Tag: perbedaan ideologi pancasila dengan liberalisme di bidang politik
-
Prabowo Lantik 6 Direktur BUMN Lulusan TNI Tahun Ini
Penunjukan Purnawirawan TNI sebagai Direktur Utama BUMN Selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah mengangkat enam orang yang memiliki latar belakang militer menjadi Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengangkatan ini dimulai sejak Februari 2025 dan mencakup berbagai perusahaan BUMN dengan peran penting dalam perekonomian nasional. Berikut adalah rinciannya: 1. Dirut…
-
Peringatan HAM di UII: Akademisi Kritik Penyelesaian Kasus Pelanggaran Berat
PORTAL JOGJA– Perayaan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Dunia di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya (FISB) Universitas Islam Indonesia (UII), Jumat (12/12/2025), menjadi kesempatan untuk mengkritik secara tajam terhadap stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pada Orasi Kebudayaan yang diselenggarakan FISB UII bekerja sama dengan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) UII, sejarawan Prof.…
-
Kemenag Kepri Seleksi 33 Calon PPIH untuk Kloter dan Arab Saudi
KEPRI POST– Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Seleksi Tahap II Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Arab Saudi pada hari Kamis, 11 Desember 2025. Kegiatan ini diadakan di Aula Kantor Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau dan dihadiri oleh peserta dari berbagai kabupaten/kota di Kepri. Proses seleksi ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama…
-
Kiai NU Jawa Minta Miftachul, Yahya, dan Gus Ipul Mundur
KORAN-PIKIRAN RAKYAT –Perselisihan yang berlarut-larut di dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memicu pernyataan dari para kiai di Pulau Jawa. Pada pertemuan yang diadakan di Hotel Preanger, Kota Bandung, Jumat 12 Desember 2025, Forum Kiai NU Jawa mengeluarkan pernyataan sikap yang tegas. Mereka menganggap, perselisihan antara kubu KH Miftakhul Akhyar (Rais Aam) dan KH Yahya…
-
98 Pemda Belum Ajukan Pencairan THR dan Gaji 13, Daerahmu Termasuk?
PORTAL SULUT– Ternyata terdapat 98 pemerintah daerah (Pemda) yang tidak mengajukan pencairan tambahan tunjangan berupa THR dan gaji ke-13 bagi guru.
-
Viral! Pengiriman Paket PL Kayong Utara Diduga Bagi-bagi Miliaran Rupiah
WARTA PONTIANAK – Isu dugaan praktik pengaturan pembagian paket proyek pemerintah di lingkungan Kabupaten Kayong Utara kembali mendapat perhatian masyarakat. Isu ini muncul setelah unggahan yang menyebar di Facebook milik Muhammad Heriansyah Ardila mengkritik pelaksanaan paket pekerjaan dengan jenis Penunjukan Langsung (PL), khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara. Di unggahan yang kini menjadi perbincangan,…
-
6 Jenderal TNI Diubah Usai Mutasi, Termasuk yang Bertugas di Kaltim dan Kaltara
Ringkasan Berita: Perubahan terkini dalam TNI tahun 2025 mengganti enam perwira tinggi Angkatan Darat, termasuk Komandan Kodam VI/Mulawarman yang bertanggung jawab atas Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pangdam VI/Mulawarman sebelumnya diisi oleh Mayjen TNI Rudy Rachmat, kini digantikan oleh Mayjen TNI Krido Pramono, lulusan Akmil 1997 dan mantan Asintel Panglima TNI. KSAD Jenderal TNI Maruli…
-
Kemenkop Ingin Kuatkan Perlindungan Anggota Melalui RUU Koperasi
OKE FLORES.COM – Pemantapan ekosistem institusi koperasi sangat penting dalam usaha meningkatkan perlindungan bagi anggota koperasi. Mekanisme perlindungan ini akan menjadi inti pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang segera disusun oleh pemerintah dan DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dalam Diskusi Kelompok Fokus mengenai Penyusunan Sistem Perlindungan dan Pengaduan Anggota Koperasi, di…
-
Prabowo ancam copot pejabat yang tidak becus kerja
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam akan mencopot para pejabat yang tidak mampu bekerja dan menyelewengkan kekayaan negara demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Prabowo awalnya bercerita bahwa Indonesia diakui sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedelapan di dunia. Bahkan, ia yakin Indonesia bisa menempati peringkat kelima atau keempat dalam kurun waktu 15-20 tahun. Namun Prabowo mengatakan ada kendala…
-
Perkapol Kapolri Sigit tentang jabatan ganda di 17 kementerian jadi perdebatan
PIKIRAN RAKYAT –Ahli Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menganggap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapol) Nomor 10 Tahun 2025 berpotensi tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan ganda bagi anggota Polri aktif di luar institusi. Peraturan yang ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan 17 kementerian dan lembaga yang dapat…