Isi Artikel
JAKARTA – Dalam empat dekade terakhir, dunia kesehatan di Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan, baik dari sisi kebijakan, teknologi, maupun sistem layanan kesehatan. Perkembangan ini mencakup penguatan fungsi Puskesmas, penghapusan penyakit menular, hingga adaptasi terhadap tantangan seperti pandemi Covid-19 dan penerapan teknologi modern.
Berikut ini adalah rangkuman perubahan besar di dunia kesehatan Indonesia sejak tahun 1985 hingga 2025:
1985
Pada awal 1980-an, pemerintah mulai memperluas cakupan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan meningkatkan layanan imunisasi dasar seperti polio, DPT, dan campak. Selain itu, jaringan posyandu diperkuat untuk pemantauan tumbuh-kembang dan gizi anak.
1986–1988
Pemerintah fokus pada program kesejahteraan ibu dan anak melalui Kelas Ibu Hamil, KIA, dan posyandu balita. Standar pelayanan dasar di seluruh Puskesmas juga ditetapkan.
1989
Departemen Kesehatan meluncurkan “Bulanan Imunisasi” sebagai program nasional yang meningkatkan capaian imunisasi.
1990-an
Pemerintah menyusun kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS, edukasi publik, serta program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dibentuk pada 1991–1993 untuk memperluas edukasi HIV/AIDS. Depkes juga meluncurkan program Imunisasi Hepatitis B dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
1997–1998
Krisis moneter 1997 memicu reformasi birokrasi. Akhir 1990-an muncul kebijakan promosi PHBS dan strategi DOTS untuk penanganan Tuberkulosis (TB).
2000-an
Pemerintah mulai menyusun sistem jaminan sosial untuk layanan dasar melalui alokasi dana ke Puskesmas. UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) disahkan pada 2004, dan Jamkesmas diluncurkan pada 2005.
2006
Ancaman flu burung (H5N1) memicu penguatan sampling dan surveilans. Pemikiran tentang BPJS juga mulai berkembang.
2007
Puskesmas dengan rawat inap mulai dikembangkan di daerah terpencil.
2008
Program gizi nasional diperkuat, termasuk penanganan stunting.
2009
Pemerintah mempersiapkan program Jampersal untuk layanan persalinan gratis.
2010-an
UU BPJS disahkan, dan Program Jampersal diluncurkan pada 2011. BPJS Kesehatan mulai beroperasi, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diberlakukan sejak 2014. Ini menjadi langkah penting dalam mencapai cakupan universal layanan kesehatan.
2015–2019
Periode ini menandai era digitalisasi di sektor kesehatan. INA-CBG diwajibkan di seluruh rumah sakit, dan program akreditasi rumah sakit diperketat. Layanan SIMPUS dan SISRUTE diperkenalkan, serta persiapan integrasi data.
2020-an
Pandemi COVID-19 mengubah cara masyarakat mengakses layanan kesehatan. Pemerintah memperkuat kapasitas laboratorium PCR, membangun fasilitas isolasi, dan meluncurkan aplikasi PeduliLindungi untuk tracing dan vaksinasi.
2021
Pemerintah melakukan kampanye vaksinasi massal dengan ratusan juta dosis. Digitalisasi dipercepat melalui sistem pendaftaran vaksinasi berbasis NIK.
2023
Pemerintah merumuskan program transformasi layanan kesehatan dengan enam pilar: layanan primer, rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM, dan teknologi. Aplikasi ASIK diluncurkan untuk mencatat imunisasi dan data kesehatan anak.
2024
Pemerintah mempercepat kebijakan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk fasilitas kesehatan. Aturan pengendalian rokok diperketat, termasuk kenaikan usia beli dan pembatasan iklan.
2025
Pemerintah meluncurkan program skrining kesehatan tahunan gratis yang bisa diakses setiap ulang tahun warga. Program ini bertujuan mendeteksi dini penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol. Selain itu, Indonesia resmi bebas dari Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2, setelah kampanye imunisasi masif sejak 2022.
