https://mediahariini.com, JAKARTA – Selamat pagi para pembaca setia https://mediahariini.com hari ini kami sajikanberita terpopulerSejak Jumat (12/12), proses pengangkatan R1 hingga R5 telah selesai, jumlah PPPK paruh waktu kini melebihi PNS, bahkan ada usulan tambahan dari Pemda? Simak selengkapnya!
1. Selesainya Pemilihan R1 sampai R5, Semuanya PPPK Paruh Waktu, Kapan Gajinya?
Pengangkatan R1, R2, R3, R4, dan R5 di provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah selesai. Hal ini terjadi setelah pemerintah provinsi Jateng melantik sebanyak 13.111 orang.honorerR1 sampai R5 menjadi PPPK paruh waktu pada hari Kamis, 11 Desember 2025.
Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah (FGLPG Dikmen) Jateng Nadzif Eko Nugroho merasa lega setelah pemerintah provinsi memutuskan untuk menunjuk seluruh R1, R2, R3, R4, dan R5 yang tidak mendapatkan formasi PPPK tetap menjadi PPPK paruh waktu.
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah, menurut Nadzif Eko, telah mencegah honorer atau non-ASN dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Selengkapnya, di Bawah:
Selesai Pemilihan R1 sampai R5, Semuanya PPPK Paruh Waktu, Kapan Gajinya?
2. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Paruh Waktu Telah Melebihi PNS, Ini Datanya
Di lingkungan Pemprov Jawa Tengah (Jateng), jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sertaPPPKJabatan Paruh Waktu telah melebihi PNS.
Fakta tersebut terjadi setelah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyerahkan SK pengangkatan kepada 13.111 PPPK Paruh Waktu di Stadion Jatidiri, Semarang pada hari Kamis, 11 Desember 2025.
Sebelum kebijakan PPPK Paruh Waktu 2025, komposisi Aparatur Sipil Negara di Pemprov Jateng lebih besar.PNSdibandingkan dengan PPPK. Jumlah PPPK sebanyak 20.089. Jumlah PNS sebanyak 29.849.
Baca Selengkapnya di Bawah:
3. Shulhi Mengatakan Meski Tidak Diangkat PPPK, Hasil Akhir Sama, Apa Artinya?
Sebanyak 12 ribu gurusekolah madrasah negeri maupun swasta yang berada di bawah pengawasan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah memperoleh sertifikat.
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Shulhi menyatakan, pihaknya menetapkan target seluruh guru madrasah telah memperoleh sertifikasi pada tahun 2026. “Guru-guru madrasah tidak akan lagi merasa diabaikan terkait peningkatan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan sertifikasi bagi semua guru madrasah, baik negeri maupun swasta pada tahun 2026 mendatang,” ujar Shulhi di Lombok Timur, Kamis (10/12).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Shulhi Mengatakan Meski Tidak Ditetapkan sebagai PPPK, Hasil Akhir Sama, Apa Artinya?
4. Dibuka 90 Menit, Terdapat Pemda yang Dapat Mengusulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu pada 11 Desember
Ternyata masih ada pemerintah daerah (pemda) yang baru mengajukan pengangkatan honorer sebagai PPPK Paruh Waktu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada hari Jumat 11 Desember 2025.
Pemda yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Bupati Pasaman Barat Yulianto menyatakan bahwa pengajuan terbaru ini dilakukan setelah usulan sebelumnya tidak diverifikasi dalam aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIPAN)ASN) akibat kelengkapan dokumen administrasi yang tidak memadai.
Baca Selengkapnya di Bawah:
5. Gus Yahya Gagal Menyelenggarakan Pleno Alternatif, Ini Penjelasannya
Kubu KH Yahya Cholil Staquf tidak berhasil menyelenggarakan rapat pleno di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (11/12).
Berdasarkan undangan rapat yang dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB, namun hanya beberapa orang yang terlihat hadir di lokasi.
Terlihat, terpasang baliho dengan tulisan ‘Rapat Pleno PBNU’ di Aula Lantai 8. Akhirnya, panitia melepas baliho tersebut dan menggantinya dengan tulisan ‘Rapat Koordinasi’.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Tinggalkan Balasan