Isi Artikel
Ringkasan Berita:
- Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko menganggap penolakan bantuan luar negeri dalam situasi banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar menunjukkan pengelolaan bencana yang “kacau dan tidak teratur”
- Diwarnai perbedaan kebijakan, pernyataan pejabat yang tidak konsisten, serta kurangnya arahan yang jelas di lapangan.
- Danang menyoroti bahwa pemerintah seharusnya mengambil pelajaran dari keberhasilan penanganan tsunami Aceh, dengan melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan pengalaman yang ada.
– Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII), menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak tepat ketika negara menolak bantuan luar negeri bagi para korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Bahkan dia menggunakan istilah ‘kacau balau’.
Terlebih jika ditarik hubungan antaranya dengan tindakan korban bencana banjir di Aceh yang mengibarkan bendera putih, alasan yang beredar menyebutkan bahwa mereka menyerah menghadapi bencana tersebut.
Dengan kata lain, Danang menyatakan bahwa bantuan dari segala sumber seharusnya diterima dalam situasi kritis pasca-bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi tersebut.
“Jelas terlihat bahwa manajemen bencananya sangat kacau, banyak kontradiksi dan kekacauan, padahal sebenarnya kita memiliki banyak pengalaman,” katanya dalam acara Bola Liar dengan tema Polemik Bantuan Asing Bencana Sumatera, Prabowo: Indonesia Mampu, yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, seperti dikutip pada Sabtu (20/12/2025).
Menurut Danang, dalam pengelolaan bencana, pemerintah Indonesia memiliki pengalaman yang cukup, salah satunya terlihat dari penanganan bencana tsunami Aceh.
Danang menekankan bahwa dari pengalaman tersebut terdapat banyak pelajaran yang dapat diterapkan dalam menghadapi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Kami memiliki pengalaman terbaik, karena saat tsunami Aceh kami dianggap berhasil, begitu banyak orang yang terlibat di Aceh, seharusnya mereka dilibatkan. Kami tidak tahu siapa yang mengkoordinasi penanganan bencana ini,” lanjutnya.
Di sisi lain, lanjut Danang, pemerintah Indonesia justru menunjukkan sifat kepekaannya dalam menghadapi pasca-bencana, salah satunya marah ketika mendapat kritikan.
Dan juga termasuk pernyataan menteri dalam Kabinet Merah Putih yang menurut Danang berbeda-beda.
Ia menilai kurangnya pengawasan yang tepat di lapangan menyebabkan penanganan bencana menjadi tidak efisien.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tampak berkeinginan untuk mengarahkan langsung penanganan pasca-bencana, tetapi pelaksanaannya di lapangan tidak berjalan dengan baik.
Situasi ini dianggap sebagai masalah yang sangat penting, terutama ketika pemerintah tampak ingin mengambil alih seluruh pengelolaan bencana secara mandiri, tetapi bersikap peka terhadap partisipasi masyarakat.
Hal tersebut terlihat dari berbagai kritik yang muncul ketika influencer Ferry Irwandi ikut serta dalam bantuan kepada para korban banjir.
Ia juga menganggap pemerintah seakan tidak memperhatikan partisipasi masyarakat, padahal dengan luasnya bencana yang terjadi, negara tidak mungkin bekerja sendirian.
Ketika ditanya mengenai masih banyaknya korban yang belum mendapatkan bantuan dan kemungkinan adanya bantuan dari luar, ia menegaskan bahwa masalah utamanya bukanlah asal bantuan, melainkan siapa yang paling cepat menjangkau dan mendistribusikannya.
Menurutnya, bantuan yang datang dari luar maupun dalam negeri tidak menjadi kendala selama bisa segera sampai kepada para korban.
“Pada dasarnya Danang menekankan bahwa pada masa darurat ini (pasca-bencana banjir dan tanah longsor), yang paling penting adalah secepat mungkin dalam membantu atau mendistribusikan bantuan kepada para korban. Karena masa kritis terjadi saat pasca-bencana banjir dan tanah longsor,” tambahnya.
Warga Aceh Mengibarkan Bendera Putih
Pengibaran bendera putih sebagai tanda menyerah menghadapi bencana kini semakin sering terjadi di berbagai daerah di Aceh dalam beberapa hari terakhir.
Peristiwa ini mendapat perhatian masyarakat dan memicu berbagai dugaan mengenai makna serta maksud di balik tindakan yang sangat besar ini.
Pada hari Minggu (14/12/2025), bendera putih berkibar di beberapa wilayah di sepanjang jalan lintas nasional Banda Aceh-Medan, menurut laporanSerambinews.com.
Bendera putih dikibarkan oleh penduduk di beberapa lokasi, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
Beberapa warga yang diwawancarai menyebutkan bahwa bendera putih dipasang karena masyarakat yang terkena dampak banjir bandang sudah menyerah dan tidak mampu lagi menghadapinya.
“Kami sekarang menyerah dan tidak mampu lagi serta membutuhkan bantuan,” kata seorang warga, Bakhtiar, saat diwawancarai di Perlak, Aceh Timur.
Merespons hal tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tujuan dari pengibaran bendera putih itu.
Ia mengatakan belum pernah menerima data maupun laporan mengenai tindakan tersebut.
“Saya tidak mengerti maksud mereka, apa yang dimaksudkan? Yang itu di luar kemampuan kita,” ujar Mualem, saat diwawancarai setelah menerima bantuan kemanusiaan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12/2025).
Mualem menekankan bahwa ia tidak mengetahui pihak mana yang memulai tindakan tersebut.
Ia juga menganggap pengibaran bendera putih tersebut bukan termasuk dalam kebijakan atau petunjuk pemerintah.
“Siapa yang memberi perintah itu, apa maksudnya?” katanya.
Selanjutnya, Mualem menekankan bahwa posisi Aceh saat ini pasti berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita sudah jelas, bukan Aceh dalam NKRI,” tegasnya.
Bantuan Asing Ditolak
Sampai saat ini pemerintah pusat masih menolak bantuan luar negeri bagi para korban bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra yang terjadi pada akhir November 2025.
Beberapa hari yang lalu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima banyak panggilan dari kepala negara lain yang menawarkan bantuan dalam penanggulangan bencana di Sumatra. Namun, Prabowo menolak tawaran tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mampu menangani masalah itu sendiri.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Banyak kepala negara lain menghubungi saya dan ingin memberikan bantuan, saya menjawab, ‘Terima kasih atas perhatian Anda, kami mampu. Indonesia mampu menangani ini,’ ” kata Prabowo.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah mampu menangani sendiri bencana yang terjadi di Sumatra ketika merespons permintaan pengangkatan status darurat bencana nasional.
Menurutnya, pemerintah masih mampu mengatasi kondisi yang terjadi setelah banjir bandang dan longsoran tanah di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Perbarui Data Korban Banjir dan Longsor Tanah
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tercatat pada hari Sabtu (20/12/2025), pukul 12.33 WIB siang:
- Meninggal Dunia: 1.071 jiwa
- Kabupaten atau Kota yang Terkena Dampak: 52
- Korban luka-luka: 7.000 orang
- Korban hilang: 185 orang
Beberapa artikel ini telah diterbitkan di SerambiNews.com dengan judul Warga Aceh Ramai Kibarkan Bendera Putih, Mualem: Apa Maksud Mereka?
(/Garudea Prabawati/ Febri Prasetyo) (SerambiNews.com/Rianza Alfandi)
