PIKIRAN RAKYAT – Warga di beberapa daerah terpencil di Kabupaten Bandung Barat hingga saat ini masih mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Komitmen Bupati Jeje Ritchie Ismail dalam memenuhi hak dasar kesehatan bagi penduduk di daerah terpencil mulai dipertanyakan.
Video viral mengenai warga Saguling yang sakit dan diangkut menggunakan eksavator mendapat permintaan maaf dari Bupati Jeje dalam unggahan di media sosial beberapa waktu lalu. Padahal, kejadian sulitnya akses warga terhadap fasilitas kesehatan akibat kendala jalan atau kerusakan tidak hanya terjadi di Saguling.
Tim “PR” pernah mencatat dan menyampaikan beberapa kejadian yang menunjukkan kesulitan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan di wilayah Sindangkerta, Cipatat, Rongga akibat akses yang tidak memadai. Dari berbagai kejadian tersebut, tidak ada yang mendapatkan respons berupa permintaan maaf dari saudara ipar artis Raffi Ahmad itu kepada warga.
Warga Kota Citiis Dibawa Ke Titik Penjemputan Ambulans
Kondisi memilukan misalnya, masih terjadi di Citiis, kampung terpencil di Desa Wangunsari, Kecamatan Sindangkerta. Salah seorang warga bernama Rina Herlina, mengungkapkan warga yang sakit di kampung itu harus digendong terlebih dulu saat menuju fasilitas kesehatan.
Hal tersebut terjadi lantaran ambulans sulit menjangkau atau mendatangi Citiis untuk menjemput langsung warga yang sakit. Soalnya, akses menuju Citiis terbilang berat dan rusak. Bahkan badan jalan juga tertutup longsor beberapa waktu lalu.
“Mobil mah teu tiasa (Mobil tak bisa melintasi lokasi longsor itu),” kata Rina saat dihubungi “PR” pada Selasa (16/12/2025). Imbas berbagai kondisi itu, warga yang sakit mesti digotong atau digendong menuju Kampung Patrol atau berjarak satu kilometer lebih dari Citiis. Kampung itu menjadi lokasi penjemputan karena masih bisa dijangkau oleh ambulans.
Pasien di Lebaksiuh Dibawa Menggunakan Selimut
Kondisi yang sama juga terjadi di Desa Lebaksiuh yang terletak di dua wilayah kecamatan, yaitu Ciptaharja (Cipatat) dan Cipangeran (Saguling). Lebaksiuh hanya memiliki jalur setapak yang hanya dapat dilalui oleh sepeda motor. Jalur tersebut berlapis tanah dan kondisinya sangat memprihatinkan.
Jajang Daryat, warga Lebaksiuh menyampaikan, masyarakat yang sakit atau sedang hamil di desa tersebut masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan akibat kondisi jalan yang buruk. “Pria yang berjalan di sampingnya dibawa dengan cara yang tidak sopan(Jika ada warga yang sakit, dibawa menggunakan sarung),” katanya.
Mereka akan digotong menuju Cengkrong yang berjarak sekira tujuh kilometer dari Lebaksiuh. Di Cengkrong, warga baru bisa diangkut oleh ambulans menuju fasilitas kesehatan. Di musim hujan, jalur Lebaksiuh semakin sulit dilintasi. “Jero, motor mah sesah (Lubang jalannya dalam, motor susah melintas),” ucap Jajang.
Keadaan tersebut juga membuat warga sulit mengakses bantuan pemerintah lain seperti perbaikan rumah dan lainnya.
Hak Dasar
Darda Abdullah Sjam, Pengamat sosial dan pendidikan asal KBB menegaskan, akses terhadap pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga negara dan penanda martabat manusia. “Ketika akses itu terhalang kondisi geografis dan infrastruktur yang buruk, yang terjadi adalah structural violence, kekerasan struktural di mana sistem yang ada membiarkan atau bahkan menyebabkan penderitaan kelompok marjinal,” kata Darda.
Menurutnya, warga wilayah terpencil KBB tidak hanya berjuang melawan penyakit, melainkan juga melawan isolasi dan ketidakberdayaan yang diciptakan keadaan. Ia juga menyoroti, tindakan bupati yang memberikan bantuan ambulans ke Puskesmas di wilayahnya. Pasalnya, bantuan ambulas itu dilakukan tanpa perbaikan jalan untuk wilayah terpencil.
“Pemberian ambulans tanpa perbaikan jalan adalah simbolis: ia terlihat sebagai tindakan, tetapi secara fungsional tidak mengubah posisi warga yang tetap terpinggirkan,” ujar dosen fakultas pendidikan di salah satu universitas swasta di Kota Bandung tersebut. Kondisi itu, lanjutnya, malah mempertajam ketimpangan antara warga di pusat pertumbuhan dan pelosok.
“Solidaritas sosial sebagai perekat masyarakat juga terkikis, karena rasa ketidakadilan dapat menumbuhkan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah dan sesama warga yang lebih beruntung,” ucapnya.
Ia menyampaikan, anak-anak di daerah terpencil yang memiliki akses layanan kesehatan yang buruk juga berisiko tinggi mengalami pertumbuhan yang terhambat, kekurangan gizi, serta penyakit yang menyebabkan mereka tidak bisa bersekolah dalam jangka waktu yang lama.
“Dengan kata lain, hambatan akses layanan kesehatan di KBB saat ini merupakan kerugian bagi pengembangan sumber daya manusia daerah di masa depan. Wilayah tersebut akan mengalami kesulitan dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” katanya.
Darda memberikan beberapa saran kepada Pemerintah KBB mengenai isu tersebut. Pertama, perbaikan dan pemeliharaan harus menjadi prioritas utama yang wajib dilakukan. Kedua, transformasi model layanan kesehatan dari yang pasif menjadi aktif seperti penerapan konsep Mobile Health Clinic (MHC) atau Puskesmas Keliling.
Ketiga, pemberdayaan dan teknologi guna memperkuat lini depan layanan kesehatan. Keempat, pendidikan serta partisipasi masyarakat. Kelima, integrasi dengan rencana investasi dan pariwisata. Keenam, solusi darurat yang tepat atau Emergency Evacuation System.
