Isi Artikel
Jakarta, IDN Times – Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pengiriman 125 ribu pakaian rejectatau yang dibatalkan diekspor dari pabrik dalam negeri untuk didistribusikan kepada para pengungsi banjir di Pulau Sumatra. Usulan ini diajukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.
Berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 624.000 orang terpaksa mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kebutuhan pokok seperti pakaian.
Dalam rapat kabinet yang bersifat penuh, Tito mengusulkan pemberian izin khusus kepada sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat bencana. Tito telah mendapatkan informasi bahwa beberapa perusahaan tekstil besar yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia mendistribusikan pakaian yang gagal diekspor namun masih layak digunakan.
Terdapat dua perusahaan yang telah bekerja sama, masing-masing menyediakan sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian. Kami meminta dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Perdagangan, agar 125 ribu pakaian ini dapat segera dikirimkan,” ujar Tito dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Senin (15/12/2025).
1. Prabowo meminta agar pakaian yang dibatalkan ekspornya dilepaskan dari pajak pertambahan nilai
Saat mendengar usulan tersebut, Prabowo segera memberikan persetujuan. Menurutnya, usulan yang diajukan oleh Tito sangat baik.
Ketua Umum Partai Gerindra juga mengajukan permintaan agar pajak pertambahan nilai (PPN) tidak diterapkan pada bantuan pakaian yang gagal diekspor.
“Saya pikir ini bagus, dan ya, silakan dilepaskan dari PPN. Namun, juga perlu diwaspadai (agar) harus diserahkan kepada instansi (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ini harus segera dikirim ke daerah bencana,” ujar Prabowo.
Di sisi lain, Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil mengakui salah satu kebutuhan mendesak bagi para pengungsi saat ini adalah pakaian. Selain itu, pengungsi juga memerlukan celana dalam, obat-obatan, susu, pembalut, terpal untuk bangunan darurat, kelambu, minyak goreng, dan ikan kaleng.
“Karena mereka hanya mengenakan pakaian di tubuhnya saat melarikan diri dari banjir,” kata Ismail pada Selasa, 9 Desember 2025.
2. Kementerian Dalam Negeri telah menambah anggaran dengan total nilai sebesar Rp268 miliar
Di forum tersebut, Tito juga mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menambah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar total Rp268 miliar. Jumlah ini terdiri dari Rp60 miliar untuk tiga provinsi dan Rp208 miliar untuk 52 kabupaten serta kota yang terkena dampak banjir.
“Daerah-daerah telah diperintahkan untuk lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan individu masyarakat yang terkena dampak, seperti pakaian, sabun, sampo, perlengkapan bayi, dan kebutuhan perempuan,” ujar mantan Kapolri tersebut.
Pemerintah, menurut Tito, terus mendorong rasa solidaritas antar daerah. Bantuan dari wilayah lain hingga Senin lalu telah mencapai angka Rp46 miliar. Bantuan tersebut diberikan baik dalam bentuk dana langsung maupun bantuan berupa tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian yang dikirim langsung ke kabupaten dan kota yang paling parah terkena dampak seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.
3. Jumlah korban jiwa yang meninggal akibat banjir di Sumatra meningkat menjadi 1.030 orang
Berdasarkan data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari Senin kemarin, jumlah korban jiwa yang meninggal akibat banjir di Sumatra meningkat menjadi 1.030 orang. Angka ini masih berpotensi bertambah karena masih banyak korban yang dilaporkan hilang.
“Jumlah korban jiwa yang meninggal bertambah sebanyak 14 orang, dari 1.016 menjadi 1.030 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, saat memberikan keterangan pers pada hari Senin kemarin.
Sementara itu, jumlah warga yang dilaporkan hilang mencapai 206 orang. Angka pengungsi telah mencapai 608.940 jiwa.
Pemerintah Aceh Meminta Bantuan dari PBB, Menteri Dalam Negeri: Saya Belum Membaca Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Surat Edaran Penggunaan Bantuan Keuangan Bencana Sumatra
