Ringkasan Berita:
- Konsumsi bahan bakar Pertalite di Sulawesi diperkirakan naik antara 7,5 hingga 8 persen menjelang bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri.
- PT Pertamina Patra Niaga mengimbau seluruh stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) untuk meningkatkan persediaan pasokan selama masa libur mudik dan arus balik.
- Puncak permintaan diperkirakan terjadi antara H-7 hingga Hari Raya Lebaran, dengan peningkatan terbesar pada produk bahan bakar minyak seperti Pertalite dan Pertamax.
- Di sisi lain, penggunaan bahan bakar gasoil seperti Biosolar diperkirakan menurun sebesar 10–11 persen karena menurunnya kegiatan logistik.
– Prediksi kenaikan penggunaan Pertalite sebesar 8 persen menjelang bulan Ramadan. – Penggunaan Pertalite diperkirakan meningkat hingga 8% saat mendekati Ramadan. – Permintaan Pertalite diproyeksikan naik hingga 8% menjelang Ramadan. – Kenaikan konsumsi Pertalite diperkirakan mencapai 8% menjelang bulan puasa. – Konsumsi bahan bakar Pertalite diprediksi mengalami kenaikan sebesar 8% menjelang Ramadan.
Untuk menghadapi lonjakan permintaan, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi meminta seluruh stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) untuk meningkatkan persediaan cadangan selama masa libur Lebaran dan arus balik.
“Estimasi kami naik antara 7,5 hingga 8 persen,” ujar Sales Branch Manager Sulselbar, I Fuel Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Muh Yoga Prabowo, Selasa (17/2/2026).
Peningkatan penggunaan ini didorong oleh meningkatnya pergerakan masyarakat, baik di awal Ramadan maupun menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Ia menambahkan, permintaan tertinggi diperkirakan terjadi pada tanggal 7 hari sebelum Lebaran hingga hari H Lebaran.
Disebutkan saat melakukan pengawasan bersama Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam (Kadis ESDM) Sulsel Andi Eka Prasetia di SPBU Jl Urip Sumoharjo, Makassar.
Berdasarkan informasi Yoga, kenaikan terutama terjadi pada produk bahan bakar minyak seperti Pertalite dan Pertamax.
Pada peninjauan tersebut, tim memverifikasi kesesuaian jenis bahan bakar dengan spesifikasi kendaraan serta melakukan pengujian sampel, khususnya terhadap Pertalite dan Pertamax.
Yoga mengatakan puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada tanggal 19-20 Maret, sementara arus balik akan berlangsung pada 26-30 Maret.
Sementara penggunaan bahan bakar minyak jenis gasoil seperti Biosolar, Dexlite, dan Pertamina Dex diperkirakan mengalami penurunan sebesar 10-11 persen.
Penurunan terjadi seiring menurunnya kegiatan logistik dan industri selama bulan Ramadan. Berbeda dengan solar, penggunaan avtur diperkirakan meningkat hingga 4 persen.
Makassar menjadi salah satu destinasi mudik melalui jalur udara, sehingga jumlah penerbangan meningkat.
Untuk memastikan ketersediaan yang aman, distribusi bahan bakar minyak didukung oleh tiga terminal utama di Makassar, Parepare, dan Palopo.
“Di lembaga penyalur seperti SPBE, SPBU, pangkalan hingga pertashop, kami meminta untuk meningkatkan persediaan selama masa mudik dan arus balik,” ujar Yoga.
Ia menambahkan, rata-rata persediaan Pertalite mencapai 9 hari dan Pertamax 9,4 hari pada kondisi normal, meskipun pergerakan stok bersifat fluktuatif tergantung dari pasokan dan permintaan.
Sementara Kepala Dinas ESDM Sulsel Andi Eka Prasetia memastikan pasokan BBM di Sulawesi Selatan masih cukup.
Kapasitas biosolar mencapai 741.391 kiloliter dan pertalite sebesar 1.136.082 kiloliter.
“Persediaan stok masih cukup untuk diperkirakan selama Ramadan hingga Idul Fitri,” katanya.
Pengawasan penyebaran akan berfokus pada daerah tujuan arus mudik dan wilayah pariwisata.
Perhatian khusus juga diberikan kepada daerah yang sebelumnya pernah mengalami masalah distribusi karena faktor cuaca.
Stop Impor
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bercanda bahwa para importir bahan bakar minyak (BBM) akan mengalami “masalah kepala” karena Indonesia tahun ini tidak lagi melakukan impor solar.
Dikemukakan saat memberikan arahan dalam Sidang Dewan Pleno Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Makassar, Minggu (15/2/2026).
Berdasarkan pendapat Bahlil, penghentian impor solar didukung oleh peningkatan produksi dari proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan (RDMP) di Kalimantan Timur, serta pelaksanaan program biodiesel B40.
“Ini adalah sejarah pertama dalam sejarah peradaban bangsa kita. Pasti para importir merasa pusing dengan hal ini,” katanya.
Ia mengungkapkan, konsumsi bahan bakar solar nasional mencapai 39 juta kiloliter setiap tahun. Sementara kapasitas produksi dalam negeri sebelumnya hanya sekitar 16 juta kiloliter.
Dengan RDMP Balikpapan, kapasitas produksi meningkat sebesar 5 juta kiloliter bensin dan 3,9 juta kiloliter solar setiap tahunnya.
Tambahan ini, didukung kebijakan B40, dianggap mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa perlu impor.
B40 mengacu pada setiap 100 persen solar yang dijual terdiri dari 60 persen solar murni dan 40 persen biodiesel.
“Maka tahun ini, dengan B40, kita tidak lagi melakukan impor solar,” tegasnya.
Ketua Umum Partai Golkar mengakui siap menghadapi kritik atau bahkan intimidasi di media sosial terkait kebijakan tersebut.
Namun dia menegaskan tindakan tersebut diambil guna mewujudkan kemandirian energi. Menurutnya, pihak yang paling untung selama ini dari ketergantungan impor adalah para importir energi.
Bahlil mengatakan jumlah impor energi Indonesia mencapai Rp520 triliun setiap tahun, termasuk bahan bakar minyak dan bahan baku LPG cair.
“Para importir ini adalah yang paling diuntungkan dari ketidakmampuan kami dalam mendorong kemandirian,” katanya.
Sebagai informasi, RDMP Balikpapan adalah proyek kilang terbesar di Indonesia dengan besaran investasi sekitar Rp123 triliun.
Proyek yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) mampu meningkatkan kapasitas produksi dari 260.000 barel menjadi 360.000 barel setiap hari.
RDMP Balikpapan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 12 Januari 2026.
Ketahanan Energi
Bahlil Lahadalia menyebutkan masa kejayaan produksi minyak nasional pada tahun 1996-1997.
Pada masa itu, produksi minyak Indonesia pernah mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari (bph).
Pada masa yang sama, permintaan dalam negeri tetap berada di kisaran 500.000 barel per hari.
Dengan perbedaan produksi yang signifikan, Indonesia mampu mengekspor sekitar 1 juta barel setiap hari.
“Kondisi tersebut membuat Indonesia pernah menjadi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), dengan kontribusi sektor minyak mencapai 43 persen terhadap APBN,” kata Bahlil.
Namun, setelah reformasi, produksi minyak nasional terus menunjukkan penurunan.
Dalam sepuluh tahun terakhir, peningkatan produksi minyak tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan dalam asumsi APBN.
“Alhamdulillah, kemarin untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, target APBN sebesar 605 ribu barel per hari berhasil tercapai. Realisasi lifting kami sekitar 605.300 barel per hari,” katanya.
Meski menunjukkan arah yang lebih baik, tantangan di bidang energi masih dianggap signifikan.
Saat ini, jumlah impor minyak mentah serta turunannya sekitar 1 juta barel per hari.
Secara keseluruhan, besarnya nilai impor energi—yang mencakup bahan bakar minyak, minyak mentah, hingga LPG—mencapai sekitar Rp520 triliun setiap tahunnya.
Bahlil menekankan, tanpa tindakan inovatif yang nyata dan dapat diukur, usaha untuk mewujudkan kemandirian energi akan sulit dicapai.
Ia juga menyebutkan adanya pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari tingginya ketergantungan terhadap impor.
Sebagai langkah strategis, pemerintah telah menyiapkan sekitar 110 kawasan eksplorasi minyak dan gas bumi yang akan ditawarkan melalui proses lelang.
“110 blok baru ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi dan kemandirian energi. Saya telah meminta,” katanya.
Selain itu, sepanjang tahun ini nilai proyek yang di bawah pengawasan SKK Migas bersama para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mencapai sekitar 42 miliar dolar AS atau setara dengan lebih dari Rp600 triliun.
Berdasarkan pendapat Bahlil, semua kesempatan tersebut dihadirkan dengan cara yang profesional, bertanggung jawab, dan terbuka.
Ia juga menerapkan kebijakan yang mendukung. Proyek dengan nilai di bawah Rp100 miliar kini tidak boleh sepenuhnya dikerjakan oleh kontraktor yang berbasis di Jakarta, melainkan harus melibatkan pelaku usaha dari daerah.
“Serahkan pekerjaan tersebut kepada anak-anak daerah yang tinggal di lokasi tersebut,” katanya.
Namun demikian, Bahlil memperingatkan pelaku usaha lokal untuk memiliki kesiapan teknis dan manajerial yang cukup.
Partisipasi tidak cukup hanya dengan mengajukan usulan.
“Di dunia minyak dan gas, berbicara secara profesional. Ini adalah kesempatan, silakan manfaatkan,” katanya.
Tinggalkan Balasan