, JAKARTA – China dan Amerika Serikatkembali mengambil tindakan sendiri untuk mendorong gencatan senjata antara Thailand danKamboja.
Tindakan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya konflik perbatasan yang menewaskan sekitar 60 orang dan memaksa lebih dari setengah juta penduduk untuk melarikan diri.
Dilansir dari Reuterspada hari Sabtu (20/12/2025), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menghubungi Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow pada hari Jumat waktu setempat.
Dalam percakapan tersebut, Rubio kembali menyampaikan kekhawatiran Washington dan meminta Thailand untuk menurunkan ketegangan serta kembali mematuhi perjanjian gencatan senjata, demikian bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada hari Kamis mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Thailand danKamboja.Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa kedua belah pihak telah menunjukkan keinginan untuk mengurangi ketegangan dan mencapai gencatan senjata.
“Intensitas pertikaian dalam putaran konflik kali ini jauh lebih tinggi dibandingkan kejadian sebelumnya. Jika terus berlangsung, kondisi ini tidak akan menguntungkan kedua belah pihak dan justru akan melemahkan persatuan ASEAN,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga menyampaikan bahwa seorang utusan khusus telah mengunjungi kedua negara guna membantu memulihkan perdamaian.
Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan bahwa Sihasak telah menyampaikan pandangan Bangkok kepada Rubio serta memberikan data terkait langkah berikutnya, termasuk rencana kehadiran Thailand dalam pertemuan Asean yang akan diadakan pada Senin minggu depan.
Kementerian juga membenarkan adanya komunikasi antara Sihasak dan Wang Yi.
Di sisi lain, Kamboja belum memberikan pernyataan resmi mengenai pendekatan yang dilakukan Washington dan Beijing.
Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn direncanakan hadir dalam pertemuan di Kuala Lumpur pada hari Senin. Pertemuan ini akan menjadi diskusi langsung pertama antara kedua pemerintah sejak pertikaian kembali meletus pada 8 Desember.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang merupakan Ketua ASEAN dan turut berperan dalam memediasi gencatan senjata bulan Juli lalu, menunjukkan keyakinan yang hati-hati terhadap hasil dari pertemuan tersebut. Menurutnya, para pemimpin Thailand dan Kamboja sama-sama menunjukkan tekad untuk mencapai penyelesaian damai.
Thailand dan Kamboja saling menyalahkan sebagai pihak yang menyebabkan berakhirnya gencatan senjata Juli, yang sebelumnya diperluas menjadi perjanjian yang lebih luas pada Oktober guna menyelesaikan perselisihan.
Sekitar 60 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari setengah juta penduduk mengungsi sejak pertempuran kembali meletus pekan lalu antara dua negara tetangga. Peningkatan ketegangan terbaru ini mengakhiri gencatan senjata yang sebelumnya diupayakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir Juli.
Kedua negara telah lama mengalami perselisihan terkait beberapa bagian perbatasan darat yang panjangnya 817 kilometer. Saat ini, pertempuran telah menyebar dari daerah hutan di pedalaman dekat Laos hingga ke provinsi pesisir.
Pertikaian dilaporkan masih berlangsung pada hari Jumat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand menyebutkan bahwa Kamboja melepaskan senjata berat ke beberapa wilayah, yang kemudian direspons oleh militer Thailand.
Tegangan sebenarnya telah meningkat sejak bulan lalu, ketika Thailand menghentikan langkah-langkah penurunan ketegangan, termasuk penarikan pasukan dan senjata berat serta pembebasan tawanan perang Kamboja.
Tindakan tersebut diambil setelah seorang tentara Thailand menderita luka berat akibat meledaknya ranjau. Bangkok mengklaim ranjau tersebut termasuk yang baru saja dipasang olehKamboja,penyangkalan yang dilakukan Phnom Penh.
Thailand menegaskan bahwa berhentinya pertempuran hanya akan terjadi jika pihak lawan terlebih dahulu menghentikan tindakan militer dan mengajukan usulan gencatan senjata yang jelas. Di sisi lain, Kamboja menyatakan bahwa mereka hanya bertindak untuk melindungi diri dari operasi militer Thailand.
