Penanganan Bencana Aceh dan Keterlibatan Lembaga Internasional
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui terkait surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Ia menyatakan bahwa kesalahan terjadi karena surat tersebut sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Aceh.
“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem saat diwawancarai awak media di Banda Aceh, Selasa 16 Desember 2025. Pernyataan ini disampaikan setelah menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di halaman Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh.
Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman dalam pengiriman surat tersebut. Menurutnya, surat pemerintah Aceh bukan ditujukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF, yang memiliki kantor di Indonesia. Ia menegaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut juga memiliki program di Aceh.
“Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh,” ujar Muhammad MTA.
Ia menjelaskan bahwa bencana Aceh masih berstatus tingkat provinsi. Pemerintah pusat melakukan supervisi dan menjadi prioritas. “Karena ini status bencana provinsi, maka Pemerintah Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah penting, salah satunya mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pascabencana,” katanya.
Dalam konteks pengalaman saat bencana tsunami Aceh, kata Muhammad MTA, lembaga UNDP, IOM, dan UNICEF adalah mitra strategis Pemerintah Indonesia. Bahkan, masih banyak program kemitraan di seluruh Indonesia. Karena itu, Pemerintah Aceh yang menjadi pilar utama penanganan bencana, penting melakukan dan mengundang mereka tetap eksis di Aceh, apalagi pengalaman bencana yang mereka tangani dulu.
“Kami berharap, mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu, UNDP juga seperti itu,” ucapnya.
Data Korban dan Kerusakan Akibat Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Jumlah korban meninggal saat ini menjadi 1.053 orang.
“Data per 16 Desember 2025, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di 3 provinsi sebanyak 1.053 jiwa. jumlah korban hilang sebanyak 200 orang dan pengungsi sebanyak 606.040 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers, Selasa 16 Desember 2025.
BNPB menyebutkan, total rumah rusak akibat bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh mencapai 106.058 unit. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Banda Aceh, Selasa, mengatakan, kerusakan rumah tersebut tersebar di 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Provinsi Aceh.
“Berdasar data per Selasa 16 Desember 2025, jumlah rusak akibat bencana di wilayah Aceh mencapai 106.058 unit. Kerusakan terdiri, parah, sedang, dan ringan,” kata Abdul Muhari.
Donasi Kemanusiaan dari SD BPI Bandung
Di Bandung, para murid SD BPI bersama orang tua mereka berhasil menggalang donasi kemanusiaan sebesar Rp17.633.500 untuk membantu korban bencana Sumatra. Bantuan itu diserahkan secara langsung melalui Yayasan Pikiran Rakyat, di Aula Kantor Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa 16 Desember 2025.
Kepala SD BPI, Rini Trisnawulan, S.S., mengungkapkan, aksi ini merupakan tindak lanjut dari imbauan pemerintah melalui Dinas Pendidikan, sekaligus menjadi momentum emas untuk mengasah empati para siswa.
“Niat kami insyaallah menyampaikan donasi dari siswa-siswi SD BPI dan orang tua untuk kepedulian bencana di Sumatra. Tujuan utamanya, selain kepedulian, kami sedang membangun karakter anak-anak supaya mereka peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya,” ujar Rini.
Mekanisme penggalangan dana dilakukan secara transparan dan terkoordinasi. Pihak sekolah menjalin komunikasi intensif dengan orangtua siswa melalui berbagai saluran. “Biasanya, kami umumkan lewat grup Whatsapp di tiap kelas. Saya sendiri membuat surat edaran resmi, kemudian menyampaikan juga imbauan dari Dinas Pendidikan dan pemerintah kepada orangtua. Kami memohon kesediaan orangtua untuk menyisihkan sebagian rezekinya,” tuturnya.
Meski demikian, Rini menegaskan, donasi ini bersifat sukarela tanpa patokan nominal. Ia mengapresiasi tinggi kepercayaan orangtua murid yang selalu mendukung program sosial sekolah.
Uniknya, teknis pengumpulan donasi dirancang agar murid terlibat langsung secara fisik. Anak-anak diminta membawa uang tunai (cash) dan memasukkannya sendiri ke dalam wadah yang disediakan. “Anak-anak yang menyerahkan langsung ke wadah, biasanya membawa uang tunai. Ini bertujuan agar anak merasakan langsung pengalaman berbagi. Namun, ada juga sebagian yang mentransfer, biasanya bagi yang lupa membawa atau sudah terlambat pengumpulannya,” kata Rini.
Peran Yayasan Pikiran Rakyat
Perwakilan Yayasan Pikiran Rakyat Puspatriani Agustina menyambut hangat inisiatif SD BPI dan mengapresiasi kepercayaan yang diberikan untuk menyalurkan amanah tersebut. Perempuan yang akrab disapa Nenet ini menjelaskan, donasi yang terkumpul rencananya akan difokuskan untuk penanganan pascabencana. Strategi ini diambil untuk mengisi kekosongan bantuan yang biasanya menumpuk di fase tanggap darurat, namun minim saat fase pemulihan (recovery).
“Kita akan menyisihkan untuk pascabencana, di mana kita ingin membantu membangun kembali infrastruktur dan sarana-prasarana yang hancur di sana,” kata Nenet.
Tinggalkan Balasan