Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh sejak November 2025 meninggalkan kerusakan luas, mulai dari rumah warga, bangunan publik, hingga jembatan.
Tragedi ini juga menelan korban jiwa dalam jumlah besar dan memaksa ribuan warga mengungsi.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis BNPB per Senin (29/12/2025) pukuk 06.00 WIB, jumlah korban meninggal dalam peristiwa banjir Sumatera kembali bertambah menjadi 1.140 jiwa.
Dari jumlah itu, Aceh mencatat korban meninggal terbanyak yakni 513 jiwa, dibandingkan Sumatera Utara 365 jiwa dan Sumatera Barat 262 jiwa.
Kerusakan infrastruktur juga tercatat terjadi di sekitar 18 kabupaten dan kota di Aceh. Dampaknya merambah sektor pendidikan dan keagamaan, dengan sedikitnya 211 pesantren dilaporkan mengalami kerusakan parah.
Aceh bukan pertama kali menghadapi bencana berskala besar. Pada 2004, provinsi ini pernah diguncang tsunami dahsyat yang menewaskan ratusan ribu orang.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat korban jiwa saat itu mencapai sekitar 200.000 orang, dengan dampak yang dirasakan hingga ke berbagai negara.
Rentetan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Aceh menghadapi ancaman bencana alam sekaligus bencana ekologis.
Lantas, langkah apa yang perlu disiapkan agar risiko serupa dapat diminimalkan di masa depan?
Pembaruan tata ruang dan sistem peringatan dini
Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Adrin Tohari, menekankan pentingnya pembaruan tata ruang wilayah, terutama di kawasan yang pernah terdampak tsunami dan banjir.
“Yang paling penting untuk daerah yang sudah pernah mengalami bencana adalah memperbarui tata ruang kota, kabupaten, maupun provinsi, serta menegakkan aturan tata ruang tersebut secara tegas,” katanya, saat dimintai pandangan , Jumat (26/12/2025).
Selain itu, ia menilai penghentian deforestasi dan pelarangan pembangunan permukiman di kawasan rawan bencana, seperti bantaran sungai dan wilayah pesisir, harus menjadi prioritas.
Edukasi kebencanaan dan sistem peringatan dini yang efektif juga dinilai krusial agar masyarakat mampu melakukan evakuasi secara mandiri ketika potensi bencana muncul.
“Masyarakat dan pemerintah kita juga cenderung mudah lupa pada kejadian masa lalu. Karena itu, edukasi bencana dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara berkelanjutan agar pengetahuan tersebut dapat diwariskan ke generasi berikutnya,” ujar Adrin.
Ia menambahkan, standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana, termasuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, perlu dijalankan secara konsisten dengan belajar dari pengalaman bencana sebelumnya.
Pentingnya mengembalikan alam
Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Reni Sulistyowati, menjelaskan bahwa banjir besar pada 2025 dipicu oleh kombinasi faktor cuaca ekstrem dan kerusakan lingkungan.
“Curah hujan ekstrem yang berlangsung selama beberapa hari membuat tanah jenuh dan tidak lagi mampu menyerap air. Kondisi ini diperparah oleh faktor lingkungan,” jelas Reni saat dihubungi , Senin (29/12/2025).
Untuk mengurangi risiko bencana ke depan, Reni menekankan pentingnya upaya pemulihan lingkungan, seperti penanaman kembali pohon dan pengelolaan lahan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
“Menanam pohon kembali untuk memperluas area resapan air, mengelola pertanian yang adaptif terhadap iklim, serta mengurangi pengambilan air tanah dari sumur bor agar tidak terjadi penurunan muka air tanah,” ujarnya.
Menurut Reni, adaptasi iklim juga dapat dilakukan melalui pengembangan ekowisata yang ramah lingkungan.
“Selain melindungi kawasan resapan air, ekowisata juga berpotensi menambah pendapatan daerah melalui APBD,” jelasnya.
