Isi Artikel
Sosok Nirwala Dwi Heryanto yang Disemprot Menteri Keuangan
Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, menjadi sorotan setelah disemprot oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Peristiwa ini terjadi akibat pernyataan yang diungkapkan oleh Nirwala mengenai rencana pengiriman balpres atau pakaian impor ilegal hasil sitaan untuk korban bencana di Sumatra.
Menurut Purbaya, jika ingin menyumbang ke korban bencana Sumatra, lebih baik membeli pakaian baru yang diproduksi dalam negeri. Ia menegaskan bahwa barang ilegal tidak boleh digunakan sebagai bentuk bantuan kemanusiaan karena dapat memicu maraknya perdagangan pakaian bekas ilegal dengan dalih bantuan bencana.
Purbaya menjelaskan bahwa rencana tersebut belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Ia juga menyampaikan bahwa semua pihak harus menjaga aturan yang berlaku agar tidak ada praktik yang melanggar hukum.
Reaksi Purbaya terhadap Pernyataan Nirwala
Awalnya, saat ditanya wartawan tentang balpres yang akan dikirim ke lokasi bencana di Sumatra, Purbaya tampak kebingungan. Ia bertanya kepada jajaran Bea Cukai di sampingnya siapa yang memberi informasi tersebut. Setelah diketahui bahwa pernyataan itu berasal dari Nirwala Dwi Heryanto, Purbaya langsung menegaskan bahwa rencana tersebut tidak bisa dilakukan.
Purbaya menegaskan bahwa barang ilegal tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun, termasuk bantuan kemanusiaan. Ia juga menilai bahwa pengiriman barang ilegal bisa merusak pasar dalam negeri dan menciptakan kesempatan bagi praktik ilegal lainnya.
Riwayat Jabatan Nirwala Dwi Heryanto
Nirwala Dwi Heryanto adalah sosok yang sering bertindak sebagai juru bicara resmi DJBC. Sebelum menjabat sebagai Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, ia pernah menjabat posisi penting lainnya, seperti Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai. Selain itu, riwayat jabatannya menunjukkan bahwa beliau adalah pejabat senior di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dalam sebuah konferensi pers, Nirwala mengatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan apakah barang sitaan berupa produk garmen akan disalurkan untuk korban terdampak bencana atau tidak. Barang tersebut merupakan hasil penggagalan dua truk bermuatan ballpress di KM 116 Tol Palembang-Lampung. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kontainer tidak memuat barang sesuai pemberitahuan, melainkan 2 kontainer berisi pakaian jadi yang diduga kuat ex-impor ilegal.
Alasan Purbaya Menolak Pengiriman Barang Sitaan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum memberikan izin terkait rencana pengalihan barang sitaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk korban bencana banjir di Sumatera. Ia menilai, barang sitaan berupa produk garmen itu adalah ilegal sehingga tidak ada aturan untuk memberikan izin atas rencana tersebut.
Selain itu, Purbaya juga tidak ingin ada praktik pengiriman ilegal untuk alasan kemanusiaan. Ia menjelaskan bahwa jika rencana tersebut direalisasikan justru akan berbahaya karena memicu maraknya pakaian bekas (thrifting) atau balpres ilegal masuk ke Indonesia dengan dalih bantuan bencana.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih mengutamakan produk dalam negeri untuk bantuan fisik ke lokasi terdampak bencana. Bahkan, ia mengaku siap jika pemerintah harus merogoh kantong demi mengirimkan pakaian-pakaian baru ke kawasan bencana.
Update Korban Banjir Sumatera
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan jumlah terbaru dari korban bencana banjir di Sumatera. Ia menyebut, korban banjir kian bertambah. Dari 990 jiwa meninggal dunia per kemarin, 11 Desember, saat ini rekapitulasi menunjukkan angka 995 jiwa total meninggal dunia di tiga provinsi.
BNPB melakukan verifikasi identitas melalui pencocokan by name by address dengan catatan sipil di tingkat kecamatan. Proses verifikasi masih berlangsung. Sementara itu, jumlah korban hilang justru bertambah pada hari ini menjadi 226 dari 222 berdasarkan data Kamis (11/12/2025). Untuk pengungsi ini tidak berubah, sebanyak 884.889 jiwa.
BNPB memastikan akan terus mendorong distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar lain bagi para pengungsi yang tersebar di tiga provinsi tersebut. Selain distribusi via udara, distribusi via darat juga terus dilakukan.
