Ringkasan Berita:
- Program ekoteologi Kemenag memberikan kerangka program yang siap pakai untuk menyatukan semua
- Dengan menjadikan rumah ibadah sebagai pusat edukasi, sekolah sebagai laboratorium ekologis, pemerintah daerah sebagai regulator, dan masyarakat adat sebagai penjaga kearifan lokal,
- Sulut bisa menjadi provinsi pertama yang benar-benar mempraktikkan ekoteologi secara sistematis.
Oleh: Sulaiman Mappiasse (Dosen IAIN Manado)
NATAL sarat dengan nilai pengorbanan dalam kasih dan kepedulian nyata, harapan, kesederhanaan dan keteladan hidup.
Bumi kita sudah banyak berkorban pada keserakahan kita. Semoga nilai Natal dapat memadamkan keserakahan kita sehingga bumi kita kembali sehat.
Biasanya, Sulut mengalami bencana banjir dan longsor di penghujung atau di awal tahun. Dari tahun ke tahun, lokus dan intensitasnya semakin tinggi.
Meskipun keberadaan bendungan Kuwil di Minahasa Utara telah mengurangi resiko banjir tahunan di Kota Manado dan sekitarnya, bencana banjir dan longsor tetap perlu diwaspadai dan dimitigasi sejak dini.
Banjir dan longsor yang sering terjadi di wilayah kita tidak dapat dilepaskan dari fenomena kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.
Karena itu sebagai umat beragama, warga Sulut perlu secara bersama-sama melakukan tindakan, sekecil apapun, dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi resiko bencana.
Kementerian Agama RI di awal tahun ini meluncurkan kebijakan ekoteologi, sebuah pendekatan yang memadukan iman, ilmu, dan aksi nyata untuk merawat bumi.
Sekilas, kebijakan ini mungkin terdengar abstrak. Namun bagi masyarakat Sulut, terutama Kota Manado, ekoteologi justru sangat relevan, bahkan mendesak. Kita hidup di daerah yang menjadi etalase keberagaman agama sekaligus berada di garis depan ancaman krisis ekologis.
Buku Ekoteologi (2025) yang baru-baru ini diterbitkan oleh Kemenag menegaskan bahwa merawat alam adalah bagian dari ibadah dan amanah agama-agama.
Kebijakan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi telah menjadi panduan operasional Kemenag, mulai dari rumah ibadah hijau, integrasi pendidikan ekologi berbasis iman, hingga gerakan konservasi lintas agama.
Dengan demikian, ekoteologi bukan hanya sekedar slogan, tetapi telah menjadi strategi kebijakan negara.
Sulut adalah provinsi multireligius yang dikenal sebagai “laboratorium kerukunan”. Warga gereja, masjid, vihara, klenteng, dan pura hidup berdampingan dalam ruang sosial yang saling menghormati.
Ekoteologi memberikan platform baru bagi kerukunan ini di mana kerja sama lintas iman dimungkinkan untuk menjaga lingkungan.
Buku Ekoteologi menegaskan bahwa semua agama punya ajaran ekologis yang kuat, dari Islam tentang khalifah fil ardh, Kristen tentang mandat memelihara taman Eden, hingga Hindu, Buddha, dan Khonghucu yang menekankan harmoni alam. Sulut adalah tempat terbaik untuk menerjemahkan ajaran tersebut menjadi aksi kolektif.
Akhir-akhir ini kondisi ekologis Sulut makin rentan. Kita menghadapi banjir tahunan, abrasi pantai, sampah plastik yang menumpuk di pesisir, serta kerusakan sungai akibat sedimentasi.
Banyak warga Manado yang was-was, bahkan mengungsi tiap kali hujan besar.
Foto-foto banjir muncul setiap musim hujan, seolah menjadi ritus yang tak diinginkan. Bila krisis ini terus dibiarkan, biaya sosial dan ekonominya akan semakin besar.
Sulut memiliki potensi besar untuk menjadi wilayah percontohan green region di Indonesia Timur. Kita punya hutan-hutan adat Minahasa, kawasan pesisir yang cocok untuk restorasi mangrove, serta lembaga keagamaan yang aktif dalam aktivitas sosial.
Dengan ekoteologi, semua potensi ini bisa disatukan dalam program konkret. Kebijakan ekoteologi menekankan tiga pilar: iman, ilmu, dan amal. Bila diterapkan di Sulut, dampaknya akan sangat nyata.
Rumah ibadah menjadi pusat edukasi lingkungan. Gereja, masjid, dan rumah ibadah lain bisa menjadi role model “rumah ibadah hijau” dengan mengurangi plastik, menanam pohon, dan mengelola sampah.
Kemenag menyebut rumah ibadah sebagai titik strategis untuk konservasi komunitas. Bahkan madrasah, sekolah Kristen, dan sekolah Katolik bisa berkolaborasi membangun literasi ekologis. Buku ekoteologi memasukkan pendidikan ekologi berbasis iman sebagai prioritas kebijakan nasional.
KUA Hijau di kecamatan-kecamatan bisa memulai layanan ramah lingkungan. Mulai dari kampanye pernikahan minim sampah hingga layanan administrasi tanpa kertas.
Gerakan lintas agama untuk penanaman mangrove dan pemulihan DAS. Pesisir Malalayang, Bunaken, dan Tongkaina adalah titik-titik strategis yang bisa pula menjadi simbol kerja sama lintas iman.
Namun demikian, kita perlu memikirkan secara serius beberapa hal yang dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan program ekoteologi. Pertama, kebiasaan kita yang sudah sangat mengakar dalam penggunaan plastik sekali pakai.
Saat kita berkunjung, misalnya, ke pasar-pasar rakyat, dan area-area kuliner, kita masih menyaksikan sampah plastik di mana-mana. Padahal polusi plastik adalah salah satu krisis global paling serius yang perlu dikurangi dari hulu ke hilir.
Disamping itu, ekoteologi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, sekolah, dan organisasi adat.
Sulut memiliki banyak aktor, namun belum ada forum lintas agama khusus untuk isu ekologi. Karena minimnya koordinasi para pihak yang berpotensi menjadi agen perubahan, dana operasional untuk program hijau seperti ini semakin sulit terwujud.
Pendanaan yang kuat melalui kerjasama mutlak diperlukan untuk kebijakan ekoteologi. Tetapi tanpa kolaborasi sistematis, efektivitas finansial akan terhambat.
Misalnya penanaman pohon, pelatihan pengelolaan sampah atau riset lingkungan daerah niscaya membutuhkan dana, bukan hanya besar tapi juga berkelanjutan. Tanpa skema pendanaan kreatif dan kuat, program seperti ini akan mudah berhenti di wacana.
Terakhir, pendidikan lingkungan belum menjadi prioritas di lembaga-lembaga pendidikan. Sebagian besar sekolah atau madrasah masih melihat isu lingkungan sebagai acara musiman, bukan kurikulum rutin yang dihidupi secara nyata oleh warga sekolah atau madrasah.
Agar kita terhindar dari ancaman bencana di masa-masa mendatang, warga Sulut perlu memanfaatkan posisi strategis yang dimiliki daerah ini. Kita kaya dalam keberagaman agama, dan kuat dalam tradisi kerukunan.
Di saat yang bersamaan, sebagaimana banyak daerah di Indonesia, kita juga sedang menghadapi ancaman ekologis yang nyata.
Dalam konteks ini, program ekoteologi Kemenag memberikan kerangka program yang siap pakai untuk menyatukan semua kekuatan itu menjadi gerakan sosial baru.
Dengan menjadikan rumah ibadah sebagai pusat edukasi, sekolah sebagai laboratorium ekologis, pemerintah daerah sebagai regulator, dan masyarakat adat sebagai penjaga kearifan lokal,
Sulut bisa menjadi provinsi pertama yang benar-benar mempraktikkan ekoteologi secara sistematis. Kita sudah terlalu lama menjadikan banjir dan sampah sebagai “takdir”.
Saatnya melihatnya sebagai tugas moral dan iman. Seperti ditegaskan dalam buku Ekoteologi Kemenag, merawat bumi adalah ibadah dan ibadah ini adalah yang paling relevan dengan masa depan anak cucu kita.
Selamat Natal, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
