JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menetapkan alokasi volume Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel untuk tahun 2026 sebesar 15.646.372 kiloliter (kL). Alokasi ini mencakup B40, yaitu bahan bakar solar campuran yang terdiri dari 40% biodiesel (bahan bakar nabati dari sawit) dan 60% solar fosil.
Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan alokasi B40 pada tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 15,6 juta kL. Dalam rincian tersebut, sebesar 7,55 juta kL dialokasikan untuk segmen PSO (Public Service Obligation), sedangkan 8,07 juta kL untuk non-PSO.
Dari sisi penerapan, Sawit Watch menyatakan adanya potensi ekspansi lahan baru secara masif, bukan hanya untuk B40, tetapi juga untuk B50 yang direncanakan akan diterapkan mulai pertengahan tahun 2026 mendatang.
“Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana tambahan pasokan CPO untuk B50 berasal? Karena produktivitas lahan petani kecil saat ini masih rendah dan program replanting berjalan lambat,” ujar Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo dalam wawancara dengan media, Jumat (26/12/2025).
Ia menambahkan bahwa risiko besar yang muncul adalah kemungkinan pemerintah dan perusahaan melakukan ekspansi lahan baru untuk memenuhi target B50. Hal ini bisa berdampak pada masyarakat adat dan lokal, termasuk meningkatnya konflik agraria, perampasan lahan (land grabbing), serta deforestasi di wilayah hutan tersisa.
“Risiko yang akan terjadi adalah korsleting ekologis di mana daya dukung lingkungan dipaksa melampaui batasnya demi mengejar target energi, yang akhirnya merugikan masyarakat lokal melalui bencana ekologis seperti banjir atau kekeringan,” tambahnya.
Penggunaan Crude Palm Oil (CPO) untuk sektor energi akan semakin meningkat. Hal ini juga membuka kemungkinan pengetatan pada sektor pangan. “Pasokan pangan mungkin ketat, tapi Pemerintah sampai saat ini sudah mengatur melalui DMO. Bilamana pengaturannya tidak hati-hati, maka ada risiko berupa kejadian tahun 2022 yang bisa terulang, kelangkaan dan mahalnya minyak goreng,” lanjutnya.
Dalam catatan Kementerian ESDM, kelanjutan biodiesel menjadi penentu agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listyani, menyebut pelaksanaan program mandatori biodiesel tahun 2026 ini akan didukung oleh sinergi dari 32 BU BBM dan 26 BU BBN yang telah ditunjuk Pemerintah, dengan tetap mempertahankan skema insentif bagi sektor PSO sebagaimana ketentuan tahun sebelumnya.
Menurut perhitungan Kementerian ESDM, implementasi biodiesel 2026 diperkirakan mendorong pertumbuhan industri hilir dan rantai nilai sawit nasional. Nilai tambah CPO menjadi biodiesel mencapai Rp21,8 triliun.
Selain itu, program ini diperkirakan dapat menghemat devisa impor solar sekitar Rp139 triliun, menyerap lebih dari 1,9 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO2e.
