Ringkasan Berita:
- Partai-partai koalisi pemerintah antara lain; Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem, menggulirkan Pilkada lewat DPRD
- Ada kesan elite politik takut terhadap rakyat, sehingga menggulirkan wacana pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Masyarakat kini kerap “menghukum” seorang politikus atau partai tertentu dengan membuat gerakan tidak memilih mereka ketika momen pemilu.
– Sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat.
Partai-partai yang mewacakan itu antara lain; Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem.
Secara tegas, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan, partainya mendukung kepala daerah dipilih DPRD karena biaya kampanye untuk menjadi seorang kepala daerah lewat pilkada langsung sangat mahal.
Menurut dia, tingginya ongkos kampanye kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang berkompeten untuk menjadi kepala daerah.
Sugiono berpandangan bahwa ke depannya orang-orang yang memiliki kemampuan harus bisa maju sebagai calon kepala daerah tanpa terhalang biaya.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” imbuh dia.
Demokrat Dilematis
Di sisi lain, Pengamat Politik Arifki Chaniago menyoroti Partai Demokrat yang kini berada dalam posisi politik menyerupai simalakama dalam menyikapi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Di satu sisi, Demokrat tak ingin terlalu jauh berseberangan dengan partai-partai koalisi pemerintah yang tengah mengonsolidasikan kekuasaan.
Namun di sisi lain, partai ini juga memiliki kepentingan elektoral untuk tetap menjaga kedekatan dengan aspirasi rakyat.
Arifki menilai Demokrat bukan sekadar soal teknis mekanisme pilkada, melainkan menyangkut arah besar dan konsistensi iman politik partai ke depan.
Partai berlambang mercy itu kini berada di persimpangan antara menjaga kenyamanan elite koalisi atau mempertahankan positioning sebagai partai yang masih menjual narasi demokrasi elektoral dan kedekatan dengan pemilih.
“Demokrat tidak bisa sepenuhnya melawan arus koalisi pemerintah, tapi juga tidak mungkin mengabaikan suara publik. Terlalu condong ke elite berisiko menjauhkan mereka dari basis pemilih,” kata Arifki dalam pesan yang diterima, Selasa (30/12/2025).
Situasi ini menjadi semakin sensitif karena Demokrat memiliki figur utama, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang secara politik nyaris “wajib hukumnya” diproyeksikan sebagai calon wakil presiden atau bahkan calon presiden pada Pilpres 2029.
Dalam kalkulasi tersebut, berhadapan secara frontal dengan rakyat—terutama melalui sikap yang dianggap mengurangi partisipasi publik—dinilai sebagai langkah berisiko tinggi.
“AHY tidak bisa dibangun sebagai figur nasional dengan melawan aspirasi publik. Modal utamanya adalah penerimaan rakyat, bukan semata restu elite,” kata dia.
Takut Rakyat
Sementara itu, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan ada kesan elite politik takut terhadap rakyat, sehingga menggulirkan wacana pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Adi menduga penyebabnya adalah masyarakat kini kerap “menghukum” seorang politikus atau partai tertentu dengan membuat gerakan tidak memilih mereka ketika momen pemilu.
“Ada kesan elite mulai takut ke rakyat. Rakyat yang semakin kritis dan susah dikendalikan oleh elite. Rakyat punya cara menghukum elite dengan cara tak memilih mereka di pilkada karena kinerjanya buruk. Ini yang sepertinya ditakuti, makanya lewat DPRD saja,” ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (29/12/2025).
Adi menekankan rakyat 100 persen dirugikan dengan sistem pilkada lewat DPRD. Sebab, dengan sistem tersebut, maka rakyat tak lagi punya hak istimewa untuk memilih pemimpin di daerahnya masing-masing.
“Padahal jantung demokrasi adalah memilih pemimpin langsung, bukan diwakilkan pada DPRD,” kata Adi. “Di tengah kinerja DPRD yang kerap disorot, justru ini akan jadi sesuatu yang paradoks karena menggunting hak rakyat,” ujar dia.
Adi menekankan bahwa ongkos politik yang mahal tidak bisa dijadikan alasan untuk mengubah sistem pilkada.
Sebab, jika memang itu alasannya, maka yang harus diperbaiki adalah sistem kompetisinya, yang mana calon kepala daerah saling memberikan uang kepada masyarakat.
“Politik uang, ongkos politik mahal, jawabannya bukan kepala daerah dipilih DPRD, tapi perbaiki sistem kompetisinya yang semuanya bermuara di partai politik. Mayoritas calon kepala daerah dari partai,” kata Adi.
Mengamputasi Suara Rakyat
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengamputasi hak rakyat untuk memilih kepala daerah.
Menurut Agung, pilkada lewat DPRD juga tidak menjawab permasalahan yang timbul akibat pilkada langsung, yakni praktik politik uang atau money politics yang justru berasal dari partai politik dan calon kepala daerah.
“Justru merugikan rakyat. Problemnya kan di hilir, soal money politics salah satunya. Kok di hulu, hak asasi rakyat untuk memilih yang diamputasi?” ujar Agung kepada Kompas.com, Senin (29/12/2025).
Agung berpandangan, penegakan hukum pemilu dan pengawasan pilkada seharusnya diperkuat, bukan malah mengubah mekanisme pilkada menjadi dipilih DPRD.
Sebab, dia meyakini, kalaupun pilkada dipilih DPRD, maka uang-uang yang awalnya menyasar rakyat malah berpindah ke anggota dewan pemegang suara.
“Saya kira wacana memilih DPRD ini kontraproduktif. Seperti di masa lalu. Praktik kartel dan oligarki politik mengemuka lagi, bahkan menguat,” kata Agung.
“Karena sekarang pun, sentralisasi kekuasaan politik terjadi, peran ketum dan pengurus inti dominan,” ujar dia. (Kompas.com/tribunnews/adhyasta/ardito/reza)
