, JAKARTA — Pembangunan proyek infrastruktur pada 2025, memasuki babak baru bagi pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Di tengah upaya efisiensi anggaran, sejumlah proyek mercusuar tetap dipacu seperti Giant Sea Wall. Sementara beberapa proyek warisan seperti Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci) mulai akan digenjot skema pembiayaannya.
Tak hanya itu, tahun ini juga menandai pergeseran paradigma pembangunan yang lebih mengedepankan keterlibatan swasta lewat skema Public Private Partnership (PPP).
Adapun, langkah ini diambil pemerintah guna menjaga kesehatan fiskal sembari tetap memastikan target pemenuhan konektivitas nasional dan ketahanan wilayah pesisir tetap berjalan sesuai timeline RPJMN 2025-2029.
Selain itu, dinamika regulasi turut mewarnai perjalanan infrastruktur sepanjang tahun ini, di mana pemerintah lebih selektif dalam menetapkan status Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 yang disahkan pada Senin (10/2/2025).
Dalam beleid itu, Prabowo menetapkan sebanyak 77 proyek strategis nasional (PSN) yang bakal fokus dibangun selama periodenya menjabat. Untuk diketahui, 77 PSN itu terdiri dari 29 merupakan PSN baru dan sisanya yakni sebanyak 48 PSN merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya atau carry over.
“Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan bcrdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029,” demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (26/12/2025).
Fokus tidak lagi hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada optimalisasi fungsionalitas dan integrasi antar moda transportasi demi menekan biaya logistik nasional yang masih menjadi tantangan utama bagi daya saing ekonomi Indonesia.
Berikut deretan proyek infrastruktur sepanjang 2025:
1. Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall)
Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah bagi rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantai Utara Jawa. Melalui Peraturan Presiden mengenai RPJMN 2025-2029, proyek ini resmi ditetapkan sebagai salah satu PSN prioritas untuk mengantisipasi penurunan muka tanah yang kian menurun.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa bakal bakal membutuhkan investasi hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219).
Prabowo menjelaskan bahwa proyek tersebut bakal membentang sepanjang 500 kilometer (Km) dari Banten hingga Gresik.
“Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,” jelasnya dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).
Sejalan dengan hal itu, Prabowo turut membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Nantinya, badan ini bakal fokus melakukan pengembangan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantura.
Badan tersebut dibentuk pada Agustus 2025, di mana sosok Didit Herdiawan Ashaf ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. GSW bukan lagi sekadar wacana 30 tahun lalu, melainkan kebutuhan nyata untuk menyelamatkan ekosistem dan ekonomi di pesisir Utara Jawa.
2. Titik Terang Tol Getaci: Babak Baru Lelang Ulang
Setelah berulang kali mengalami kegagalan lelang, proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) akhirnya memasuki babak baru pada pertengahan 2025. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan restrukturisasi proyek dengan memecah segmen pembangunan agar lebih menarik bagi investor swasta di tengah ketatnya likuiditas sektor konstruksi.
Proyek yang dijuluki calon jalan tol terpanjang di Indonesia ini difokuskan terlebih dahulu pada ruas Gedebage hingga Tasikmalaya. Langkah ini diambil guna memastikan kelayakan finansial proyek tetap terjaga tanpa harus menunggu kesiapan pendanaan untuk keseluruhan ruas hingga ke Cilacap yang membutuhkan dana investasi jumbo.
Proses lelang ulang yang digelar tahun ini menunjukkan minat dari konsorsium besar yang kembali melirik potensi trafik di koridor selatan Jawa Barat. Tol Getaci diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi distribusi logistik dan konektivitas pariwisata yang selama ini hanya mengandalkan jalur arteri nasional yang padat.
Pemerintah menargetkan pembebasan lahan untuk seksi awal dapat segera rampung sehingga konstruksi fisik bisa dikejar pada akhir tahun ini atau awal 2026. Kehadiran Getaci diharapkan mampu memecah konsentrasi beban jalan di jalur tengah dan utara Jawa, sekaligus menumbuhkan titik ekonomi baru di Priangan Timur.
3. Penandatanganan PPJT Tol Bogor-Serpong via Parung
Sepanjang tahun ini, konektivitas di wilayah penyangga Jakarta semakin solid dengan ditekennya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk ruas Bogor-Serpong via Parung pada Oktober 2025.
Proyek senilai Rp12,3 triliun ini dilaksanakan menggunakan skema Unsolicited atau prakarsa badan usaha tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedikitpun.
Tol sepanjang sekitar 31 kilometer ini akan menghubungkan Junction Salabenda di Bogor hingga Junction Serpong di Tangerang Selatan. Dengan ditekennya PPJT, konsorsium pemenang lelang resmi memulai tahapan persiapan konstruksi yang dijadwalkan akan mulai terlihat di lapangan pada tahun mendatang.
Ruas ini sangat dinanti oleh warga Bogor dan Tangerang karena diprediksi mampu memangkas waktu tempuh hingga 65%, dari yang sebelumnya mencapai 1,5 jam menjadi hanya sekitar 45 menit saja. Jalur ini juga menjadi solusi bagi kepadatan di jalan raya nasional Parung yang kerap macet akibat volume kendaraan yang tinggi.
Selain mempermudah mobilitas masyarakat, Tol Bogor-Serpong via Parung dirancang untuk mendukung kawasan industri dan pergudangan di sisi selatan Jakarta. Kehadirannya akan menyempurnakan struktur jaringan jalan tol di lingkar luar Jakarta (JORR 3), menciptakan ekosistem transportasi yang lebih terintegrasi.
4. Peresmian Tol Trans-Sumatra: Ruas Sicincin-Padang
Dari sisi konektivitas Sumatra, Jalan Tol Pekanbaru-Padang seksi Sicincin-Padang sepanjang 36,6 km akhirnya selesai konstruksi dan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2025.
Proyek yang sempat terkendala masalah pembebasan lahan selama bertahun-tahun ini akhirnya bisa dinikmati masyarakat.
Penyelesaian ruas ini menjadi momentum penting bagi PT Hutama Karya (Persero) dalam menyambungkan sirip-sirip Tol Trans-Sumatera (JTTS). Dengan operasionalnya ruas ini, akses logistik dari Sumatera Barat menuju pintu ekspor di Riau menjadi lebih efisien, memangkas biaya transportasi komoditas unggulan daerah.
Kementerian PU mencatat bahwa ruas ini telah melewati tahap Uji Laik Fungsi (ULF) dengan hasil memuaskan sebelum resmi dibuka untuk umum. Kehadiran tol ini juga diharapkan dapat mendongkrak sektor pariwisata di ranah Minang, mengingat kemudahan akses bagi wisatawan dari arah Pekanbaru maupun sebaliknya.
Selain Sicincin-Padang, beberapa ruas JTTS lainnya seperti Binjai-Pangkalan Brandan juga menyusul untuk diresmikan pada periode yang sama. Fokus pembangunan infrastruktur di luar Jawa tetap menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan pemerataan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
5. Akselerasi IKN dan “Karpet Merah” Perpres No. 79/2025
Memasuki tahun 2025, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu prioritas. Hal tersebut didukung oleh payung hukum kuat melalui Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Regulasi ini menjadi instrumen krusial untuk mempercepat penyelenggaraan IKN, memberikan kepastian investasi, serta mempermudah skema pengalihan aset dan hak atas tanah bagi badan usaha yang masuk ke Nusantara.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut.
Implementasi Perpres ini langsung berdampak pada rampungnya infrastruktur konektivitas utama, yakni Jalan Tol Akses IKN dan optimalisasi fungsional Jembatan Pulau Balang. Dengan regulasi ini, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menggandeng mitra strategis melalui skema KPBU, sehingga beban APBN untuk pembangunan infrastruktur sekunder dapat dialihkan ke sektor privat secara lebih terukur.
Otorita IKN melaporkan bahwa sistem transportasi cerdas dan jaringan utilitas bawah tanah (MUT) kini mulai diuji coba secara luas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dukungan kebijakan dari Perpres 79/2025 juga memastikan bahwa proses pembebasan lahan dan relokasi infrastruktur pendukung dapat berjalan lebih harmonis, meminimalisir sengketa yang sempat menghambat proyek di tahun-tahun sebelumnya.
