.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera. Upayanya dilakukan dengan memperkuat keterlibatan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ yang meminta seluruh pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kepada wilayah yang terkena bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dukungan tersebut meliputi bantuan anggaran maupun bantuan logistik serta kemanusiaan.
“Pemerintah bertindak cepat dengan mengatur bantuan antar daerah. Beberapa berupa bantuan dana, ada juga yang berupa barang,” kata Tito dalam konferensi pers di Posko Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Di bawah pengawasan Tito, pemerintah berhasil mengumpulkan bantuan dari berbagai daerah sekitar Rp 48 miliar untuk penanggulangan bencana. Beberapa daerah telah merespons surat edaran tersebut dengan menyalurkan dana anggaran untuk membantu penanganan bencana di wilayah yang terkena dampak.
Dana pendukung berasal dari Pemprov Kalimantan Timur senilai Rp 7 miliar, Jawa Barat sebesar Rp 7 miliar, Sulawesi Utara sejumlah Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara sebesar Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan mencapai Rp 4 miliar, Jawa Tengah sebesar Rp 1,3 miliar, Jawa Timur senilai Rp 5 miliar, serta Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 1,5 miliar.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendistribusikan bantuan berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, sedangkan Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp3 miliar. Pemprov DKI Jakarta juga menyalurkan bantuan sebesar Rp 3 miliar yang langsung dikirim ke Kota Lhokseumawe.
Ia melanjutkan, dukungan juga datang dari wilayah lain, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Bengkulu. “Jumlahnya sekitar Rp 43 miliar,” kata Tito bersama Menko PMK Pratikno.
Tito mengatakan, dukungan tersebut diperkuat melalui partisipasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat Bursah Zarnubi. Apkasi langsung turun ke lokasi yang terkena bencana dengan membawa bantuan senilai Rp 5 miliar. “Jadi, jumlah totalnya sekitar Rp 48 miliar,” jelas Tito.
Tindakan koordinasi yang dilakukan Tito mendapatkan tanggapan positif dari berbagai pihak. Pakar kebijakan publik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menganggap kebijakan dan koordinasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri telah memperkuat kohesivitas atau hubungan antar pemerintah daerah dalam menghadapi bencana.
“Sebagai pembina pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri memiliki peran penting dalam memotivasi seluruh pemerintah daerah agar bekerja sama dalam membantu wilayah yang terkena bencana. Inisiatif ini menunjukkan kepemimpinan pemerintah pusat dalam memastikan rasa solidaritas nasional terwujud di lapangan,” kata Iwan saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
