JURNAL GAYA— Pada tanggal 13 Desember, rakyat Indonesia memperingati Hari Nusantara, sebuah peristiwa penting yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan yang merdeka berkat Deklarasi Djuanda tahun 1957.
Perayaan Hari Nusantara ini menunjukkan bahwa laut di Indonesia bukanlah pemisah, tetapi justru penghubung daratan.
Namun, pada tahun 2025 ini, suara perayaan Hari Nusantara terdengar sedih, diiringi oleh peristiwa kemanusiaan yang mendalam: bencana banjir deras dan longsor yang menimpa tiga provinsi di Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bencana hidrometeorologi besar yang terjadi sejak akhir November 2025 telah menewaskan hampir 1.000 orang dan menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah, mulai dari jalan raya, jembatan, hingga sistem listrik dan komunikasi.
Makna Persatuan di Tengah Bencana
Tanggal Nusantara, yang menekankan konsep Wawasan Nusantara—kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan—kini memiliki makna yang sangat mendesak.
Di tengah isolasi yang melanda daerah yang terkena dampak, semangat persatuan dan kesatuan wilayah ini diuji serta bangkit kembali melalui tindakan nyata.
Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari pemulihan cepat jaringan telekomunikasi oleh Kementerian Kominfo melalui penggunaan Satelit SATRIA-1, hingga pengiriman logistik dan tenaga bantuan oleh TNI, Polri, serta BNPB, merupakan wujud nyata dari Wawasan Nusantara.
Laut dan daratan digunakan sebagai jalur penting untuk mendistribusikan bantuan, serta memperbaiki koneksi yang terputus.
Ini menunjukkan bahwa janji persatuan tidak hanya berlaku dalam peta politik, tetapi juga di tempat bencana.
Dosa Lingkungan dan Kecerdasan Tradisional Nusantara
Namun, insiden ini juga menjadi pengingat yang menyakitkan mengenai aspek lingkungan dalam konsep Nusantara.
Beberapa pakar dan organisasi masyarakat sipil berpendapat bahwa kerusakan besar yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh Badai Senyar, tetapi juga gabungan cuaca ekstrem dengan ketidakstabilan lingkungan akibat kerusakan hutan di daerah hulu.
Pembukaan lahan besar-besaran untuk kegiatan seperti pertambangan, perkebunan, dan pembangunan PLTA—seperti yang ditegaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Tapanuli Selatan—telah merusak Daerah Aliran Sungai (DAS) yang penting.
Di sinilah makna Hari Nusantara perlu diperluas: bukan hanya tentang kedaulatan di atas air, tetapi juga kedaulatan terhadap keberlanjutan ekosistem darat dan laut. Konsep Nusantara yang sempurna seharusnya mencerminkan keseimbangan antara manusia dan alam.
Indonesia memiliki berbagai kearifan lokal Nusantara yang telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko bencana, misalnya rumah panggung yang sesuai dengan kondisi gempa dan banjir di beberapa komunitas, atau tradisi lisan Smong di Simeulue yang berhasil menyelamatkan ratusan ribu nyawa dari tsunami.
Dalam konteks pemulihan Sumatera, pemerintah dan masyarakat perlu meninjau kembali “sejarah bencana” yang telah membentuk ingatan bersama.
Pengaturan kembali tata ruang berdasarkan risiko, larangan pemanfaatan di hulu DAS, serta penggabungan kearifan lokal dalam sistem peringatan dini harus menjadi prioritas utama pasca-bencana.
Menuju Ketahanan Nusantara
Di akhir tahun yang suram ini, Hari Nusantara seharusnya menjadi kesempatan untuk berubah dari sekadar perayaan menjadi penguatan ketahanan nasional yang didasarkan pada pengelolaan bencana.
Mengingat luasnya wilayah yang terkena dampak bencana Sumatera, yang setara dengan Pulau Jawa, maka tantangan yang dihadapi merupakan tantangan Nusantara secara keseluruhan.
Perayaan Hari Nusantara 2025 perlu menjadi pernyataan kembali komitmen bangsa untuk tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga kedaulatan lingkungan dan kemanusiaan.
Merekonstruksi Sumatera berarti membangun dengan prinsip perlindungan lingkungan yang hati-hati dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai fondasi utama Wawasan Nusantara.
Hal ini memastikan bahwa persatuan yang telah diperjuangkan di laut tetap kuat di daratan yang rentan.
Tinggalkan Balasan