JURNAL SOREANG – Kabupaten Bandung menargetkan transformasi digital yang berdampak nyata pada 2026, dengan fokus pada pelayanan publik yang cepat, pemerataan akses internet, dan kebijakan berbasis data.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah menetapkan sejumlah resolusi strategis untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun ini.
Hal tersebut dikatakan Teguh Purwayadi Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, bahwa resolusi tersebut meliputi penguatan layanan publik digital terintegrasi, pemerataan akses internet, pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, peningkatan keamanan informasi, serta keterbukaan informasi publik.
Agenda tersebut selaras dengan visi Kabupaten Bandung Lebih BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) yang tertuang dalam Renstra Diskominfo 2025–2029 mendatang.
“Transformasi digital pada 2026 diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pengembangan teknologi,” kata Teguh melalui keterangan resminya, Kamis 1 Januari 2026.
Salah satu resolusi utama, kata Teguh, adalah penguatan aplikasi Bedas Digital Service (BDS) sebagai kanal utama layanan publik.
Platform tersebut akan menjadi pintu depan bagi seluruh layanan pemerintah, termasuk perizinan, administrasi kependudukan, layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pengaduan masyarakat.
Pada tahun 2026, Bedas Digital Service akan terus diintegrasikan dengan ekosistem nasional seperti Mal Pelayanan Publik Digital, serta diperkuat melalui aplikasi petugas untuk layanan jemput bola ke desa dan kelurahan.
“Dengan integrasi tersebut, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, terukur, dan mudah diakses oleh masyarakat,” jelasnya.
Pemerataan akses internet, lanjut teguh, menjadi fokus penting melalui program Bedas WiFi Sarerea Digital Service (Bewara DS).
Oleh karena itu, Pemerintah daerah terus memperluas internet publik gratis hingga wilayah pelosok, berdasarkan kajian penempatan titik internet publik yang dilakukan pada 2025 lalu.
“Pendekatan berbasis data memastikan perluasan akses internet lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” akunya.
Teguh menegaskan, Diskominfo Kabupaten Bandung juga menempatkan data sebagai fondasi utama penyusunan kebijakan daerah.
Penguatan Satu Data Kabupaten Bandung dilakukan untuk memastikan data sektoral akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
Data tersebut dikelola melalui portal satu data, SIMASDA, sistem big data daerah, dashboard pimpinan, serta integrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Data juga dibuka secara bertanggung jawab agar dapat dimanfaatkan masyarakat, akademisi, dan media sebagai bagian dari transparansi pemerintahan,” ujarnya.
Teguh menambahkan, seiring meningkatnya layanan digital, penguatan keamanan informasi menjadi prioritas.
Dengan demikian, agenda yang disiapkan meliputi penyusunan regulasi perlindungan data pribadi, pengamanan aplikasi dan website layanan publik, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis keamanan informasi.
Peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi bagian dari resolusi 2026, Komunikasi publik yang cepat dan akurat diperkuat untuk menangkal hoaks, didukung kolaborasi dengan komunitas informasi masyarakat dan media.
“Literasi digital penting agar masyarakat tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memilah informasi dan menjaga ruang digital yang sehat,” katanya.
Tantangan terbesar dalam mewujudkan target 2026 adalah menyelaraskan percepatan teknologi dengan kesiapan sumber daya manusia, kualitas data, tata kelola, serta kepercayaan publik.
Diskominfo Kabupaten Bandung mendorong penguatan kompetensi aparatur, kolaborasi lintas OPD, standarisasi regulasi dan SOP, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai Renstra Diskominfo 2025–2029.
Transformasi digital di Kabupaten Bandung dipahami sebagai proses berkelanjutan untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berpihak pada masyarakat.***
