Isi Artikel
ISRAEL akan mencabut izin operasional 37 kelompok bantuan internasional yang bekerja di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, dengan alasan mereka gagal memenuhi persyaratan berdasarkan aturan pendaftaran baru.
Organisasi kemanusiaan seperti Dokter Tanpa Batas (MSF) dan Oxfam akan dilarang bekerja di Gaza karena diklaim gagal memenuhi aturan baru untuk kelompok bantuan yang bekerja di wilayah pendudukan Jalur Gaza yang mengalami genosida selama dua tahun terakhir.
Organisasi-organisasi yang menghadapi larangan mulai Kamis 1 Januari 2025 tidak memenuhi persyaratan baru untuk berbagi informasi tentang staf, pendanaan, dan operasi mereka, kata otoritas Israel pada Selasa seperti dilansir Al Jazeera.
Organisasi-organisasi besar lainnya yang terdampak termasuk Dewan Pengungsi Norwegia, CARE International, Komite Penyelamatan Internasional, dan divisi-divisi dari badan amal besar seperti Oxfam dan Caritas.
Israel menuduh Dokter Tanpa Batas, yang dikenal dengan akronim Prancisnya MSF, gagal mengklarifikasi peran beberapa anggota staf, dengan tuduhan bahwa mereka bekerja sama dengan Hamas.
Dalam pernyataannya pada Selasa, Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitis seperti dilansir Al Arabiya memenuduh Dokter Lintas Batas (MSF) mempekerjakan dua individu yang diduga terkait dengan kelompok militan Palestina.
“Pada Juni 2024, seorang anggota Jihad Islam Palestina diidentifikasi sebagai karyawan organisasi tersebut,” katanya.
“Pada September 2024, karyawan MSF lainnya diidentifikasi sebagai penembak jitu Hamas.”
“Meskipun telah berulang kali diminta, organisasi tersebut tidak memberikan pengungkapan penuh mengenai identitas dan peran individu-individu ini,” tambah pernyataan itu.
“Pesan itu jelas: Bantuan kemanusiaan diterima. Eksploitasi kerangka kerja kemanusiaan untuk terorisme tidak,” klaim Menteri Urusan Diaspora Israel Amichai Chikli.
MSF – salah satu kelompok medis terbesar yang beroperasi di Gaza di mana sektor kesehatan telah menjadi sasaran serangan Israel dan sebagian besar hancur – mengatakan keputusan Israel akan berdampak buruk pada pekerjaannya di wilayah tersebut.
Dokter Lintas Batas mendukung pelayanan sekitar 20 persen tempat tidur rumah sakit dan sepertiga dari proses kelahiran di Gaza. Organisasi tersebut juga membantah tuduhan Israel tentang stafnya.
“MSF tidak akan pernah dengan sengaja mempekerjakan orang yang terlibat dalam aktivitas militer,” katanya.
Israel mengubah proses pendaftaran untuk kelompok-kelompok bantuan pada Maret, yang mencakup persyaratan untuk menyerahkan daftar staf, termasuk warga Palestina di Gaza.
Beberapa kelompok bantuan mengatakan mereka tidak menyerahkan daftar staf Palestina karena takut karyawan tersebut akan menjadi sasaran Israel.
“Ini berasal dari perspektif hukum dan keamanan. Di Gaza, kita melihat ratusan pekerja bantuan terbunuh,” kata Shaina Low, penasihat komunikasi untuk Dewan Pengungsi Norwegia.
Organisasi internasional mengatakan aturan Israel bersifat sewenang-wenang. Israel mengklaim 37 kelompok yang beroperasi di Gaza tidak memperbarui izin mereka.
Kondisi Mengerikan
Organisasi bantuan membantu berbagai layanan sosial, termasuk distribusi makanan, perawatan kesehatan, layanan kesehatan mental dan disabilitas, serta pendidikan.
Amjad Shawa dari Jaringan LSM Palestina mengatakan keputusan Israel adalah bagian dari upaya berkelanjutan mereka “untuk memperdalam bencana kemanusiaan” di Gaza.
“Pembatasan operasi kemanusiaan di Gaza bertujuan untuk melanjutkan proyek mereka untuk mengusir warga Palestina, mendeportasi paksa warga Gaza. Ini adalah salah satu hal yang terus dilakukan Israel,” kata Shawa kepada Al Jazeera.
Dr. James Smith, seorang dokter Inggris yang pernah menjadi sukarelawan di Gaza dan kemudian ditolak masuk kembali oleh otoritas Israel, mengutuk pembatasan terhadap kelompok-kelompok bantuan.
“Situasi yang sudah mengerikan akan menjadi lebih mengerikan lagi. Perubahan akan terjadi secara langsung dan tanpa ampun,” kata Smith kepada Al Jazeera.
Kecaman 10 Negara Maju
Langkah Israel ini terjadi ketika setidaknya 10 negara menyatakan “keprihatinan serius” tentang “kemerosotan kembali situasi kemanusiaan” di Gaza, menggambarkannya sebagai “bencana”.
“Saat musim dingin tiba, warga sipil di Gaza menghadapi kondisi yang mengerikan dengan curah hujan lebat dan suhu yang turun,” kata Inggris, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Jepang, Norwegia, Swedia, dan Swiss dalam pernyataan bersama.
“1,3 juta warga Palestina masih membutuhkan dukungan tempat tinggal yang mendesak. Lebih dari setengah fasilitas kesehatan hanya berfungsi sebagian dan menghadapi kekurangan peralatan dan perlengkapan medis penting. Keruntuhan total infrastruktur sanitasi telah membuat 740.000 orang rentan terhadap banjir beracun.”
Negara-negara tersebut mendesak Israel untuk memastikan LSM internasional dapat beroperasi di Gaza secara “berkelanjutan dan dapat diprediksi” dan menyerukan pembukaan penyeberangan darat untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan.
Kementerian Luar Negeri Israel menyebut pernyataan bersama itu “palsu tetapi tidak mengejutkan” dan “bagian dari pola berulang kritik yang terlepas dan tuntutan sepihak terhadap Israel sambil sengaja mengabaikan persyaratan penting untuk melucuti senjata Hamas”.
Kebutuhan di Gaza Sangat Besar
Empat bulan lalu, lebih dari 100 kelompok bantuan internasional menuduh Israel menghalangi bantuan penyelamat jiwa memasuki Gaza. Mereka menyerukan agar Israel mengakhiri “penggunaan bantuan sebagai senjata” karena menolak mengizinkan truk bantuan memasuki Jalur Gaza yang porak-poranda.
Lebih dari 71.000 warga Palestina telah tewas sejak Israel melancarkan perang genosida di Gaza pada Oktober 2023, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Ratusan orang meninggal karena kekurangan gizi parah dan ribuan lainnya karena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah akibat kurangnya pasokan medis.
Israel mengklaim telah memenuhi komitmen bantuan yang tercantum dalam gencatan senjata terbaru, yang mulai berlaku pada 10 Oktober. Namun, kelompok-kelompok kemanusiaan membantah angka-angka Israel dan mengatakan bahwa bantuan yang jauh lebih banyak sangat dibutuhkan di wilayah yang hancur dan dihuni lebih dari dua juta warga Palestina tersebut.
Jalur Bantuan yang Sangat Dibutuhkan
Keputusan untuk tidak memperbarui izin kelompok bantuan berarti kantor mereka di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki akan ditutup dan organisasi-organisasi tersebut tidak akan dapat mengirim staf internasional atau bantuan ke Gaza.
“Meskipun ada gencatan senjata, kebutuhan di Gaza sangat besar, tapi kami dan puluhan organisasi lain terhalang dan akan terus terhalang untuk membawa bantuan penting yang menyelamatkan nyawa,” kata Low.
“Tidak dapat mengirim staf ke Gaza berarti semua beban kerja jatuh pada staf lokal kami yang kelelahan.”
Keputusan Israel berarti izin kelompok bantuan akan dicabut pada Kamis, dan jika mereka berlokasi di Israel, mereka harus meninggalkan wilayah tersebut pada 1 Maret 2026, menurut kementerian.
Ini bukan pertama kalinya Israel mencoba menindak organisasi kemanusiaan internasional. Sepanjang genosida, Israel menuduh badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, telah disusupi oleh Hamas dan Hamas menggunakan fasilitas UNRWA dan mengambil bantuannya.
PBB telah membantah hal itu.
Pada Oktober, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan pendapat penasihat yang menyatakan bahwa Israel harus mendukung upaya bantuan PBB di Gaza, termasuk yang dilakukan oleh UNRWA.
Pengadilan memutuskan bahwa tuduhan Israel terhadap UNRWA – termasuk bahwa UNRWA terlibat dalam serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel – tidak berdasar.
Mahmakah juga menyatakan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, harus memastikan terpenuhinya “kebutuhan dasar” penduduk Palestina di Gaza, “termasuk pasokan penting untuk bertahan hidup”, seperti makanan, air, tempat tinggal, bahan bakar, dan obat-obatan.
Sejumlah negara menghentikan pendanaan untuk UNRWA setelah tuduhan Israel, yang membahayakan salah satu jalur kehidupan yang paling dibutuhkan Gaza.
