Isi Artikel
Thailand dan Kamboja akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik bersenjata di wilayah perbatasan.
Konflik Thailand dan Kamboja telah menunjukkan eskalasi yang berlangsung selama berminggu-minggu.
Perjanjian ini menandai upaya serius kedua negara tetangga tersebut untuk menghentikan eskalasi kekerasan terburuk dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Kesepakatan tersebut ditandatangani pada Sabtu (27/12/2025) oleh menteri pertahanan masing-masing negara, menyusul bentrokan berkepanjangan akibat klaim teritorial yang saling tumpang tindih.
Konflik ini sebelumnya menewaskan puluhan orang, memaksa evakuasi massal warga sipil, dan memicu kekhawatiran akan instabilitas kawasan Asia Tenggara.
Gencatan senjata Thailand Kamboja mulai berlaku pada Sabtu siang hari waktu setempat.
Dua jam setelah penerapannya, juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut masih dipatuhi.
“Sejauh ini tidak ada laporan tembakan,” ujarnya, sebagaimana dilansir Independent, Sabtu.
Isi gencatan senjata Thailand dan Kamboja
Perjanjian gencatan senjata yang disepakati Thailand dan Kamboja memuat sejumlah poin penting sebagai upaya menghentikan konflik dan mencegah eskalasi lanjutan.
Ketentuan-ketentuan ini menjadi landasan bagi kedua negara untuk menjaga stabilitas dan membangun kepercayaan di wilayah perbatasan.
Berikut ini kesepakatan gencatan senjata kedua negara tersebut, di antaranya:
1. Aktivitas serangan dihentikan total
Dalam kesepakatan itu, Thailand dan Kamboja menyetujui penghentian segera seluruh aksi tempur di wilayah perbatasan.
Kedua negara juga sepakat membekukan pergerakan pasukan tambahan serta melarang pelanggaran wilayah udara masing-masing untuk kepentingan militer.
Selama konflik, Thailand tercatat sebagai satu-satunya pihak yang melakukan serangan udara, dengan sasaran di wilayah Kamboja hingga Sabtu (27/12/2025) pagi, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Kamboja.
2. Kamboja minta Thailand bebaskan tawanan
Salah satu poin krusial dalam perjanjian itu mengatur kewajiban Thailand untuk memulangkan 18 prajurit Kamboja yang ditangkap dalam bentrokan awal tahun ini.
Proses pembebasan akan dilakukan setelah gencatan senjata berjalan selama 72 jam, sesuai tuntutan utama Phnom Penh.
Kesepakatan tersebut ditandatangani di pos pemeriksaan perbatasan oleh Menteri Pertahanan Kamboja Tea Seiha dan Menteri Pertahanan Thailand Nattaphon Narkphanit.
Penandatanganan dilakukan setelah tiga hari perundingan intensif dalam kerangka Komite Perbatasan Umum yang telah lama dibentuk.
3. Penegasan komitmen gencatan senjata sebelumnya
Perjanjian terbaru tersebut juga menegaskan kembali komitmen gencatan senjata yang dicapai pada Juli lalu, beserta 16 langkah de-eskalasi yang telah disepakati.
Upaya sebelumnya sempat dimediasi Malaysia dan diperkuat oleh tekanan internasional, termasuk ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meninjau ulang fasilitas perdagangan jika konflik tidak dihentikan.
Namun, meski sempat mereda, hubungan kedua negara kembali memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Adu pernyataan keras dan insiden perbatasan sporadis akhirnya memuncak menjadi pertempuran terbuka pada awal Desember.
Sejak 7 Desember, Thailand melaporkan 26 tentaranya dan satu warga sipil tewas akibat pertempuran langsung, serta 44 warga sipil lainnya meninggal akibat dampak konflik yang meluas.
Kamboja belum merilis data korban militer, tetapi menyebut sedikitnya 30 warga sipil tewas dan 90 orang terluka. Ratusan ribu penduduk di kedua sisi perbatasan terpaksa mengungsi.
Kedua negara saling menuding sebagai pihak yang memicu bentrokan dan menegaskan bahwa tindakan militer mereka dilakukan untuk membela diri.
4. Kedua negara harus mematuhi konvensi internasional
Selain menghentikan tembak-menembak, perjanjian gencatan senjata tersebut juga mewajibkan Thailand dan Kamboja mematuhi konvensi internasional terkait pelarangan ranjau darat.
Isu ranjau darat selama ini menjadi salah satu sumber utama ketegangan antara kedua negara.
Thailand menyebut sejumlah prajuritnya mengalami luka akibat ledakan ranjau yang diduga baru dipasang oleh Kamboja.
Tuduhan tersebut dibantah Phnom Penh, yang menegaskan ranjau itu merupakan sisa konflik perang saudara yang berakhir pada akhir 1990-an.
5. Komitmen pemberantasan kejahatan lintas negara
Ketentuan lainnya menegaskan komitmen kedua negara untuk menahan diri dari penyebaran informasi palsu (penipuan).
Selain itu, Thailand dan Kamboja sepakat melanjutkan perundingan penetapan batas wilayah serta memperkuat kerja sama dalam pemberantasan kejahatan lintas negara.
Kerja sama tersebut antara lain difokuskan pada penanganan jaringan penipuan daring terorganisir yang telah merugikan korban di berbagai negara hingga miliaran dolar.
Selama ini, Kamboja kerap disebut sebagai salah satu pusat utama operasi kejahatan tersebut.
Ketegangan masih membayangi konflik Thailand dan Kamboja
Dilansir dari Associated Press, Minggu (28/12/2025), meski sejumlah kesepakatan telah dicapai, hubungan Thailand dan Kamboja tetap diwarnai ketegangan.
Perang pernyataan dan insiden lintas batas skala kecil terus terjadi, hingga akhirnya meningkat menjadi pertempuran besar pada awal Desember 2025.
Beberapa jam setelah penandatanganan gencatan senjata terbaru, Kementerian Luar Negeri Thailand melayangkan protes kepada Kamboja terkait seorang prajurit Thailand yang mengalami cacat permanen akibat ledakan ranjau darat antipersonel.
Bangkok menuding ranjau tersebut baru dipasang oleh pasukan Kamboja, tuduhan yang dibantah Phnom Penh dengan menyebut ranjau tersebut merupakan sisa perang saudara puluhan tahun lalu.
Gencatan senjata ini mendapat sambutan positif dari komunitas internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyambut baik kesepakatan tersebut dan mendesak kedua negara untuk sepenuhnya mematuhi isi perjanjian.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut gencatan senjata itu sebagai langkah positif untuk mengurangi penderitaan warga sipil dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian jangka panjang.
PBB juga mengapresiasi peran Malaysia, China, dan Amerika Serikat dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai.
