Ringkasan Berita:
- Presiden Prabowo Subianto mengatakan, penanggulangan banjir di Sumatra tidak dapat dilakukan secara instan.
- Karena, menurutnya, ia tidak memiliki tongkat Nabi Musa.
- Namun, Profesor NTU mengatakan, Prabowo sebenarnya memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar tongkat Nabi Musa.
Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih belum sepenuhnya pulih setelah mengalami bencana banjir deras serta longsoran tanah pada akhir November 2025 lalu.
Namun, pemerintah pusat hingga kini masih menolak bantuan luar negeri bagi para korban bencana di Sumatra.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, penangangan bencana di Pulau Sumatra tidak bisa dilakukan secara instan karena ia tidak memiliki tongkat Nabi Musa.
Ahli sosiologi bencana dari Universitas Teknologi Nanyang (NTU) Singapura, Profesor Sulfikar Amir memberikan tanggapan terhadap pernyataan Prabowo.
“Saya ingin memperbaiki perkataan Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa dia tidak memiliki tongkat Nabi Musa,” kata Sulfikar, dikutipTribunnewsdari tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (20/12/2025).
Sulfikar mengatakan, sebenarnya Prabowo memiliki lebih dari sekadar tongkat Nabi Musa.
Dijelaskan bahwa Prabowo memiliki otoritas tertinggi sebagai pemimpin negara.
Presiden menguasai seluruh pengelolaan birokrasi pemerintahan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebenarnya Pak Prabowo memiliki tongkat Nabi Musa, apa tongkatnya? Dia adalah orang yang paling berkuasa di negara ini, dia memiliki wewenang tertinggi di negara ini.
“Ia menguasai Polisi dan TNI serta seluruh birokrasi pemerintah pusat. Ia menguasai APBN sebesar Rp3.600 triliun. Itu lebih besar daripada tongkat Nabi Musa,” tegasnya.
Sulfikar menambahkan, dalam penanganan bencana Sumatra, kemampuan dan rasa empati Presiden Prabowo dihargai.
“Yang perlu kita tunggu di sini adalah empati dan kemampuan Pak Prabowo dalam menghadapi krisis,” katanya.
Di sisi lain, Sulfikar juga menyoroti perihal pemerintah yang menolak bantuan luar negeri terkait bencana di Sumatra.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan pelanggaran etika dan tidak sesuai dengan prinsip moral.
Ia bahkan menyebut keputusan menolak bantuan luar negeri sebagai kebijakan yang tidak logis.
“Saya pikir menyatakan bahwa bantuan luar tidak diterima, itu merupakan kesalahan dari segi etika. Sesuatu yang tidak benar secara moral dan tidak logis dari segi kebijakan,” katanya.
Sulfikar menyampaikan, saat ini Sumatra masih dalam tahap peristiwa bencana, sehingga kecepatan dalam penanganiannya menjadi hal yang paling penting.
“Kita saat ini masih dalam proses kejadian bencana, belum memasuki tahap pasca bencana, dan dalam kejadian bencana ini, kecepatan merupakan hal yang sangat penting,” katanya.
Akademisi asal Indonesia yang kini bekerja di Singapura menjelaskan, dampak bencana ditentukan oleh dua hal, yaitu ancaman dan kerentanan.
Dalam bencana yang terjadi di Sumatra, faktor risikonya adalah adanya Siklon Tropis Senyar, yang menjadi penyebab utama banjir bandang dan longsoran tanah di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Faktor kedua adalah kerentanan. Di Pulau Sumatra, masyarakat mengalami tingkat kerentanan yang tinggi akibat penebangan hutan yang dilakukan secara besar-besaran selama lebih dari 20 tahun.
Penggundulan hutan terjadi ketika tutupan hutan hilang secara tetap akibat perubahan fungsi lahan menjadi area yang tidak berhutan, misalnya untuk keperluan pertanian, perkebunan kelapa sawit, atau tambang.
Selain masyarakat Sumatra, istilah Sulfikar kerentanan juga dirasakan oleh pemerintah, yaitu melalui adanya penghematan anggaran.
“Tetapi pada kenyataannya pemerintah juga memiliki kelemahan, kita tahu BNBP mengalami pengurangan anggaran sebesar 43 persen tahun ini,” katanya.
Sehingga, kata Sulfikar, kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menanggapi bencana di Sumatra menjadi terganggu.
Sementara itu, anggaran pemerintah daerah juga dipotong oleh pemerintah pusat sekitar 30-40 persen, ujar Sulfikar.
“Maka kemampuannya dalam membantu dan melindungi warga juga menurun,” katanya.
“Kerentanan-kerentanan ini yang menyebabkan dampak yang kita lihat di sana sangat besar,” tambahnya.
Oleh karena itu, menurut Sulfikar, bantuan dari mana pun akan sangat berguna dalam proses pemulihan daerah yang terkena dampak.
“Dan oleh karena itu, bantuan dari mana saja, baik dari Amerika Serikat, Singapura, maupun Timor Leste, sangat berguna,” tegasnya.
Ia kemudian menyentuh pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan mampu menghadapi bencana di Sumatra.
“Maka kita tidak dapat mengatakan bahwa Indonesia mampu, namun pada kenyataannya kita sendiri mengalami kesulitan saat berusaha masuk ke daerah-daerah yang terisolasi,” ujarnya.
Sementara itu, hingga Jumat (19/12/2025) sore, jumlah korban jiwa akibat bencana di Sumatra mencapai 1.071 orang.
Sebanyak 185 orang masih hilang dan 526.868 jiwa mengungsi.
Kemudian, 27 kabupaten/kota masih dalam status darurat. Rinciannya, 12 di Aceh, 8 wilayah Sumut, dan 9 di Sumbar.
(/Nanda Lusiana)
