Akidi Tio adalah seorang pengusaha asal Aceh yang viral di media sosial beberapa waktu lalu karena diberitakan memberikan bantuan dana sebesar Rp 2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan. Pernyataan tersebut bermula dari pernyataan tertulis Humas Mabes Polri bahwa Polda Sumatera Selatan menerima bantuan dana penanggulangan Covid-19 dari keluarga Akidi Tio. Penyerahan bantuan senilai Rp 2 triliun secara simbolis diserahkan oleh Heriyati, anak bungsu Akidi Tio kepada Kapolda Sumatera Selatan, disaksikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, serta Komandan Resor Militer 044/Garuda Dempo Sumatera Selatan.
Meskipun awalnya terdengar mengagumkan, kasus ini kemudian menimbulkan kontroversi. Bantuan senilai Rp 2 triliun belakangan disebut hoaks karena tak kunjung terwujud. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sumatera Selatan mengaku membuat tim khusus untuk mengawal bantuan tersebut dan mendalami motif pendanaannya. Karena dana tersebut ternyata tidak masuk ke rekening Kepala Bidang Keuangan Polda Sumatera Selatan sebagai pihak penerima uang, maka proses pemberian sumbangan secara simbolis dianggap membuat onar dan Heriyanti dianggap melakukan penghinaan terhadap negara. Ia diancam melanggar Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan pidana sepuluh tahun penjara.
Dalam konteks agama Islam, Akidi Tio dikenal sebagai sosok yang dermawan. Menurut keterangan Prof Hardi Darmawan, dokter pribadi keluarga Akidi Tio, pengusaha tersebut dikenal rendah hati dan sering menyumbang tanpa mencari pengakuan. “Beliau banyak sekali menyumbang, tapi selalu hanya atas nama hamba Tuhan,” kata Prof Hardi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan seperti kesederhanaan dan kepedulian sosial sangat dijunjung tinggi oleh Akidi Tio.
Kontroversi yang terjadi juga memicu diskusi tentang bagaimana masyarakat dan pemerintah harus bersikap dalam menerima bantuan dari individu atau keluarga. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji Nugraha Simatupang, menekankan bahwa penerimaan hibah harus melalui mekanisme APBN agar transparansi dan kepatuhan aturan terjaga. Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai bahwa pemberian dana hibah kerap dijadikan modus korupsi. Oleh karena itu, mitigasi penyelewengan dana hibah dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu transparansi dana hibah, partisipasi publik, dan pengawasan oleh aparat.
Dari segi agama Islam, penting untuk menjaga kepercayaan dan kejujuran dalam semua bentuk interaksi, termasuk dalam hal bantuan sosial. Nilai-nilai ajaran Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial harus menjadi pedoman bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam masyarakat. Kasus Akidi Tio menjadi pelajaran bahwa meski niat baik ada, namun proses dan transparansi tetap menjadi kunci keberhasilan sebuah program.
