, BANGKA –Ratusan hektar tambak udang yang terletak di wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi besar dalam mendorong perekonomian masyarakat di bidang perikanan budidaya, meskipun menghadapi kebijakan penghematan anggaran nasional.
Namun, sebagian dari areal tambak masih belum sepenuhnya diatur sesuai peraturan. Meski begitu, keadaan ini tidak menghalangi langkah untuk membangkitkan perekonomian desa dengan cara kerja sama.
Peningkatan pengelolaan tambak udang serta keberadaan pabrik Crude Palm Oil (CPO) dapat menjadi dasar kuat dalam memajukan perekonomian masyarakat desa. Melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid menyebutkan bahwa di wilayahnya terdapat ratusan hingga ribuan hektar tambak udang yang menyebar di berbagai daerah.
“Di tengah efisiensi, saya rasa anggaran dapat kita kurangi. Ketika KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih mampu mengelola tambak udang yang ada di Kabupaten Bangka Selatan,” ujar Riza Herdavid, Bupati Bangka Selatan, kepada , Senin (22/12/2025).
Riza Herdavid menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh diartikan sebagai pembatasan ruang gerak pembangunan. Justru, pemerintah daerah perlu mampu mengatasi situasi ini dengan mengurangi beban anggaran, tetapi memperluas dampak ekonomi terhadap masyarakat.
Salah satu pendekatan yang dijalankan oleh Pemkab Bangka Selatan adalah melibatkan KDMP serta Kampung Nelayan Merah Putih dalam pengelolaan tambak udang yang sudah berjalan. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu memulai dari awal, tetapi justru memperkuat sistem yang telah ada.
Berdasarkan informasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangka Selatan, secara keseluruhan terdapat 44 perusahaan tambak udang yang telah beroperasi di wilayah tersebut.
Menurutnya, pergerakan telah mencapai sekitar 50 persen dan tinggal memperkuat kerja sama dengan para pengusaha tambak udang agar KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi motor utama perekonomian masyarakat.
Selain bidang perikanan, ia juga menyoroti potensi besar yang ada di sektor perkebunan kelapa sawit. Saat ini, di Kabupaten Bangka Selatan terdapat sekitar sembilan pabrik CPO.
Lima pabrik di antaranya akan segera dibangun di beberapa desa, sementara empat perusahaan lainnya telah beroperasi. Keberadaan industri ini dinilai perlu dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mengaktifkan dan memperkuat KDMP.
“Unit usahanya sudah tersedia. Tinggal bagaimana pergerakan kepala desa. Desa lain juga perlu memanfaatkan kehadiran perusahaan di wilayah masing-masing untuk mengaktifkan KDMP,” katanya.
Skema kerja sama yang lebih lanjut darinya mampu menghubungkan kepentingan para pengusaha, koperasi desa, dan masyarakat. Pengusaha tetap menjalankan usahanya, sementara koperasi desa terlibat dalam rantai produksi, baik sebagai mitra pengelola, penyedia tenaga kerja, hingga memperkuat penyebaran hasil produksi.
Ia menilai, model tersebut sesuai dengan visi Presiden dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan ekonomi kerakyatan.
Jika koperasi desa memainkan peran penting, maka manfaat ekonomi akan lebih merata dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah.
Namun, tantangan yang masih ada saat ini terletak pada gerakan dan inisiatif kepala desa dalam memanfaatkan kesempatan tersebut. Kepala desa tidak hanya bertindak sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi desa.
“Yang perlu diperhatikan adalah gerak kepala desa. Kehadiran perusahaan di setiap wilayah untuk mengaktifkan koperasi merah putih desa,” katanya.
Riza Herdavid memberikan kesempatan kepada para pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Bangka Selatan untuk turut serta berkontribusi dalam bentuk bantuan dana bagi koperasi desa.
Tindakan tersebut dianggap sebagai wujud tanggung jawab sosial yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika pola kerja sama ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Bangka Selatan memiliki peluang menjadi wilayah contoh dalam menerapkan program ekonomi rakyat yang berbasis desa.
“Jika diperlukan, subsidi modalnya berasal dari pengusaha yang memiliki investasi. Karena dampaknya tetap terasa pada kesejahteraan masyarakat sekitar,” tambah Riza Herdavid. (/Cepi Marlianto)
Tinggalkan Balasan