Isi Artikel
JAKARTA, Gaji Minimum Provinsi (GMP) DKI Jakarta yang berada di kisaran Rp 5,3 juta per bulan semakin dipertanyakan relevansinya terhadap kondisi pengeluaran masyarakat di Ibu Kota.
Karena survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata keluarga di Jakarta bisa mencapai sekitar Rp 14,8 juta per bulan.
Biaya hidup sekitar Rp 14,88 juta setiap bulan berasal dari Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 Badan Pusat Statistik (BPS), yang menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan di Jakarta.
Penghitungan meliputi seluruh unsur pengeluaran barang dan jasa, baik berupa makanan maupun non-makanan, termasuk tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, serta layanan lainnya.
Bagi banyak pekerja, khususnya generasi muda, pendapatan yang sama dengan UMP tidak lagi menjadi alat untuk merencanakan masa depan, tetapi hanya sekadar cara untuk bertahan dari gajian ke gajian berikutnya.
Tekanan biaya kehidupan yang tinggi membuat keputusan penting seperti menikah, berhemat, hingga mendirikan keluarga terasa semakin sulit.
Situasi ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara upah minimum dan kebutuhan hidup yang layak bagi keluarga di Jakarta.
Gaji Minimum dan Ketidakseimbangan Biaya Hidup
Perencana keuangan Rista Zwestika CFP WMI mengatakan, secara nominal UMP DKI Jakarta 2025 sekitar Rp 5,39 juta per bulan terlihat besar, namun belum sesuai dengan kebutuhan hidup yang sebenarnya.
“Bagi pekerja lajang yang memiliki pengeluaran sangat hemat mungkin masih bisa ‘bertahan’, tetapi dengan pengorbanan besar,” ujar Rista.
Ia menjelaskan bahwa bahkan dalam kondisi yang ideal, karyawan dengan penghasilan Rp 5 juta per bulan hanya memiliki kesempatan terbatas untuk menabung dan menyisihkan dana darurat.
Fenomena kehidupan yang sering dialami oleh klien dengan gaji UMP, seperti bekerja sambilan hingga ketergantungan pada pinjaman konsumtif, sering ditemukan.
“Jika pengeluaran bulanan sebesar Rp 5 juta, dana darurat minimal enam kali untuk orang tunggal, sembilan kali untuk yang sudah menikah, dan 12 kali untuk yang sudah menikah dan memiliki anak,” katanya.
Kenyataan Kehidupan Pekerja dengan Gaji UMP
Setiap akhir bulan, Putri Lestari (25) sudah terbiasa membuka aplikasi perbankan untuk mengecek sisa dana sebelum menyesuaikan pengeluaran hingga gajian berikutnya.
Bekerja sebagai admin media sosial di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Putri mendapatkan penghasilan sekitar Rp 5,4 juta setiap bulan, yang sesuai dengan UMP Jakarta.
Dari penghasilan yang dimilikinya, ia perlu membagi pendapatan untuk biaya sewa tempat tinggal, makanan, transportasi, serta kebutuhan sehari-hari lainnya.
Hampir tidak ada ruang bagi kesalahan dalam perencanaan keuangan Putri. Satu kebutuhan mendesak saja dapat mengganggu kondisi keuangannya.
Pada situasi ini, menikah bukanlah hal yang ia pikirkan dalam waktu dekat.
“Kehidupan di Jakarta membutuhkan stabilitas ekonomi. Saat ini saya merasa belum siap. Hal itu juga membuat saya memutuskan untuk fokus pada pekerjaan terlebih dahulu dan belum memikirkan pernikahan,” kata Putri.
Bagi Putri, rasa takut menikah tidak terkait dengan komitmen emosional, tetapi lebih pada tanggung jawab keuangan.
Mencukupi kebutuhan diri sendiri saja sudah terasa sulit, apalagi jika harus berbagi kehidupan dengan pasangan, bahkan anak di masa depan.
Sebagian besar penghasilannya digunakan untuk biaya sewa tempat tinggal sebesar Rp 1,5 juta setiap bulan, transportasi antara Rp 500.000 hingga Rp 700.000, serta kebutuhan makan dan harian. Meskipun menabung masih mungkin dilakukan, jumlahnya sedikit dan tidak tetap.
“Terkadang niat untuk menabung, tetapi ketika muncul kebutuhan tak terduga, tabungan langsung digunakan,” ujarnya.
Saat mendekati hari gajian, Putri mengakui bahwa ia perlu lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan mengendalikan pengeluarannya. Hiburan serta rencana masa depan menjadi prioritas yang harus dikorbankan terlebih dahulu.
Pernikahan dianggap sebagai beban tambahan
Kondisi yang sama juga dirasakan Ria (27), karyawan swasta di Jakarta Pusat dengan penghasilan sekitar Rp 5,6 juta setiap bulan. Meski sedikit lebih tinggi dari UMP, ia masih merasa hidupnya belum layak.
“Setiap bulan gaji terasa habis lebih cepat dari yang diharapkan. Gaji UMP dan mandiri dengan uang tersebut saja masih tidak cukup, apalagi jika sudah berkeluarga,” kata Ria.
Tekanan ekonomi tersebut memengaruhi pandangannya terhadap hubungan dan pernikahan.
“Saya tahu bahwa soal usia saya sendiri sudah cukup untuk menikah, tetapi menikah bukan hanya tentang usia, melainkan apakah ada uang atau tidak, serta bagaimana keadaan di masa depan,” kata Ria.
Saat ini, prioritas utamanya adalah bertahan hidup dan menjaga tabungan, bukan membangun keluarga.
“Ya sekarang fokus pada diri sendiri, jika masih menerima gaji UMP atau hanya cukup-cukupan saya juga sadar diri,” katanya.
Dampak Psikologis Tekanan Ekonomi
Psikolog Klinis dan Direktur Personal Growth, Ratih Ibrahim, menganggap rasa takut menikah akibat situasi ekonomi yang tidak stabil sebagai hal yang wajar bagi manusia.
“Ya. Takut juga kalau untuk hidup sendiri saja sulit, bagaimana nanti kalau harus bertanggung jawab atas orang lain (pasangan), dan jika akhirnya memiliki anak,” kata Ratih.
Menurut Ratih, keadaan keuangan yang tidak stabil bisa mengurangi kesiapan mental seseorang dalam menghadapi pernikahan.
Saat kebutuhan pokok belum sepenuhnya terpenuhi, manusia secara alami lebih mengutamakan kelangsungan hidup daripada membangun hubungan jangka panjang.
Ia menekankan bahwa rasa takut menikah akibat masalah ekonomi bukanlah tanda kegagalan pribadi.
“Ya. Sangat wajar. Dan artinya dia juga memiliki pertimbangan yang sadar,” kata Ratih.
Namun, Ratih memperingatkan bahwa tekanan ekonomi yang terus-menerus masih meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental kalangan muda.
“Apakah ada dampak jangka panjang tekanan ekonomi terhadap kesehatan mental kalangan muda? Jelas ada,” katanya.
Dampaknya bisa berupa rasa cemas, kekecewaan, hingga putus asa, meskipun beberapa orang justru menjadi lebih kuat.
“Ada yang jatuh, tetapi ada juga yang justru menjadi lebih tangguh. Tetap sabar. Apa pun berat dan membingungkannya, tetap melangkah maju, karena pilihan hanya itu. Ada juga yang justru terpacu oleh kemampuan kreatifnya untuk menciptakan peluang usaha baru,” ujar Ratih.
Risiko Jangka Panjang terhadap Kota
Ahli ekonomi sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics & Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menganggap bahwa UMR Jakarta yang berkisar Rp 5 jutaan belum sepenuhnya mewakili standar kehidupan yang layak di kota metropolitan.
“UMR lebih berfungsi sebagai batas bawah untuk bertahan hidup, bukan jaminan kehidupan yang layak,” kata Rizal.
Ia menjelaskan bahwa struktur biaya hidup Jakarta didominasi oleh pengeluaran yang tidak terkait dengan makanan, seperti perumahan dan transportasi, yang sulit untuk dikurangi.
Peningkatan kecil pada pos tersebut langsung mengurangi sisa penghasilan karyawan. Akibatnya, kenaikan UMR sering kali digunakan untuk menutupi kenaikan biaya hidup, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Dalam jangka panjang, Rizal memperingatkan bahwa situasi ini berpotensi mengurangi efisiensi tenaga kerja serta memperbesar ketidakseimbangan.
Jika kebanyakan pekerja berada dalam situasi “cukup namun rentan”, dasar ekonomi kota menjadi tidak stabil.
“Secara jangka panjang, kota berisiko menjadi mahal tetapi tidak nyaman, dengan perkembangan yang tidak menyeluruh,” ujar Rizal.
Di tengah meningkatnya biaya hidup dan naiknya upah minimum yang cepat habis, banyak pekerja muda Jakarta menggantungkan hidup dari gaji ke gaji tanpa jaminan masa depan.
Pada kondisi tersebut, pernikahan bukan lagi hanya soal perasaan, melainkan keputusan ekonomi besar yang memiliki risiko terlalu berat bagi mereka yang masih berjuang untuk bertahan hidup.
(Reporter: Lidia Pratama Febrian | Editor: Larissa Huda)
