PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para kepala daerah Papua, tokoh masyarakat Papua, serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025. Dalam pertemuan selama dua jam tersebut, Prabowo berbicara dengan enam gubernur dan 42 bupati mengenai berbagai isu pembangunan di Papua.
Salah satu petunjuknya, Prabowo mengajak agar Papua ditanami kelapa sawit untuk menghasilkan bahan bakar minyak alternatif sebagai pengganti BBM yang berasal dari hidrokarbon. “Kami berharap nantinya di wilayah Papua juga harus ditanam kelapa sawit agar dapat menghasilkan BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo.
Swasembada Energi Jadi Dalih
Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian energi agar mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Jika Indonesia mengembangkan bahan bakar alternatif, menurutnya negara dapat menghemat pengeluaran untuk impor BBM hingga Rp 250 triliun per tahun.
Sehingga selain kelapa sawit, ia juga mendorong pengembangan energi terbarukan lainnya dengan menggunakan bahan baku lokal. Contohnya, limbah singkong dan tebu didorong untuk dijadikan etanol.
“Setiap tahun kita menghabiskan ratusan triliun rupiah untuk impor bahan bakar minyak. Jika kita mampu menanam kelapa sawit, singkong, tebu, serta memanfaatkan energi matahari dan air, bayangkan berapa triliun rupiah yang bisa kita hemat setiap tahun,” ujar Prabowo, dilansir dariAntara.
Ketua Umum Partai Gerindra menyampaikan, jika penghematan mencapai Rp 500 triliun, maka setiap kabupaten berpeluang mendapatkan dana sebesar Rp 1 triliun dari efisiensi yang dilakukan.
Tujuan Pencapaian Lima Tahun Berikutnya
Prabowo menekankan bahwa rencana besar ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam menghasilkan sumber energi. Oleh karena itu, ia menetapkan program tersebut berlangsung dalam lima tahun sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan dan energi nasional.
“Semua ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian di setiap daerah. Jika terdapat energi matahari dan energi air, tidak perlu mengirimkan bahan bakar minyak yang mahal dari daerah-daerah,” katanya.
Ketua Umum Partai Gerindra menyampaikan bahwa pemerintah mulai mengambil tindakan nyata dengan menargetkan untuk tidak lagi melakukan impor solar pada tahun 2026. Pada kesempatan tersebut, ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk melanjutkan petunjuknya. Selain itu, Indonesia juga akan berhenti mengimpor bensin dalam empat tahun ke depan.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam tulisan ini
Tinggalkan Balasan