Kementerian Kebudayaan merilis buku sejarah versi pemerintah pada hari Minggu, 15 Desember 2025. Judul bukunya adalah “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global”. Buku ini merupakan hasil penyusunan ulang sejarah Indonesia yang dikerjakan sejak awal tahun dan diprakarsai langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Seorang anggota Partai Gerindra menyatakan, buku yang diterbitkan pemerintah bertujuan sebagai panduan bagi masyarakat dalam memahami perkembangan sejarah bangsa. Selain itu, pemerintah berharap buku ini dapat digunakan oleh guru-guru sebagai dasar dalam menyusun materi pelajaran sejarah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Fadli Zon menyatakan buku ini bisa menjadi salah satu sumber rujukan, meskipun keputusan penggunaannya dalam kurikulum pendidikan ada di tangan Kementerian Pendidikan. “Ini bisa menjadi salah satu pedoman, tetapi kebijakan tersebut nantinya akan ditentukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) atau Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Dikti),” katanya di Jakarta, Minggu, 14 Desember 2025.
Buku sejarah Indonesia ini disebut telah ditulis oleh 123 ahli sejarah dari 34 universitas di Indonesia. Karya tersebut terdiri dari 10 volume dengan total 7.958 halaman yang membahas perkembangan sejarah Indonesia hingga tahun 2024.
Di volume pertama hingga ketiga, buku ini menjelaskan awal perkembangan peradaban Nusantara serta hubungannya dengan berbagai peradaban dunia, seperti India, Tiongkok, Persia, hingga Timur Tengah. Volume keempat membahas pertemuan dan interaksi awal dengan bangsa Barat. Selanjutnya, volume kelima menggambarkan dinamika masyarakat Indonesia setelah terbentuknya negara kolonial.
Berikut adalah beberapa variasi dari teks yang diberikan: 1. Selanjutnya, volume keenam membahas gerakan nasional, diikuti oleh volume ketujuh yang fokus pada perjuangan menjaga kemerdekaan. Volume kedelapan mengupas tentang penguatan negara bangsa, konflik, integrasi, serta kepemimpinan nasional. Volume kesembilan secara khusus menganalisis pembangunan dan stabilitas selama masa Orde Baru. Sementara itu, volume terakhir menyajikan perjalanan reformasi dan penguatan demokrasi sejak tahun 1998 hingga 2024. 2. Volume keenam berisi penjelasan tentang pergerakan kebangsaan, lalu diikuti oleh volume ketujuh yang menyoroti upaya mempertahankan kemerdekaan. Volume kedelapan membahas proses penguatan negara bangsa, konflik, integrasi, serta kepemimpinan nasional. Volume kesembilan khusus membahas pembangunan dan stabilitas pada era Orde Baru. Dan volume terakhir menggambarkan proses reformasi dan penguatan demokrasi sejak 1998 sampai 2024. 3. Volume keenam mengulas pergerakan kebangsaan, disusul dengan volume ketujuh yang memperhatikan perjuangan dalam menjaga kemerdekaan. Volume kedelapan membahas penguatan negara bangsa, konflik, integrasi, serta kepemimpinan nasional. Volume kesembilan secara khusus meninjau pembangunan dan stabilitas pada masa Orde Baru. Sementara itu, volume terakhir menjelaskan perjalanan reformasi dan penguatan demokrasi sejak 1998 hingga 2024. 4. Berikutnya, volume keenam membahas pergerakan nasional, diikuti oleh volume ketujuh yang fokus pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Volume kedelapan mengupas tentang penguatan negara bangsa, konflik, integrasi, serta kepemimpinan nasional. Volume kesembilan khusus membahas pembangunan dan stabilitas pada era Orde Baru. Dan volume terakhir menyajikan perjalanan reformasi dan penguatan demokrasi sejak 1998 sampai 2024. 5. Volume keenam berisi penjelasan mengenai pergerakan kebangsaan, dilanjutkan dengan volume ketujuh yang menyoroti perjuangan untuk menjaga kemerdekaan. Volume kedelapan membahas konsolidasi negara bangsa, konflik, integrasi, serta kepemimpinan nasional. Volume kesembilan secara khusus menganalisis pembangunan dan stabilitas pada masa Orde Baru. Dan volume terakhir menggambarkan perjalanan reformasi dan penguatan demokrasi sejak 1998 hingga 2024.
Menteri Fadli Zon menyampaikan bahwa buku tersebut ditulis dengan sudut pandang atau nada yang menekankan sisi positif setiap masa pemerintahan. Penulisan lebih berfokus pada pencapaian dan peristiwa penting, serta tidak terlalu menyoroti kesalahan di masa lalu. “Pada masa itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kami ingin menonjolkan pencapaian, prestasi, dan peristiwa pada zamannya,” ujar Fadli pada 6 Juni 2025.
Pendekatan ini mendapat kritik dari beberapa akademisi dan lembaga masyarakat sipil. Mereka menganggap buku ini berisiko memperkuat citra pemerintahan Presiden Soeharto serta Orde Baru, sekaligus menyembunyikan fakta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu.
Aktivis HAM Suciwati, istri almarhum Munir Said Thalib, menyatakan bahwa penulisan sejarah oleh pemerintah berpotensi menciptakan narasi yang tidak lengkap. Menurutnya, penekanan pada nada positif bisa menghilangkan catatan penting terkait kasus pelanggaran HAM berat. “Jika ingin menampilkan Soeharto dengan nada yang baik, maka kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut akan dihapus,” kata Suciwati, Selasa, 16 Desember 2025.
Implikasi terhadap Pendidikan
Di kesempatan berbeda, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait penggunaan Buku Sejarah Indonesia sebagai pedoman resmi kurikulum pelajaran sejarah di sekolah. “Belum dibahas,” kata Abdul Mu’ti melalui pesan singkat, Selasa, 16 Desember 2025.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji berpendapat bahwa buku yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki potensi menjadi sumber utama dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, menurutnya, produk yang memiliki label kementerian sering dianggap sebagai kebenaran resmi.
Menurut Ubaid, para guru diberikan kebebasan dalam menyusun kurikulum. Namun, tekanan dari pihak administratif, sistem penilaian, serta budaya birokrasi pendidikan sering kali membuat guru lebih memilih sumber yang dianggap aman, yaitu buku yang diterbitkan oleh negara.
Bagi para siswa, Ubaid menjelaskan, buku sejarah bukan hanya sekadar sumber ilmu, tetapi juga alat yang membentuk ingatan bersama. Penekanan atau penghapusan fakta tertentu akan memengaruhi cara siswa memahami perjalanan bangsa. “Siapa yang dianggap pahlawan, siapa yang diabaikan, konflik apa yang disamarkan, dan kesalahan apa yang dihilangkan,” katanya.
Oleh karena itu, Ubaid menekankan perlunya memastikan buku sejarah yang dihasilkan pemerintah disusun dengan jujur, berlandaskan fakta ilmiah, terbuka terhadap kritik, serta telah melalui pengujian yang luas oleh komunitas akademik. “Tanpa proses ini, negara berisiko mengendalikan interpretasi sejarah,” katanya.
Ahli pendidikan Bukik Setiawan menganggap siswa cenderung memandang informasi yang disampaikan di kelas sebagai satu-satunya kebenaran. Menurut Bukik, pemilihan kata dan sudut pandang dalam buku sejarah sangat berpengaruh terhadap perspektif siswa.
Dalam konteks Buku Sejarah Indonesia yang memicu perdebatan, Bukik berpendapat bahwa buku tersebut sebaiknya tidak digunakan sebagai sumber utama dalam penyusunan materi pelajaran. Menurutnya, sejarah yang ditulis dengan perspektif positif tertentu berpotensi menciptakan bias dalam pemahaman siswa terhadap fakta sejarah.
Bukik menyarankan bahwa meskipun Kementerian Pendidikan setuju untuk menjadikan buku ini sebagai bahan ajar sejarah di sekolah, guru tetap perlu menyediakan buku-buku lain sebagai referensi. “Agar siswa dapat belajar membandingkan berbagai perspektif,” katanya pada Selasa, 16 Desember 2025.
Oyuk Ivani Siagian dan Hendrik Yaputra membantu dalam penyusunan artikel ini.
