Tantangan Ritel Domestik dalam Menarik Konsumen Kelas Atas
JAKARTA – Pelaku usaha ritel mengungkapkan bahwa tingginya harga dan minimnya kelengkapan produk di dalam negeri menjadi alasan utama konsumen kelas atas memilih berbelanja di luar negeri. Hal ini membuat mereka lebih memilih melakukan aktivitas belanja di luar wilayah Indonesia, meskipun sebenarnya potensi ekonomi yang besar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ketua Umum Himpunan Perritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menilai bahwa kecenderungan ini tidak lepas dari kondisi harga dan kelengkapan produk di dalam negeri yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan daya beli tinggi. “Banyak orang keluar negeri berbelanja karena barang kita mungkin mahal atau kurang lengkap,” ujarnya saat hadir dalam Seremoni Pembukaan BINA Indonesia Great Sale 2025-Wisata Belanja Indonesia.
Menurut Budihardjo, kelompok kelas menengah hingga atas sulit ditahan untuk bepergian ke luar negeri karena aktivitas jalan-jalan atau berwisata merupakan pilihan pribadi yang tidak bisa dibatasi. Namun, yang masih dapat diupayakan adalah menahan pola belanjanya agar tidak dilakukan di luar negeri.
Dengan demikian, meskipun masyarakat tetap bepergian ke luar negeri, pengeluaran untuk belanja diharapkan dapat dialihkan ke dalam negeri. Hal ini bertujuan agar uang tidak seluruhnya mengalir keluar dan aktivitas konsumsi tetap memberi dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Kelas menengah sudah, yang kita tahan tuh di sini, mereka sudah berangkat jalan-jalan, kita harapkan jangan belanja di luar, mereka jalan-jalan ya sudah nggak bisa kita tahan, belanjanya jangan, itu mereka masih bagus,” paparnya.
Budihardjo menilai bahwa dengan dukungan kebijakan yang lebih baik, produk-produk yang dibutuhkan dan dicari konsumen dapat tersedia lebih lengkap di Indonesia, baik dari merek lokal maupun global. Ketersediaan tersebut juga mencakup ragam makanan, mulai dari kuliner Indonesia hingga makanan luar negeri, selama seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
Jika ekosistem ritel domestik semakin kuat dan lengkap, belanja masyarakat dapat tertahan di dalam negeri. Dampaknya, pengeluaran devisa ke luar negeri bisa ditekan, sekaligus mendorong masuknya wisatawan asing yang membawa valuta asing dan meningkatkan perputaran uang.
Harapan tersebut disampaikan langsung oleh Budihardjo kepada Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, saat gelaran Seremoni Pembukaan BINA Indonesia Great Sale 2025-Wisata Belanja Indonesia. “Nah harapan kami belanjanya akan ditindaklanjuti nanti, Pak Menteri mohon tahun depan ada perbaikan-perbaikan atas kerja sama kami dengan kementerian dan asosiasi lain,” bebernya.
“Supaya kemudahan produk-produk yang memang dicari oleh konsumen bisa lengkap, merek lokal, global, bersama-sama, makanan Indonesia, makanan luar negeri bisa bersama-sama di Indonesia ini selama mereka mematuhi peraturan pajak, kita dukung,” lanjutnya.
Potensi Ekonomi yang Hilang
Untuk diketahui, Indonesia kehilangan potensi ekonomi sebesar Rp 324 triliun akibat belanja sekitar 10 juta orang kaya di luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut sekitar 10 juta warga Indonesia bepergian ke luar negeri dan berpotensi menghabiskan uang di sana.
“Kita hitung kalau belanja itu katakanlah yang paling konservatif 2.000 dollar AS ya. Jadi itu kira-kira Rp 324 triliun,” kata Airlangga, Jumat (17/1/2025).
Ia mengakui sebagian barang di luar negeri memang lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Kondisi ini membuat kelompok masyarakat berdaya beli tinggi lebih tertarik berbelanja di luar Indonesia. Harga barang impor di dalam negeri menjadi lebih tinggi karena dikenakan berbagai pungutan pajak, mulai dari bea masuk, pajak penghasilan (PPh), hingga pajak pertambahan nilai (PPN).
“Jadi dibandingkan misalnya dengan Singapura, (pungutan pajak) itu kan enggak ada. Jadi secara otomatis barang di kita itu lebih mahal daripada di tempat lain,” ujarnya.
Tantangan Pertumbuhan Ekonomi
Airlangga menambahkan, perilaku belanja sekitar 10 juta orang kaya di luar negeri menjadi tantangan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, potensi daya beli yang besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri.
“Persoalan kita cuma satu, yaitu tier 1, sekitar 10 juta orang yang belanjanya tidak di Indonesia. Padahal, daya beli mereka sangat besar sehingga ini (pertumbuhan ekonomi) tidak optimal,” ungkapnya.
Tinggalkan Balasan