bahwa sumber pernyataan tersebut adalah Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto.
“Di mana Nirwala,” tanya Purbaya kepada petugas Bea Cukai di sebelahnya, yang kemudian mencoba memanggil Nirwala.
Karena terlalu lama, dan Nirwala tak berani datang, Purbaya akhirnya berteriak kepada Nirwala.
“Nirwala, kau bicara seenaknya saja,” ujar Purbayab sambil menggelengkan kepala, dengan wajah agak kecewa,
“Haha, menteriku, dia bukan menteri,” sambung Purbaya lagi.
Purbaya menyatakan bahwa semua pihak perlu mematuhi aturan yang tepat sesuai dengan apa yang seharusnya.
“Jangan sampai nanti karena hal itu, banyak lagi permohonan bantuan datang dengan alasan yang baik terkait bencana,” kata Purbaya.
Menurut Purbaya, jika dirinya akan memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatra, lebih baik membeli pakaian baru yang hasil produksi dalam negeri, bukan pakaian bekas impor atau balpres.
“Lebih baik kita membeli barang-barang dari UMKM lokal atau produk baru yang akan dikirimkan kepada para korban bencana,” ujar Purbaya.
Lalu siapa sosok Nirmala Dwi Heryanto?
Berdasarkan informasi yang beredar, Nirwala sering menjadi perwakilan resmi DJBC, khususnya mengenai berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil.
Sebelum menjabat sebagai Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto pernah menjabat posisi penting lainnya, seperti Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.
Selain itu, belum tersedia data lebih lanjut mengenai identitas Nirwala.
Namun, riwayat jabatannya menunjukkan bahwa dia merupakan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menyatakan bahwa pihaknya membuka kesempatan untuk mendistribusikan pakaian impor ilegal kepada para korban bencana.
“Itu nanti bisa menjadi salah satunya. Karena jika sesuai aturan, barang hasil penindakan tersebut akan menjadi milik negara,” jawab Nirwala setelah konferensi pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025).
Menurut Nirmala, aturan tindak lanjut terkait penanganan pakaian impor ilegal dibagi menjadi tiga pilihan.
Yaitu menghancurkan barang, memberikan barang dengan tujuan tertentu, atau menjual barang ilegal tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan opsi tersebut ditentukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.
“Biarkan nanti pemerintah yang menentukan. Nanti dari teman-teman dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang akan memutuskan,” jelasnya.
(*)
