Penundaan Peresmian RDMP dan Harapan DPRD Kaltim dan Balikpapan
Peresmian proyek strategis nasional Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan yang sebelumnya direncanakan pada 17 Desember 2025, kembali ditunda. Pemerintah menyatakan bahwa proyek milik PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) masih memerlukan proses sinkronisasi dan pengujian antarsistem sebelum dinyatakan siap beroperasi penuh secara komersial.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa agenda peresmian RDMP Balikpapan yang awalnya direncanakan pada pertengahan Desember 2025 hingga kini belum dapat dipastikan waktunya. “Masih perlu sinkronisasi dan pengujian antar sistem di RDMP,” ujarnya, Senin (15/12/2025). Menurut Yuliot, hasil pengujian teknis yang tengah dilakukan Pertamina akan menjadi faktor utama penentuan kesiapan kilang, baik untuk peresmian maupun tahap operasi komersial.
Sebelumnya, RDMP Balikpapan sempat dijadwalkan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025. Namun, agenda tersebut telah beberapa kali mengalami penyesuaian dari rencana awal Pertamina yang menargetkan peresmian pada 10 November 2025.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa secara teknis RDMP Balikpapan sebenarnya sudah siap beroperasi, meski jadwal peresmian masih bersifat tentatif. “Pak Wamen pekan lalu dari sana juga. Pada dasarnya sudah siap berproduksi,” ucapnya.
Pada fase sebelumnya, unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Complex baru beroperasi terbatas sehingga kilang belum sepenuhnya masuk tahap produksi komersial. Unit RFCC Balikpapan ditargetkan beroperasi pada kuartal IV 2025 dengan kapasitas pengolahan hingga 90.000 barel per hari (bph). Unit ini memungkinkan residu minyak mentah diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti LPG, gasoline, dan propylene.
RFCC Balikpapan dirancang menjadi unit RFCC terbesar milik Pertamina, melampaui kapasitas unit serupa di Kilang Cilacap yang beroperasi sejak 2015 dengan kapasitas 62.000 bph. Selain itu, proyek RDMP Balikpapan juga meningkatkan kapasitas Crude Distillation Unit (CDU) dari 260.000 bph menjadi 360.000 bph. Dengan peningkatan ini, total kapasitas CDU nasional diproyeksikan naik dari 1,17 juta bph menjadi 1,26 juta bph pada akhir 2025.
Meski secara fisik proyek telah rampung, pemerintah menegaskan bahwa uji integrasi sistem menjadi tahap krusial untuk memastikan seluruh unit beroperasi aman dan optimal sebelum peresmian dilakukan.
DPRD Kaltim Minta Pertamina Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
RDMP di Kota Balikpapan akan segera beroperasi. Melihat peluang kebutuhan tenaga kerja ini, Komisi IV DPRD Kaltim meminta agar seimbang dalam menyerap pekerja lokal di industri ini. Pemprov juga mesti mengambil langkah yang lebih proaktif dalam membuka kesempatan kerja.
Termasuk Pemkot Balikpapan yang mesti berkomunikasi dengan PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB). “Sektor industri ini kan posisinya ada di Kaltim, masa lebih mengakomodir orang luar, kita harap juga dapat meningkatkan porsi penyerapannya prioritaskan tenaga kerja lokal,” tegas, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, yang juga legislator dapil Balikpapan ditemui Tribun Kaltim selepas agenda dewan, Senin (15/12/2025).
Damayanti yang membidangi komisi terkait ketenagakerjaan hingga kesejahteraan sosial ini, juga menyebut bahwa rampungnya proyek RDMP bukan meninggalkan dampak sosial, berakhirnya kontrak kerja tenaga kontrak. Pemerintah dan dunia usaha juga mesti merumuskan strategi bersama agar lulusan kampus Kaltim khususnya teknik perminyakan atau yang memiliki kapasitas di bidangnya mendapat akses lebih luas ke dunia kerja di Industri ini agar tidak tertinggal dalam persaingan ketenagakerjaan.
“Ya harus ada keseimbangan dari perusahaan tersebut, semestinya bisa mengakomodir tenaga lokal. Jangan menyisihkan tenaga lokal. Makanya penting sekali juga untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) nya,” jelasnya.
Politikus PKB ini turut merekomendasikan, agar proyek RDMP yang merupakan Proyek Strategis Nasional agar sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. Dimana fungsinya untuk support keperluan BBM kawasan Timur Indonesia Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Setidaknya selain sisi ketenagakerjaan, kesenjangan sosial di sekitar proyek juga bisa diatasi dengan mengedepankan hajat hidup masyarakat agar turut terdampak dari sisi ekonomi. “Dari sisi ekonomi masyarakat juga mestinya terdampak secara sosial dengan adanya proyek ini, pembinaan UMKM, hingga ekonomi skala luas karena Kaltim sebagai wilayah yang menopang supply BBM ke provinsi lain di wilayah timur,” tandas Damayanti.
Gasali: Warga Balikpapan Jangan Jadi Penonton di Kampung Sendiri
DPRD Balikpapan menegaskan komitmennya terhadap pengawasan proyek RDMP Kilang Pertamina Balikpapan menjelang transisi ke fase operasional. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Gasali mengatakan bahwa Pertamina merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam artian, pengawasan utama berada di bawah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Kendati begitu, ia memastikan lembaga legislatif Balikpapan terus mendorong manajemen Pertamina untuk lebih mengakomodir tenaga kerja lokal. Sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah (Perda) mengenai pemenuhan presentase tenaga kerja lokal. Dengan mengalokasikan 60 persen tenaga kerja lokal, dan 40 persen tenaga kerja dari luar daerah.
“Sehingga warga Balikpapan tidak menjadi penonton di kampung sendiri, harapan kami seperti itu,” ujar Gasali, Senin (15/12/2025).
Ia sampaikan, koordinasi masif terus dilakukan dengan manajemen Pertamina melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Khususnya dalam pengawasan proyek RDMP di Kota Minyak. Gasali menyebut pihaknya sendiri sejauh ini belum ada menerima laporan terkait pekerja lokal yang terpinggirkan dalam megaproyek energi terbesar di Tanah Air tersebut.
Adapun keluhan yang ditangani selama ini, adalah lebih banyak terkait keterlambatan pembayaran gaji oleh subkontraktor. “Tentu sebagai gaji bulanan itu menjadi hak pekerja, dan itu menjadi tanggung jawab subkon RDMP JO. Kami terus mendorong untuk menuntaskan tanggung jawab tersebut, dan alhamdulillah sudah sebagian terselesaikan,” kata Gasali.
Ia menekankan, jika ditemukan pelanggaran, prosedur penyelesaian diambil melalui jalur bipartit dan tripartit melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balikpapan. “Itu kalau memang ada selisih di tenaga kerja, prosedurnya melalui Disnaker. Tapi jika prosedur itu belum juga terselesaikan, ada pengadilan hubungan industrial (PHI) atau pengadilan tenaga kerja,” pungkasnya.
Jalan Tol IKN Gratis Selama Libur Nataru, Tol Balikpapan–Samarinda Tetap Bayar
Arus kendaraan di Tol Balikpapan – Samarinda (Balsam), Kalimantan Timur, diprediksi meningkat saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Jalan tol ini menjadi jalur utama penghubung Balikpapan, Samboja, hingga Samarinda, baik untuk perjalanan pribadi masyarakat maupun distribusi logistik.
Berbeda dengan jalan tol IKN yang akan digratiskan mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, jalan tol Balsam tetap dikenakan tarif. Jalur Vital untuk Mobilitas dan Logistik Tol Balsam berperan penting sebagai akses cepat antarwilayah, sehingga diprediksi akan mengalami lonjakan volume kendaraan selama periode libur panjang.
Selain dimanfaatkan masyarakat untuk perjalanan keluarga, jalur ini juga menjadi rute utama distribusi barang dan logistik menuju Samarinda dan kawasan sekitarnya serta sebaliknya. Sebagai informasi bagi pengguna jalan, penyesuaian tarif Tol Balikpapan–Samarinda telah diberlakukan mulai 26 April 2023 pukul 00.00 WITA. Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 398/KPTS/M/2023.
Penyesuaian tarif ini perlu diketahui masyarakat yang berencana melakukan perjalanan darat selama libur Nataru, mengingat potensi peningkatan volume kendaraan di ruas tol tersebut. Penyesuaian tarif tersebut masih berlaku hingga saat ini.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Berpesan ke Mayjen TNI Krido Pramono Pangdam VI/Mulawarman
Tongkat estafet kepemimpinan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman resmi berpindah tangan. Mayjen TNI Krido Pramono kini menjabat sebagai Panglima Kodam VI/Mulawarman, menggantikan Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha yang mendapat amanah baru sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Serah terima jabatan (sertijab) Pangdam VI/Mulawarman telah dilaksanakan sebelumnya di Mabes TNI dan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Momentum pergantian kepemimpinan tersebut dilanjutkan dengan acara pisah sambut Pangdam VI/Mulawarman yang digelar pada Senin (15/12/2025).
Dalam acara tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, menyampaikan sejumlah pesan strategis kepada Pangdam yang baru, khususnya terkait penguatan sinergi dalam pembangunan daerah, percepatan konektivitas wilayah, serta pengamanan kawasan perbatasan yang memiliki nilai strategis nasional.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha atas dedikasi selama memimpin Kodam VI/Mulawarman. “Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Pangdam yang lama, yang hari ini telah mengemban amanah baru sebagai Dirjen Imipas Imigrasi dan Lapas. Selamat bertugas kembali Pak Mayjen Rudy Rachmat Nugraha, semoga sukses selalu,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pangdam yang baru, Mayjen TNI Krido Pramono, yang kini resmi bergabung dalam jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur. “Selamat datang kepada Bapak Pangdam yang baru, Pak Mayjen Krido Pramono, untuk bersama-sama membangun Kalimantan Timur,” kata Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kaltim menaruh perhatian besar pada wilayah perbatasan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara dan negara tetangga Malaysia. Ia menyebutkan, panjang wilayah perbatasan dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara mencapai sekitar 1.038 kilometer dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.
“Kita sangat fokus dan konsentrasi di wilayah perbatasan. Saat ini masih ada sekitar 120 kilometer akses jalan yang perlu dituntaskan untuk tembus ke Malinau,” jelasnya. Gubernur Rudy Mas’ud mengapresiasi peran aktif Kodam VI/Mulawarman yang selama ini turut terlibat dalam pengerjaan akses perbatasan melalui skema swakelola bersama TNI.
Menurutnya, kawasan perbatasan merupakan wilayah yang sangat krusial, baik dari sisi pertahanan, keamanan, maupun pembangunan. Tak hanya itu, Gubernur juga menyinggung capaian penting pembangunan infrastruktur penghubung dari Kutai Barat (Kubar) menuju Mahakam Ulu (Mahulu). Jalan yang disebut sempat terbengkalai hampir 80 tahun tersebut, kata dia, kini telah rampung dan direncanakan akan diresmikan pada akhir Desember tahun ini.
“Ini bagian dari upaya kita membuka keterisolasian wilayah dan mempercepat konektivitas antardaerah,” ujarnya. Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus mengembangkan konektivitas lintas provinsi, termasuk jalur penghubung Kalimantan Timur-Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur-Kalimantan Barat yang akan terkoneksi dengan Putussibau.
“Harapannya semua kabupaten, kota, bahkan provinsi di Kalimantan bisa saling terkoneksi. Apalagi kita berbatasan langsung dengan negara tetangga, terutama Malaysia dari Sarawak hingga Sabah, serta Brunei Darussalam,” tambahnya. Terakhir, Gubernur Rudy Mas’ud berharap Pangdam VI/Mulawarman yang baru dapat berakselerasi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kepada Pak Pangdam yang baru, mari kita berakselerasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih tertinggal, agar dalam waktu dekat semuanya bisa kita tuntaskan bersama,” pungkasnya.
