KABAR WONOSOBO– Masalah oknum yang berpura-pura sebagai wartawan menjadi perhatian dalam Diskusi Kelompok Fokus (FGD) dengan tema Sinergi Media dan Pemerintah dalam Penyampaian Informasi Publik yang diadakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah di Pibee Resto, Wonosobo, Senin 22 Desember 2025.
Forum diskusi tersebut dihadiri oleh puluhan kepala desa dari seluruh Kabupaten Wonosobo, mahasiswa, serta jurnalis sebagai upaya menciptakan komunikasi publik yang baik dan berkualitas.
Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kholik Idris, menyatakan bahwa FGD menjadi tempat yang penting untuk menghubungkan media dengan pemerintah desa. Ia berharap forum ini dapat menciptakan keterlibatan komunikasi yang saling mendukung dalam mempercepat pembangunan wilayah, khususnya di Wonosobo.
“Maka kita berharap melalui FGD ini tercipta keterlibatan antara rekan-rekan media dengan rekan-rekan pemerintah yang tadi diwakili oleh para kepala desa, bagaimana membangun Wonosobo,” katanya.
Kholik menganggap, berdasarkan dinamika diskusi yang terjadi, komunikasi antara media dan pemerintah desa selama ini belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, FGD dianggap sebagai langkah awal untuk memperbaiki hubungan dan pola komunikasi antar pihak.
Ia menekankan bahwa forum ini tidak akan menjadi agenda tunggal. Di masa depan, akan diadakan FGD serupa dengan melibatkan elemen masyarakat lainnya agar kesenjangan komunikasi dapat dikurangi.
Mengenai dinamika yang terjadi di forum sebelumnya, saya melihat bahwa selama ini proses komunikasi belum berjalan dengan baik. Insya Allah, dengan mengadakan pertemuan sore hari ini melalui forum FGD ini, akan menjadi jembatan dan Insya Allah menjadi dasar awal, serta akan kita lanjutkan dengan kegiatan FGD berikutnya bersama elemen masyarakat lainnya,” tambah Kholik.
Merespons isu adanya wartawan yang dianggap mengganggu hingga ke tingkat desa, Kholik menegaskan bahwa hal itu tidak mencerminkan kondisi pers secara keseluruhan di Wonosobo. Jika memang ada masalah, menurutnya hal tersebut bersifat individu dan tidak bisa disimpulkan secara umum.
Ia menekankan perlunya membedakan antara jurnalis profesional yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dengan pihak-pihak yang hanya menyatakan diri sebagai wartawan demi kepentingan tertentu.
“Saya melihat di Wonosobo, tidak ada, tidak ada. Dan jika ada, itu hanya oknum saja, oknum saja. Karena sebenarnya fenomena yang terjadi lebih pada penggunaan pakaian, menggunakan pakaian jurnalis, tetapi tujuannya untuk kepentingan tertentu,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Komunitas Jurnalis Wonosobo (KJW) Agus Supriyadi menekankan betapa pentingnya profesionalisme dalam pekerjaan jurnalistik. Menurutnya, setiap jurnalis harus menghargai kode etik jurnalistik sebagai dasar dalam menjalankan tugas liputan.
Agus menyatakan, di dunia jurnalistik terdapat tingkatan kompetensi yang menjadi acuan profesionalisme. Di KJW, ia memastikan seluruh anggota menjalankan tugas sesuai aturan etik dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.
“Jurnalis memiliki kode etik yang harus dihormati, tidak diperbolehkan melakukan pemerasan atau tindakan merugikan pihak lain. Di dalam dunia jurnalistik juga terdapat tingkatan kompetensi sebagai standar profesionalisme,” ujar Agus.
Agus menekankan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir tindakan pemerasan atau penyalahgunaan jabatan sebagai wartawan. Ia mengatakan, jika ada pihak yang bertindak mencurigakan dengan menyamar sebagai wartawan, dapat dipastikan bukan berasal dari KJW.
“Di Komunitas Jurnalis Wonosobo terdapat 15 anggota, dan kami memastikan semua bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Jika ada pihak yang melakukan pemerasan atau bertindak mencurigakan dengan mengatasnamakan wartawan, bisa dipastikan hal tersebut tidak berasal dari kami. Saya bersedia dihubungi jika ada oknum yang perlu diverifikasi statusnya sebagai seorang jurnalis,” ujarnya. ***
