Kepemimpinan FIFA dan UEFA Diadukan ke Mahkamah Pidana Internasional
Presiden Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Florence Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Eropa Aleksander Čeferin kini menjadi terdakwa di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Mereka dituduh membantu Israel dalam melakukan genosida di Gaza. Pengaduan ini diajukan oleh sekelompok pesepakbola Palestina, klub Palestina, pemilik tanah, serta kelompok advokasi seperti Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, dan Just Peace Advocates. Mereka didukung oleh tim hukum ahli yang akan menghadapi proses hukum.
Menurut pernyataan publik dari pihak-pihak yang mengajukan, Infantino dan Čeferin dituduh telah mendanai klub-klub di pemukiman ilegal Israel di wilayah yang dicaplok secara ilegal dari warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Klub-klub tersebut diperbolehkan bermain di liga yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Israel dan mengadakan pertandingan di tanah yang dicaplok. Selain itu, mereka juga memberikan dukungan finansial dan struktural kepada klub-klub pemukim, beberapa di antaranya pernah bermain di kompetisi yang diselenggarakan UEFA.
Pihak pengadu menulis bahwa dukungan finansial FIFA dan UEFA terhadap klub-klub ini melegitimasi pendudukan ilegal Israel di Palestina. Dukungan tersebut juga berkontribusi terhadap “pemindahan penduduk sipil ke wilayah-wilayah pendudukan yang bertentangan dengan Statuta Roma pasal 8(2)(b)(viii)” dan “membantu dan bersekongkol dengan apartheid (kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma pasal 7(1)(j))”.
Rebecca O’Keeffe dari Irish Sport for Palestine menyampaikan bahwa kejahatan Israel tidak hanya terbatas pada pendirian klub di tanah yang dicuri dari orang-orang Palestina. “Tetapi ini juga berarti bahwa orang-orang Palestina tidak dapat mengakses klub-klub ini, tidak dapat mengakses tempat bermain, mendukung, menonton apa pun di area ini. Dan itu adalah apartheid. UEFA dan FIFA melanggar undang-undang mereka sendiri dengan melanggar integritas teritorial dan yurisdiksi.”

Dukungan untuk Palestina di tribun penonton saat laga babak kualifikasi grup B UEFA EURO 2024 antara Irlandia dan Yunani di Dublin, Irlandia, 13 Oktober 2023. – (EPA/Donall Farmer)
O’Keeffe menambahkan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa para pemimpin asosiasi olahraga dituduh membantu dan bersekongkol dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini menunjukkan kepada para pemimpin lembaga-lembaga olahraga bahwa keputusan mereka sehubungan dengan klub-klub pemukiman ilegal dapat membawa konsekuensi hukum yang signifikan. “Mudah-mudahan ini menjadi preseden yang sangat dibutuhkan dan juga merupakan langkah pertama menuju penerapan sanksi terhadap Asosiasi Sepak Bola Israel.”
Dari 1961 hingga 1992, FIFA melarang apartheid Afrika Selatan berkompetisi. Baru-baru ini, setelah invasi ke Ukraina, FIFA dan UEFA melarang Rusia berkompetisi. Ini memicu kritik soal standar ganda karena Israel yang menerapkan kebijakan Apartheid sejak 1958 dan genosida di Gaza sejak 2023 tak kunjung disanksi. Bukannya menjatuhkan sanksi terhadap Israel, baru-baru ini Infantino menganugerahkan Presiden AS Donald Trump dengan “Peace Price” alias “Anugerah Perdamaian” dalam pengundian Piala Dunia 2026.

Genosida Atlet Palestina – (https://kedirinews.com)
Gugatan ini juga muncul di tengah serangan Israel yang terus berlanjut di Gaza. Sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 70.100 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Meskipun gencatan senjata diumumkan pada 10 Oktober 2025, pasukan Israel telah berulang kali melanggar gencatan senjata dengan serangan hampir setiap hari terhadap wilayah kantong yang terkepung.
Kehancuran telah meluas hingga ke sektor olahraga Gaza. Menurut angka dari Kantor Media Pemerintah Gaza, 894 anggota komunitas olahraga, yaitu pemain, wasit, pelatih, dan pejabat klub, telah terbunuh, termasuk lebih dari 400 pesepakbola. Selama dua tahun terakhir, 292 fasilitas olahraga telah hancur atau rusak parah, mulai dari stadion dan klub pemuda hingga ruang pelatihan dan lapangan komunitas.
Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) berpendapat bahwa otoritas sepak bola global telah gagal menegakkan peraturan mereka sendiri. Kepala penasihat hukum PFA, Kat Vilarev, mengatakan bahwa Infantino dan Ceferin “memilih untuk mengabaikan” pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi dengan baik yang dilakukan oleh Israel. “Mengingat keterlibatan institusi olahraga Israel dalam genosida di Gaza, FIFA dan UEFA terikat secara hukum untuk mengambil tindakan.”







