Kilas 2025: 8 Kebijakan Pemicu Protes Massal

Pada tahun 2025, Indonesia mengalami perubahan yang cukup dinamis dalam berbagai aspek politik dan sosial. Berbagai kebijakan pemerintah tidak hanya memicu debat publik, tetapi juga menghadirkan aksi protes di berbagai daerah. Dari polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pengurangan bantuan pendidikan, sejumlah kebijakan menjadi sorotan utama masyarakat sepanjang tahun ini.

Beberapa keputusan pemerintah, seperti kenaikan pajak, pengetatan distribusi energi subsidi, hingga revisi undang-undang strategis, menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Gelombang protes datang dari berbagai elemen rakyat, termasuk mahasiswa, buruh, hingga warga daerah. Hal ini menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara kebijakan yang diambil dan kondisi nyata yang dialami oleh rakyat.

Berikut adalah delapan kebijakan pemerintah yang paling kontroversial sepanjang tahun 2025:

1. Kenaikan PPN 12 Persen

Pada awal 2025, pemerintah memberlakukan PPN 12 persen untuk barang mewah yang sebelumnya dikenakan PPnBM. Kebijakan ini langsung memicu kehebohan karena dianggap tidak tepat momentum, terutama dalam situasi ekonomi yang masih lesu. Protes bermunculan dari berbagai kelompok, terutama kelas menengah yang terdampak PHK dan stagnasi upah. Banyak yang menilai tarif baru itu berpotensi menekan daya beli dan menghambat pemulihan ekonomi. Akhirnya, Presiden Prabowo memutuskan untuk menganulir kebijakan tersebut setelah mendengar kritik publik.

2. Polemik Gas Elpiji 3 Kilogram

Setelah polemik PPN 12 persen mereda, kontroversi baru kembali mencuat di awal Februari 2025 terkait larangan penjualan gas LPG 3 kilogram di tingkat pengecer. Aturan mendadak ini memicu kelangkaan, antrean panjang, hingga insiden warga meninggal saat menunggu gas. Setelah penjelasan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pemerintah akhirnya membuka kembali izin penjualan sambil memproses pengecer menjadi sub-pangkalan. Namun, kebijakan tersebut dibatalkan Presiden Prabowo hanya tiga hari setelah diberlakukan.

3. Polemik Efisiensi Anggaran dan Munculnya #IndonesiaGelap

Pemerintahan Prabowo–Gibran memangkas anggaran sebesar $19 miliar demi mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), memicu gerakan protes “Indonesia Gelap”. Pemotongan anggaran pendidikan menyebabkan kenaikan UKT dan berkurangnya tunjangan dosen. Aksi demonstrasi mencerminkan kekhawatiran publik terhadap tekanan ekonomi, naiknya pengangguran muda, dan makin rapuhnya kelas menengah.

4. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program MBG terus berjalan meskipun menuai kritik bahwa pemerintah lebih memprioritaskan proyek ini dibanding kebutuhan mendesak lain, seperti kesejahteraan guru dan layanan publik. Meski ada penolakan dan laporan kasus keracunan serta masalah distribusi, pemerintah tetap melanjutkan MBG sambil melakukan perbaikan di berbagai aspek pelaksanaannya.

5. RUU Minerba yang Izinkan Kampus Kelola Tambang

UU Minerba sempat menjadi sorotan publik karena usulan pasal yang membuka peluang perguruan tinggi mengelola tambang. Gagasan tersebut dinilai mengancam independensi akademik dan langsung menuai penolakan dari sivitas akademika. Dalam beleid yang akhirnya disahkan DPR, kampus tidak lagi diberi kewenangan mengelola tambang dan hanya ditetapkan sebagai penerima manfaat.

6. Polemik RUU TNI

Revisi UU TNI menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial pemerintah tahun ini. Publik khawatir aturan baru tersebut membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi ABRI. Meski pemerintah dan DPR membantahnya, gelombang kritik publik tetap kuat.

7. Demo Pati Protes Kenaikan PBB 250 Persen

Ribuan warga Pati turun ke jalan pada pertengahan Agustus 2025 menuntut Bupati Sudewo mundur setelah serangkaian kebijakannya memicu kemarahan publik, terutama rencana kenaikan PBB hingga 250 persen. Demo besar-besaran di Pati ini pun mencuat sebagai salah satu kebijakan daerah paling kontroversial sepanjang 2025.

8. Kenaikan Tunjangan DPR dan Tewasnya Driver Ojol

Kenaikan tunjangan DPR yang melesat di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian berat menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial tahun ini. Kebijakan itu memantik gelombang protes karena dinilai tidak mencerminkan empati para wakil rakyat terhadap jeritan publik. Di tengah situasi panas itu, tragedi terjadi saat demonstrasi menolak kenaikan tunjangan digelar di sekitar Gedung DPR RI. Seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob.

Rentetan kebijakan kontroversial sepanjang 2025 menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik kini diawasi secara ketat oleh publik yang semakin kritis. Dari pusat hingga daerah, keputusan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat langsung memantik perlawanan dan menimbulkan dampak politik yang tak bisa disepelekan. Meski sebagian kebijakan akhirnya dikoreksi atau dibatalkan, polemik-polemik ini menjadi pengingat bahwa transparansi, sensitivitas sosial, dan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak lapangan adalah kunci untuk menjaga stabilitas. Tahun 2025 pun menegaskan satu hal: kepercayaan publik hanya dapat bertahan ketika pemerintah benar-benar mendengar dan memahami suara rakyatnya.