.CO.ID, BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengatakan tidak mengetahui mengenai surat permohonan bantuan penanganan bencana Aceh yang dikirim ke dua lembaga di bawah PBB yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Ia menyebut terdapat kesalahan terkait dengan surat tersebut.
“Saya tidak mengetahui apa-apa, sebenarnya kesalahan, bukan ke PBB, melainkan kepada LSM yang berada di Aceh,” ujar Mualem saat diwawancarai oleh awak media, di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan tersebut diucapkan Mualem setelah menerima bantuan kemanusiaan secara simbolis dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang diserahkan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di halaman kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh.
Mengenai pernyataan Mualem tersebut, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA mengungkapkan bahwa terjadi kesalahpahaman, surat pemerintah Aceh tidak ditujukan kepada PBB, tetapi kepada UNDP dan UNICEF. Kedua organisasi tersebut berada di Indonesia.
Terjadi kesalahpahaman, itu berlaku untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tetapi yang terlihat seperti Gubernur mengirim surat ke PBB, padahal lembaga tersebut sudah ada. Karena mereka juga memiliki program di Aceh,” ujar Muhammad MTA.
Ia menjelaskan bahwa bencana Aceh masih dalam status tingkat provinsi. Pemerintah pusat, dalam hal ini, melakukan pengawasan dan menjadi prioritas utama.
Karena ini merupakan keadaan darurat provinsi, tambahnya, pemerintah Aceh merasa perlu mengambil langkah-langkah penting. Salah satunya adalah mengundang beberapa lembaga yang berkompeten dalam penanganan bencana, termasuk program pemulihan pasca-bencana.
Maka dengan melihat pengalaman saat bencana tsunami Aceh, UNDP, IOM, dan UNICEF menjadi mitra strategis Pemerintah Indonesia, bahkan masih banyak program kemitraan yang berlangsung di seluruh Indonesia.
Seperti yang dijelaskan UNICEF, mereka masih memiliki program pendampingan perlindungan anak di Aceh hingga April.
Oleh karena itu, Pemerintah Aceh yang menjadi tulang punggung penangangan bencana, perlu melakukan dan mengundang mereka tetap berada di Aceh, terlebih pengalaman bencana yang pernah mereka tangani.
“Kami berharap mereka tetap memiliki program, khususnya terkait pemulihan pasca-bencana agar dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, sehingga program tersebut tetap berjalan, UNDP juga menginginkan hal yang sama,” katanya.
UNDP, menurutnya, pernah terlibat dalam penanganan tsunami dan saat ini masih berada di Indonesia. Diharapkan setelah bencana ini, mereka dapat membantu pemerintah, baik pusat yang melakukan pengawasan dengan program prioritas penanganan bencana di Aceh, maupun Pemerintah Aceh, bisa turut serta memberikan bantuan.
Namun yang dibangun kemudian, menurutnya, terkesan Gubernur Aceh melebihi Presiden Prabowo dengan mengirim surat langsung ke PBB, sehingga masalah ini memicu perdebatan.
Ia mengakui masih terdapat kekurangan, baik dari Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Republik Indonesia. Namun, ia yakin, katanya, dengan bencana besar ini pemerintah berpikir secara menyeluruh bagaimana penanganan yang ekstra. Mengingat kejadian luar biasa ini belum pernah terjadi sebelumnya, selain tsunami.
Kemudian, tambahnya, Tim Komunikasi Presiden juga telah menanyakan hal tersebut dan setelah dijelaskan, akhirnya mereka memahami dan menyambut baik bahwa hal itu merupakan hal yang wajar dalam upaya mengumpulkan dukungan. “Apalagi mereka (UNDP – UNICEF) merupakan mitra strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, khususnya dalam pendampingan anak-anak,” ujar Muhammad MTA.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh mengajukan permintaan keterlibatan dua organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB guna membantu penanganan pasca-bencana banjir dan tanah longsor di Tanah Rencong.
Berdasarkan pernyataan tertulis dari Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta, Senin, NDP Indonesia telah menerima permohonan resmi dari Aceh pada 14 Desember 2025.
Saat ini UNDP sedang melakukan evaluasi guna memberikan dukungan terbaik yang bisa diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terkena dampak, sejalan dengan mandat UNDP mengenai pemulihan awal (early recovery).
Kemudian juga disampaikan bahwa UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang meninjau bidang-bidang bantuan yang diminta melalui koordinasi dengan pihak berwenang.
Hal tersebut dilakukan guna mengenali kebutuhan yang mendesak, di mana UNICEF dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanganganan yang dipimpin oleh pemerintah.
